Policy Paper
                                      Tim Peneliti:
                                               
                                Mardyanto Wahyu Tryatmoko 
                                      Cahyo Pamungkas 
                                        Rosita Dewi
                                       Luis Feneteruma
                                       Anggi Afriansyah
                                       Yusuf Maulana
                          Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)
                                 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
                                          Jakarta, 2021
                     Policy Paper
        Pembenahan Otonomi Khusus untuk 
            Penyelesaian Konflik Papua
                      Tim Peneliti:
                   Mardyanto Wahyu Tryatmoko
                      Cahyo Pamungkas
                       Rosita Dewi
                      Luis Feneteruma
                      Anggi Afriansyah
                       Yusuf Maulana
            Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) 
                 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
                       Jakarta, 2021
         Policy Paper 
         Pembenahan Otonomi Khusus untuk 
         Penyelesaian Konflik Papua
         Tim Peneliti: 
         Mardyanto Wahyu Tryatmoko
         Cahyo Pamungkas
         Rosita Dewi
         Luis Feneteruma
         Anggi Afriansyah
         Yusuf Maulana
         ISBN: 978-602-60846-3-7
         Desain Cover dan Isi: Anggih Tangkas Wibowo
         iv + 16 hlm; 21 x 29,7 cm | Cetakan I, 2021
         © Kedeputian Bidang IPSK - LIPI, 2021
         Sumber Foto (Cover Buku): Dok. Biro Pers Setpres
               Diterbitkan oleh:
               Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan                                                             
               Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK - LIPI) 
               Gedung Sasana Widya Sarwono LIPI, Lt. III
               Jl. Jend. Gatot Subroto KAV-10, Jakarta 12710 - INDONESIA
               Tlp./fax : 021 - 522 5711 ext : 1299 & 1292 | Website: https://ipsk.lipi.go.id 
                
                                  KATA PENGANTAR
                         ndang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi 
                         Papua telah berusia 20 tahun dan ternyata tidak menunjukkan kinerja yang 
                 Umenggembirakan bagi penyelesaian persoalan Papua. Problem implementasi 
                 Otsus sangat kompleks, tidak hanya menyangkut persoalan pasal-pasalnya tetapi juga proses 
                 pelembagaannya. Dalam merespons problem Otsus Papua, UU 2/2021 sebagai perubahan 
                 kedua atas UU 21/2001 terlihat lebih komprehensif dibandingkan dengan perubahan 
                 pertama melalui UU 35/2008. Namun, kehadiran UU 2/2021 tampaknya belum cukup 
                 memadai untuk membenahi Otsus karena proses dan isi perubahan di dalamnya tampak 
                 belum sepenuhnya menyentuh ruh Otsus sebagai instrumen resolusi konflik, Atas dasar 
                 itu, melalui naskah ini, LIPI memberikan pokok-pokok pikiran terkait pembenahan Otsus 
                 Papua. Naskah ini berisi uraian problematik implementasi Otsus dan solusi pembenahan 
                 Otsus dalam konteks makro dan mikro. LIPI berharap, naskah ini dapat berguna bagi 
                 pemerintah pusat dan daerah (Papua) sebagai masukan penyusunan aturan lebih lanjut dari 
                 UU 2/2021 dan perubahan UU Otsus di masa yang akan datang.
                                                                           Jakarta, 16 Agustus 2021
                                                                           Koordinator Tim  - LIPI
                                                                      Mardyanto Wahyu Tryatmoko
                  Policy Paper - Kata Pengantar                                                                                                                    
                                                                                                      iii