Pengantar
   Pilkada di Indonesia mengalami perubahan hampir di setiap 
   era kepemimpinan.
   Hampir selalu dibarengi munculnya persoalan (konflik).
   Persoalannya relatif sama, yaitu: : 1). profesionalitas 
   penyelenggara; 2). politik uang; 3). akses pengawasan; 4). 
   partisipasi masyarakat; dan 5). kondisi keamanan. 
   Hal di atas sangat mungkin terjadi di Pilkada serentak 2015.
   Pilkada langsung masih menjadi ekspektasi 
   masyarakatTelepolling Charta Politika : 74,0% 
   (Langsung); 18,0% (Tak Langsung); 3,5% (Tidak tahu). 
  Kausa Konflik Pilkada dan 
    Potret di DIY Terkait 
       Pilkada
   Penyebab Pilkada Masih 
     Sarat Masalah
     (Konsepsi Umum)
    Permasalahan Lain
    Ketentuan dalam Rezim Regulasi Pilkada 
               Mengundang Kontroversi
      N Pasal di UU No.8             Susbtansi Isi
      o     Tahun 2015
                             Tidak mengantisipasi 
                              munculnya calon tunggul, 
      1 Pasal 49 ayat 8       sehingga dalam 
         dan Pasal 50 ayat    implementasi KPU dipaksa 
         (8)                  berijtihad mencari solusi. 
                              Perpanjangan pendaftaran.
                             Pilkada ditunda vis a vis 
                              Ketidakadilan (Calon  dan 
                              Pemilih).
                             Tidak menegaskan larangan 
                              bagi warga untuk menerima 
      2 Pasal 47              uang atau 
                              imbalanmelanggengkan 
                              money politic.
                             Implikasi: lahirnya konsensus 
                              dari DPR yg melegalkan 
                              pemmberian uang, asal 
                              dibawah Rp. 
                              50rb.Robohnya demokrasi.
   Lanju
   tan
   N Pasal di UU No.8         Susbtansi Isi
   o    Tahun 2015
                       Tidak mencantumkan sanksi 
                        pidana.
   3 Pasal 47 dan Pasal  UU hanya mengatur 
      73                pemberian diskualifikasi bagi 
                        calon kepala daerah setelah 
                        ada putusan tetap dari 
   Note:                pengadilan (inkracht). 
   Pasal 86 ayat 1 huruf (j) UU No. 8 Tahun 2012 
   tegas  melarang  peserta  pemilu  dilarang 
   menjanjikan atau memberikan uang atau materi 
   lainnya  kepada  peserta  kampanye  pemilu.   
   Artinya,  baik  pemberi  dan  penerima  dapat 
   dikenakan sanksi.