Pembinaan Pembangunan 
    BANGUNAN GEDUNG NEGARA
               TUJUAN PEMBELAJARAN
               HASIL BELAJAR
               Setelah selesai mengikuti pemebelajaran mata 
               Diklat ini peserta diharapkan memahami 
               tentang pembinaan teknis pembangunan 
               bangunan gedung negara
   Pembinaan Pembangunan 
   BANGUNAN GEDUNG NEGARA
                INDIKATOR HASIL BELAJAR
                Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat 
                ini peserta diharapkan mampu :
                 Menjelaskan tentang pembinaan 
                  pembangunan bangunan gedung Negara
                 Menjelaskan tentang penyusunan 
                  peraturan perundang-undangan
                 Menjelaskan tentang pengawasan 
                  pembangunan bangunan gedung Negara
   Pembinaan Pembangunan 
   BANGUNAN GEDUNG NEGARA
               DASAR HUKUM
               1. UU Nomor : 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
               2. PP Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan 
                 Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang 
                 Bangunan Gedung
               3. Perpres Nomor : 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan 
                 Bangunan Gedung Negara.
               4. Permen PU Nomor : 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman 
                 Teknis  Pembangunan Gedung Negara.
               5. Permen PUPR No. 33/PRT/M/2015 Tentang Pedoman 
                 Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Kementerian 
                 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
   Pembinaan Pembangunan 
   BANGUNAN GEDUNG NEGARA
     PELAKSANAAN PEMBINAAN 
     PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
     1. Pembinaan teknis oleh Menteri yang menyelenggarakan 
       urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum (sumber 
       dana APBN).
     2. Pembinaan dan pengawasan umum oleh menteri yang 
       membidangi urusan pemerintahan dalam negeri (untuk 
       sumber dana APBD Propinsi), 
     3. Pembinaan dan pengawasan umum oleh Gubernur yang 
       membidangi urusan pemerintahan dalam negeri (untuk 
       sumber dana APBD Kabupate/Kota) 
       Pembinaan Pembangunan 
       BANGUNAN GEDUNG NEGARA
              PERLUNYA PEMBINAAN sesua amanat UUBG 
              No. 28/tahun 2002
              1.   PERSYARATAN ADMINISTRATIF, yaitu 
                   •  Memiliki status hak atas tanah & atau izin pemanfaatan
                   •  Status kepemilikan bangunan gedung
                   •  IMB, 
                   •  Dokumen Amdal bila diperlukan
              2.   PERSYARATAN TEKNIS, yaitu :
                   •  Tata bangunan 
                   •  Keandalan bangunan, kesehatan, kenyamanan dan 
                      kemudahan serta
                   •  Ketentuan klasifikasi (bangunan sederhana, tidak sederhana 
                      & bangunan khusus)
                   •  Ketentuan standar luas (standar luas gedung kantor, rumah 
                      negara & bangunan negara lainnya)
                   •  Standar jumlah lantai