BAB I 
                                                       PENDAHULUAN 
                                                                  
                       A.  LATAR BELAKANG 
                                   Dalam  rangka  menjalankan  amanat  rakyat  sebagai 
                            pemegang  kedaulatan  negara,  pemerintah  selaku  representasi 
                            dari  negara  berkewajiban  untuk  mewujudkan  tujuan  bangsa 
                            Indonesia  sebagaimana  termuat  dalam  pembukaan  Undang-
                            Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
                            Tahun  1945)  yang  salah  satunya  adalah  memajukan 
                            kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NRI Tahun 
                            1945  disebutkan  pula  bahwa  salah  satu  pokok  pikiran  dalam 
                            Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  negara  hendak 
                            mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 
                            Secara  harfiah,  terwujudnya  kesejahteraan  merujuk  pada 
                                                                                      1
                            terciptanya kondisi aman, sentosa, dan makmur.  
                                   Untuk      dapat     melaksanakan         amanat      rakyat      serta 
                            mewujudkan tujuan berbangsa, pemerintah telah memiliki arah 
                            untuk  menyelenggarakan  kehidupan  negara  dan  kesejahteraan 
                            sosial,  yang  mengutamakan  kemakmuran  masyarakat  bukan 
                            kemakmuran  perorangan.  Oleh  karena  itu,  perekonomian 
                            diselenggarakan  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi  dengan 
                            prinsip    kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan, 
                            berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga 
                            keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
                                                                                  
                       1  Pengertian  terminologi  “sejahtera”  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  versi 
                       daring www.kbbi.web.id terakhir diakses pada 19 Mei 2016. 
                                                                                                         1 
                        
                                  Salah  satu  prasyarat  yang  harus  dipenuhi  adalah 
                           meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan  tersebut 
                           harus didukung dengan kemampuan fiskal yang memadai agar 
                           dapat      melaksanakan         pembangunan         demi      peningkatan 
                           kesejahteraan masyarakat serta partisipasi aktif Indonesia dalam 
                           kancah  perekonomian  dunia.  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia 
                           yang  berdampak  pada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, 
                           tidak  dapat  diraih  apabila  tidak  didukung  dengan  kemampuan 
                           atau daya saing dari sebuah negara. 
                                  Menurut Global Competitiveness  Report  (GCR)  yang  dirilis 
                           oleh  World  Economic  Forum  (WEF),  definisi  daya  saing  atau 
                           competitiveness      adalah     seperangkat      lembaga  (institutions), 
                           kebijakan (policies), dan unsur (factors) yang menentukan tingkat 
                           produktivitas  suatu  perekonomian,  yang  pada  gilirannya 
                           menentukan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai oleh suatu 
                           negara. Secara periodik, WEF merilis Global Competitiveness Index 
                           (GCI) yang menggambarkan tingkat produktivitas perekonomian 
                           suatu negara. Dalam menentukan GCI tersebut, WEF memiliki 
                           framework  yang  terbagi  menjadi  3  (tiga)  kelompok  besar  yaitu 
                           persyaratan  dasar  (factor  driven),  penunjang  efisiensi  (efficiency 
                           driven), serta inovasi dan kecanggihan bisnis (innovation driven). 
                           Kelompok tersebut kemudian dielaborasi menjadi 12 (dua belas) 
                           pilar   penentu  produktivitas  yaitu  lembaga,  infrastruktur, 
                           lingkungan  makroekonomi,  kesehatan  dan  pendidikan  dasar, 
                           pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi 
                           pasar  tenaga  kerja,  perkembangan  pasar  finansial,  kesiapan 
                           teknologi, ukuranpasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.  
                                                                                                      2 
                        
                                   Apabila  diamati  dari  sisi  development  staging,  GCI  tahun 
                            2014-2015,2  Indonesia  berada  pada  stage  penunjang  efisiensi 
                            (efficiency driven) bersama 30 negara lainnya. Sementara itu, dari 
                            sisi  peringkat  secara  keseluruhan,  Indonesia  berada  pada 
                            peringkat ke-34 dengan skor 4,57. Posisi ini jauh di bawah negara 
                            ASEAN lainnya seperti Singapura di peringkat ke-2 dan Malaysia 
                            di peringkat ke-20. 
                                   Dengan melihat posisi Indonesia tersebut, bangsa Indonesia 
                            harus  berusaha  cukup  serius  agar  dapat  mewujudkan  misi 
                            bangsa  yang  berdaya  saing.  Salah  satu  tantangan  besar  yang 
                            akan dihadapi adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi 
                            yang      tinggi,    berkelanjutan,       dan      inklusif     serta     tetap 
                            memperhatikan  kestabilan  ekonomi.  Guna  memenuhi  tingkat 
                            pertumbuhan          ekonomi       dengan       karakteristik      dimaksud, 
                            diperlukan adanya optimalisasi seluruh potensi ekonomi yang ada 
                            melalui  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Salah 
                            satu  tujuan  pelaksanaan  pembangunan  adalah  terciptanya 
                            economic outcomes. Beberapa indikator untuk mengukur capaian 
                            economic  outcomes  antara  lain  tingkat  pertumbuhan  Gross 
                            Domestic  Product  (GDP),  tingkat  volatilitas  pertumbuhan  GDP, 
                            tingkat stabilitas keuangan, dan tingkat pemerataan pendapatan. 
                                   Pada periode 2005 - 2014, GDP Indonesia tumbuh secara 
                            compounded sebesar 5,80% yang menunjukkan peningkatan nilai 
                            barang  dan  jasa  yang  diproduksi  serta  memperlihatkan 
                            peningkatan kesehatan perekonomian negara. Namun demikian, 
                            apabila  diamati  secara  lebih  detail,  pertumbuhan  GDP  setiap 
                                                                                   
                        2Insight Report The Global Competitiveness Report 2014-2015 Full Data Edition 
                                                                                                          3 
                         
                           tahunnya tercatat cukup fluktuatif dengan tren penurunan pada 
                           periode 2011-2014 sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut: 
                                                        Gambar 1.1 
                                             Year on Year Growth of GDP3 
                                                                                             
                                 Sementara itu, dari aspek pemerataan kesejahteraan yang 
                           ditunjukkan  oleh  Gini  Ratio,  tercatat  peningkatan  Gini  Ratio 
                           Indonesia  pada  periode  2009-2014,4  dari  sebesar  0,37  menjadi 
                           0,41  yang  mengindikasikan  semakin  timpangnya  kesejahteraan 
                           serta belum meratanya distribusi pendapatan. 
                                 Selain  tantangan  tersebut,  perwujudan  bangsa  yang 
                           berdaya  saing  juga  menghadapi  permasalahan  terbatasnya 
                           ketersediaan  infrastrukturyang  dapat  mendukung  peningkatan 
                           pertumbuhan ekonomi, lambatnya pertumbuhan sektor industri 
                           pengolahan yang seharusnya menjadi sektor penggerak, kendala 
                           regulasi  yang  saling  kontradiksi,  terbatasnya  penguasaan 
                           teknologi,  dan  terbatasnya  kemampuan  untuk  membiayai 
                           pembangunan. 
                                 Permasalahan          terkait      ketersediaan        infrastruktur 
                           ditunjukkan  oleh  posisi  Indonesia  dalam  peringkat  pilar 
                           infrastruktur pada GCI yang menunjukkan peringkat ke-56 dari 
                                                                                 
                      3 Diolah dari data GDP periode 2005-2014 menurut www.bps.go.id 
                      4 Berdasarkan data www.bps.go.id 
                                                                                                     4