UPAYA REFORMASI MANAJEMEN 
                  KEUANGAN NEGARA DI 
                  INDONESIA
          Perkembangan 
        Penyusunan RUU 
        bidang Keuangan 
     Negara sejak Tahun 
                      1945
                                                2
        PERIODE 1945 - 
                    1965   
 1. PANITIA ACHMAD NATANEGARA (1945 - 1947)
    Menyusun konsep RUU Keuangan Republik Indonesia 
    disingkat “UKRI”.
 2. PANITIA HERMANS (1950 - 1957)
    Menyusun RUU Pokok tentang Pengurusan Keuangan 
    Negara disingkat “UUPKN” (dalam bahasa Belanda).
 3. PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN (1959 - 1962)
    Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU.
 4. PANITIA AHLI DEPARTEMEN KEUANGAN DAN POLITISI 
    (1963 - 1965)
    Tidak berhasil menyelesaikan konsep RUU.
                                                    3
         PERIODE 1966 - 1998
 5. PANITIA SOEDARMIN (1969 - 1974)
        Menyusun konsep RUU tentang Pengurusan Keuangan Negara. 
 6. Seminar ICW yang diselenggarakan Institut Ilmu Keuangan pada 
     tahun 1970 menyarankan undang-undang diberi judul “Undang-
     undang tentang Anggaran dan Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
     Pengawasan Keuangan Negara” atau disebut “Undang-undang 
     Keuangan Negara” disingkat “UKN”.
 7. PANITIA GANDHI (1975 - 1983)
        Menyusun konsep RUU semula berjudul “Undang-undang tentang 
        Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara” 
        berubah menjadi “Undang-undang tentang Keuangan Negara”, 
        dan akhirnya berubah menjadi “Undang-undang tentang 
        Perbendaharaan Negara”.
 8.  PANITIA PROF. DR. ROCHMAT SOEMITRO  (1983 - 1984). 
        Dibentuk oleh Departemen Kehakiman dan menyusun konsep RUU 
        semula berjudul “Undang-undang tentang Perbendaharaan 
                                                               4
        Negara” kemudian menjadi “Undang-undang tentang Pokok-Pokok 
        Perbendaharaan Negara”.
                                                        9.  PANITIA …
    PERIODE 1966 - 1998
 9.  PANITIA SOEGITO (1984 - 1988)
         Mengolah kembali RUU hasil PANITIA GANDHI yang kemudian 
         diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan 
         Negara”.
 10. PANITIA TAUFIK (1989 - 1993)
         Mengkaji ulang hasil PANITIA SOEGITO dan hasilnya tetap 
         diberi judul “Undang-undang tentang Perbendaharaan 
         Negara”.
 11.    TIM INTERN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (1990)
         Menyusun konsep RUU berjudul “Undang-undang tentang 
         Keuangan Negara”.
 12.    TIM PENGKAJIAN DAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN 
     UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA (1998 - 1999)
         Mengkaji dan menyempurnakan RUUPN hasil PANITIA 
         TAUFIK . Menghasilkan paket RUU bidang Keuangan Negara 
         yang terdiri atas :
         a) RUU tentang Keuangan Negara, dan                  5
         b) RUU tentang Perbendaharaan Negara.
      
    PERIODE 1999 - 2002
 13. TIM COUNTERPART RUU BPK-RI  (1999 - 2000). 
      –
       Dibentuk oleh BPK-RI, menghasilkan RUU 
      Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan 
      Keuangan Negara. RUU disampaikan kepada 
      Pemerintah untuk diusulkan kepada DPR-RI.
      •Pemerintah melakukan sinkronisasi RUU 
      Pemeriksaan Tanggung Jawab Atas Pengelolaan 
      Keuangan Negara dengan Paket RUU yang 
      dihasilkan Tim Pengkajian dan Penyempurnaan RUU 
      Perbendaharaan Negara. Pemerintah membentuk 
      Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang 
      Ketentuan Pokok Keuangan Negara yang 
      beranggotakan unsur pejabat Pemerintah dan BPK-
      RI.
 14. TIM PENYUSUNAN …                                        6