Persatuan Bulat :
  Pasal 119 KUH Perdata :
  (1) Mulai saat perkawinan dilangsungkan, 
    demi hukum berlakulah persatuan bulat 
    antara harta kekayaan suami-istri, 
    sekedar megenai itu dengan perjanjian 
    kawin tidak diadakan ketentuan lain.
  (2) Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak 
    boleh ditiadakan atau diubah dengan 
    sesuatu persetujuan antara suami dan 
    isteri.
      Berdasarkan isi Pasal 119 KUH 
                Perdata : 
  
    Persatuan Bulat terjadi demi hukum, tanpa 
   ada formalitas-formalitas lain, tidak perlu 
   diucapkan secara tegas kecuali 
   diperperjanjikan lain.
  
    Bentuk Persatuan Bulat bersifat tetap, 
   artinya sampai perkawinan itu bubar 
   bentuknya adalah Persatuan Bulat.
   Dalam hal terjadi Persatuan Bulat :
  
   Antara suami dengan istri tidak boleh ada 
   perjanjian jual-beli, hutang-piutang, tukar-
   menukar.
  
   Antara suami dengan istri tidak boleh 
   mengadakan Perjanjian Perburuhan
                        Isi dari Persatuan Bulat :
                                          Harta suami-istri
                                          Bergerak-tidak bergerak
             Pasal 120 KUH Perdata :      
             Aktiva                         Baik yang sekarang ada maupun 
                                          kemudian
             Pasal 121 KUH Perdata :      Utang suami-istri
             Pasiva                       Baik sebelum maupun sepanjang 
                                          perkawinan
             Persatuan Bulat :
             Seluruh aktiva dan pasiva yang ada sebelum perkawinan 
             dilangsungkan, dengan pengecualian : hibah wasiat dan 
             pemberian-pemberian yang tidak dapat dimasukkan dalam 
             persatuan.
           Hutang Dalam Persatuan Bulat :
                                                  
              Termasuk Hutang Persatuan Bulat       Hutang untuk keperluan rumah 
              adalah hutang sebelum dan             tangga
              sepanjang perkawinan, baik yang     
              dibuat oleh suami maupun istri        Hutang untuk kepentingan usaha
                                                  
                                                    Denda-denda
                                                  
                                                    Ganti kerugian karena melanggar 
                                                    hukum
                                                  
                                                    Hutang harta warisan/hibah yang 
                                                   masuk dalam Harta Persatuan
                                                  
              Hutang yang dibuat oleh pemilik       Apabila untuk 
              Harta Pribadi                         kepentingan bersama = hutang 
                                                    Harta Persatuan
                                                  
                                                    Apabila untuk kepentingan 
                                                  pribadi 
                                                    =hutang Harta Pribadi