PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 
        61 TAHUN 2014 TENTANG 
        KESEHATAN REPRODUKSI
                                 By: 
                         Samsinar H.
                       141 2016 0234
          Ditetapkan Di Jakarta,
          Pada Tanggal 21 Juli 2014
        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
               Ttd.
      DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
                 
          Diundangkan Di Jakarta,
          Pada Tanggal 21 Juli 2014
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK 
             INDONESIA,
               Ttd.
            AMIR SYAMSUDIN
                 
  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 
             NOMOR 169
      RUANG LINGKUP PENGATURAN KESEHATAN 
           REPRODUKSI DALAM PERATURAN 
              PEMERINTAH INI MELIPUTI:
     a.     pelayanan kesehatan 
     ibu;
     b.     Indikasi kedaruratan              Pasal 2 
       medis dan perkosaan                     BAB I 
     sebagai pengecualian                    Ketentu
     atas larangan aborsi;                      an 
     dan                                      umum
     c.      Reproduksi dengan 
     Bantuan atau 
     Kehamilan di Luar Cara 
     Alamiah.
            PENGATURAN KESEHATAN 
       REPRODUKSI BERTUJUAN UNTUK:
   a.) menjamin pemenuhan hak 
   Kesehatan Reproduksi setiap 
   orang yang diperoleh melalui           Pasal 3 , 
   pelayanan kesehatan yang                 BAB I 
   bermutu, aman, dan dapat                Ketentu
   dipertanggungjawabkan; dan              anumu
   b. ) menjamin kesehatan ibu                m
   dalam usia reproduksi agar 
   mampu melahirkan  generasi 
   yang sehat dan berkualitas serta 
   mengurangi angka kematian 
   ibu.
        PP Nomor 61 tahun 2014 tentang Kespro , terdiri dari 8 BAB 
        dan 52 pasal.
        BAB I ketentuan umum yaitu pasal 1 smpai       pasal 3
        BAB II tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah 
        yaitu pasal 4 sampai pasal 7
        BAB III pelayanan kesehatan Ibu
         bagian kesatu yaitu umum
        
             bagian ke dua pelayanan kesehatan    reproduksi remaja 
        pasal 11-12
        
                  Bagian ke tiga pelayan masa kesehatan  sebelum 
        hamil,  hamil,persalinan  dan  sesudah  melahirkan  pasal 
        13-18
        
              Bagian  ke  empat  pelayanan pengaturan  kehamilan, 
        kontrasepsi dan kesehatan seksual pasal 19-29
        
            Bagian ke lima pelayan sistemkesehatan reproduksi pasal 
        30