Authentication
2.1 Pengertian Hukum Pajak
Hukum pajak atau hukum fiskal adalah sekumpulan peraturan
yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib
pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak..
PENGERTIAN PAJAK MENURUT PARA AHLI:
HARTONO HADISOEPRAPTO
01 Hartono Hadisoeprapto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan
yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak
tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.
SANTOSO BROTOHARDJO
02 Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum perpajakan atau yang juga dikenal
sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak
pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali
ke masyarakat melalui kas negara.
RACHMAT SOEMITRO
03 Menurut Rachmat Soemitro, hukum perpajakan adalah kumpulan peraturan
yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah
selaku pemungut
BOHARI
04 Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum fiskal
merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat
selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut
perpajakan.
2.2 Alasan Pemerintah Memungut Pajak
Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari
kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib
Pajak/masyarakat. Sesuai falsafah undang-undang
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan
kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran
serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan
nasional.
2.2.1 Dasar-dasar Hukum Pajak
Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara
undang-undang telah dinyatakan sebagai wajib pajak diharuskan membayar
pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum.
01 02
Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor
1945 Pasal 23A 16 Tahun 2000
03 04
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000. 18 Tahun 2000.
05 06
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000. 20 Tahun 2000.
07 08
Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2002. 12 Tahun 1994
no reviews yet
Please Login to review.