Word DOCX | Diposting 01 Aug 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
273x Tipe DOCX Ukuran file 0.04 MB Source: web.kominfo.go.id
LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : /PER/M.KOMINFO/ /2012
TANGGAL :
PETUNJUK PENYUSUNAN DAFTAR PENAWARAN INTERKONEKSI
I. PENDAHULUAN
Dokumen Petunjuk Penyusunan Daftar Penawaran Interkoneksi (Dokumen
P2DPI) ini berlaku bagi layanan interkoneksi seperti yang dimaksud dalam UU Nomor
38 Tahun 2009 tentang Pos.
1. Isi perjanjian kerjasama Interkoneksi antara Penyelenggara Pertama dan Kedua
sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam dokumen
P2DPI ini.
2. Kedua pihak yang bekerjasama dapat membuat persetujuan tertulis mengenai
ketentuan dan kondisi mengenai layanan Interkoneksi tertentu yang tidak tercakup
dalam dokumen P2DPI ini.
3. Perjanjian kerjasama kedua pihak tidak dapat menggantikan atau menghapuskan
kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
Menteri menyusun Petunjuk Penyusunan Daftar Penawaran Interkoneksi
(selanjutnya disebut P2DPI) sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawabnya
sebagai pembina industri pos dalam mengembangkan suatu industri yang kompetitif.
P2DPI merupakan pedoman bagi para Penyelenggara dalam menyusun Daftar
Penawaran Interkoneksi. P2DPI disusun dengan tujuan :
1. Mencegah agar suatu Penyelenggara Pos tidak menggunakan kekuatannya untuk
mendistorsi pasar dengan menghambat pemberian layanan Interkoneksi melalui
penetapan berbagai kondisi dan ketentuan dalam Perjanjian Interkoneksi yang
menyulitkan Penyelenggara Pos lainnya secara tidak wajar.
2. Memberikan pedoman yang jelas kepada setiap Penyelenggara jaringan dalam
menyusun DPI-nya.
Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6
Peraturan Menteri ini meliputi ruang lingkup sebagai berikut atas :
1. Jaringan yang ditawarkan;
2. Spesifikasi teknis interkoneksi;
3. Tarif interkoneksi
4. Prosedur pelaksanaan interkoneksi;
5. Tanggung jawab Penyedia Interkoneksi
6. Informasi lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan interkoneksi
Maksud dan tujuan pembuatan DPI adalah :
1
1. Maksud pembuatan DPI yaitu untuk menjadi pedoman penyelenggara pos dalam
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
interkoneksi sehingga tercapai efektifitas penyelenggaraannya.
2. Tujuan pembuatan DPI adalah untuk menyeragamkan format pembuatan DPI
sehingga mempermudah pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah.
Dalam kaitan dengan Layanan Pos Universal, setiap penyelenggara diwajibkan
untuk menyediakan DPI dengan tahapan sebagai berikut :
1. Mempersiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang dimiliki,
Spesifikasi teknis interkoneksi; Tarif interkoneksi; Prosedur pelaksanaan
interkoneksi; dan Tanggung jawab penyedia interkoneksi yang disusun dalam konsep
DPI.
2. Mengajukan konsep DPI kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk dievaluasi
lebih lanjut.
3. Konsep DPI yang harus melalui perbaikan, dilakukan revisi seperlunya dan dalam
waktu 14 hari kerja harus sudah diajukan kembali kepada Menteri.
4. Konsep DPI yang telah disetujui merupakan DPI yang wajib segera dipublikasikan
paling sedikit melalui website penyelenggara.
II. JARINGAN INTERKONEKSI YANG DITAWARKAN
Penyelenggara Pos sebagai penyedia jaringan diharuskan memberikan informasi
secara terbuka tentang jaringan yang dimiliki, antara lain:
1. Titik layanan yang berada pada jaringan utama (primer)
2. Titik layanan yang berada pada jaringan selain jaringan utama
Kesemua titik layanan tersebut harus dijelaskan oleh Penyelenggara Pos menurut
cakupan wilayah sesuai dengan izin penyelenggaraannya, yaitu : lingkup nasional,
lingkup provinsi dan lingkup kabupaten/kota.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh tabel jaringan interkoneksi
No. Titik layanan pada Titik layanan yang berada pada Keterangan
jaringan utama jaringan selain jaringan utama
1. *) **) ***)
Keterangan :
2
*)
: Nama dan alamat lokasi titik layanan pada jaringan utama
**)
: Nama dan alamat lokasi titik layanan selain pada jaringan utama
***)
: Diisi dengan informasi lainnya, apabila penyelenggara memiliki jaringan
*) **)
selain dan
III. SPESIFIKASI TEKNIS
Bagian ini memuat berbagai spesifikasi teknis yang harus dipenuhi agar
interkoneksi antar penyelenggara dapat berlangsung dengan baik. Spesifikasi sebaiknya
disusun dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Pemohon interkoneksi dapat
mengusulkan suatu spesifikasi tambahan berdasarkan alasan yang layak sebagai
akibat dari kebutuhan sistemnya untuk disepakati bersama.
Spesifikasi Teknis merupakan informasi yang berkaitan dengan teknis
penyelenggaraan layanan interkoneksi, antara lain:
1. Pemakaian formulir untuk serah terima kiriman atau himpunan kiriman yang
berfungsi sebagai daftar kiriman dari Pemohon Interkoneksi ke dan dari pihak
pengangkut kepada pihak penyedia interkoneksi.
2. Pemakaian kode untuk kiriman atau himpunan kiriman yang seragam sehingga
dapat diakses oleh penyedia.
3. Ukuran alat / sarana untuk menghimpun kiriman dan/atau kiriman yang
memenuhi standar alat angkutan baik angkutan darat,laut maupun udara.
IV. TARIF INTERKONEKSI
1. Penyedia harus memberikan informasi tentang besaran tarif interkoneksi yang
dihitung sesuai dengan formula tarif interkoneksi pada lampiran I Peraturan Menteri
ini, baik untuk layanan surat standar maupun untuk layanan paket standar.
2. Besaran tarif interkoneksi yang dilaksanakan setiap bulannya atau setiap periode
yang disepakati, dibuat sesuai tahapan berikut :
a. Perekaman Informasi Tagihan;
b. Pertukaran Informasi Tagihan;
c. Penagihan;
d. Pembayaran;
e. Penyelesaian perbedaan.
a.1. Perekaman Informasi Tagihan
Ketentuan yang menjelaskan mengenai perekaman informasi tagihan
layanan Interkoneksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Data yang harus direkam untuk setiap akses
interkoneksi meliputi dan tidak terbatas kepada:
1. Jenis layanan yang diinterkoneksikan;
2. Identitas penyelenggara yang berinterkoneksi; dan
3. Tanggal dan waktu pada saat interkoneksi; dan
3
Penyelenggara penyedia informasi tagihan harus menyertakan Informasi
Tagihan sebagai pendukung dari Nota Tagihannya, sehingga Penyelenggara
yang bukan penyedia informasi tagihan dapat melakukan validasi atas
tagihan tersebut.
a.2. Pertukaran Informasi Tagihan
Ketentuan yang menjelaskan tentang pertukaran informasi tagihan antara
kedua penyelenggara yang berinterkoneksi, meliputi antara lain:
1. Frekuensi pertukaran informasi tagihan dapat dilakukan dalam periode
mingguan, bulanan atau lainnya;
2. Materi yang disajikan dalam informasi tagihan yang disepakati;
3. Format penyajian informasi tagihan yang disepakati;
4. Ketentuan yang berkaitan dengan kasus dimana sistem pemrosesan dari
salah satu penyelenggara mengalami gangguan atau kerusakan sehingga
tidak dapat menghasilkan informasi tagihan yang akurat;
5. Ketentuan yang berkaitan dengan kasus terjadinya inkonsistensi pada
proses rekonsiliasi tagihan antara kedua penyelenggara, diupayakan
untuk diselesaikan perbedaannya melalui tahapan penyelidikan baik
secara sendiri maupun secara bersama-sama. Apabila hal tesebut tidak
tercapai , maka keduanya dapat melakukan penyelidikan melalui
bantuan institusi yang kompeten.
a.3. Penagihan
Ketentuan yang menjelaskan penagihan dari layanan Interkoneksi yang
telah diterima, meliputi :
1. Waktu pengiriman tagihan, misalnya pada setiap akhir periode tagihan;
2. Seluruh beban biaya yang dapat ditagihkan berdasarkan Perjanjian
Interkoneksi ini harus diperhitungkan berdasarkan ketentuan dalam
perjanjian;
3. Berbagai ketentuan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak
berkaitan dengan keterlambatan suatu penyelenggara dalam
menyampaikan tagihannya, serta bunga yang harus dibayarkan akibat
keterlambatan pembayaran.
a.4. Pembayaran
Ketentuan yang menjelaskan pembayaran dari tagihan atas layanan
Interkoneksi, antara lain meliputi :
1. Ketentuan bahwa beban biaya layanan Interkoneksi yang ditagihkan oleh
suatu Penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, akan dibayarkan
pada saat jatuh tempo;
4
no reviews yet
Please Login to review.
