BabPenganggaran
                4
                              Perencanaan 
                              APB Desa
                  Pelaksanaan 
                    APB Desa
                              Penatausahaan 
                              Keuangan Desa
                Laporan Realisasi 
             Pelaksanaan APB Desa
                              Laporan           41
                              Pertanggungjawaban 
                              APB Desa
                             A. PENGERTIAN
                             Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
                             yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
                             berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut 
                             menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan 
                             keuangan Desa yang baik.
                             Siklus pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
                             pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 
                             (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
                             Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
                             disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 
                             adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
                             B.       ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
                             Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 
                             dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan 
                             praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa 
                             sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, 
                             akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian 
                             sebagai berikut:
                                 a.   Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
                                      mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. 
                                      Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
                                      yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan 
                                      Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
                                 b.   Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
                                      pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang 
                                      dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas 
                                      akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 
                                      penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
                                      masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
                                 c.   Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan 
                                      kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
                                 d.   Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu 
                                      pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
                                                                                                            Transparan
                             Gambar 4.1 Asas Pengelola Keuangan Desa
                                                                                                               Tertib & 
                                                                                                               Disiplin
                                                                                                             Anggaran
                                                                                       Partisipatif                              Akuntable
       42
                                 C.  KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM 
                                        PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
                                 Peran dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting, dalam rangka: (1) 
                                 Menumbuhkan rasa tanggungjawab masyarakat atas segala hal yang telah diputuskan dan 
                                 dilaksanakan; (2) Menumbuhkan rasa memiliki, sehingga masyarakat sadar dan sanggup 
                                 untuk memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (swadaya); dan (3) 
                                 Memberikan legitimasi atau keabsahan atas segala yang telah diputuskan.
                                       Tabel 4. Peran dan Keterlibatan Masyarakat
                                      TAHAPAN                PERAN DAN KETERLIBATAN                             ASAS
                                  Perencanaan          Memberikan masukan tentang rancangan         Partisipatif
                                                       APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD
                                  Pelaksanaan          •  Bersama dengan Kepala Seksi, menyusun     Partisipatif
                                                        RAB, memfasilitasi proses pengadaan         Transparan 
                                                        barang dan jasa, mengelola atau 
                                                        melaksanakan pekerjaan  terkait kegiatan  
                                                        yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa 
                                                        tentang APB Desa. 
                                                       •  Memberikan masukan terkait perubahan 
                                                        APB Desa
                                  Penatausahaan        Meminta informasi, memberikan masukan,       Transparansi, Akuntabel, 
                                                       melakukan audit partisipatif                 Tertib, dan disiplin anggaran
                                  Pelaporan dan        Meminta informasi, mencermati materi LPj,    Partisipatif Transparan  
                                  Pertanggung-         Bertanya/meminta penjelasan terkait LPj      Akuntabel
                                  jawaban              dalam Musyawarah Desa
                                 D.  KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
                                 Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa adalah pemegang 
                                 kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 
                                 kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan 
                                 pengelolaan keuangan Desa mempunyai kewenangan:
                                    a.  menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
                                    b.  menetapkan PTPKD;
                                    c.  menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
                                    d.  menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
                                    e.  melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
                                           Siapa saja yang mendampingi Desa dalam memberikan 
                              ? bimbingan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan 
                                           bagaimana pembiayaannya?
                                           Pendamping utama adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat didelegasikan 
                                           kepada Camat serta dapat dibantu oleh pendamping profesional. Pendampingan 
                                           Desa yang dilakukan aparat Pemerintah dibiayai dengan anggaran rutin, 
                                           sedangkan untuk pendamping profesional dapat dibiayai oleh Pemerintah Pusat/
                                           Daerah atau bahkan oleh Desa sendiri.
                                           Desa juga dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada pihak yang 
                                           berkompeten seperti Camat/Staf Kecamatan, BPMD Kab, Bappeda Kabupaten/
                                           Kota, Bagian Pemdes Kabupaten/Kota, tenaga ahli atau profesional di bidang 
                                           pengelolaan keuangan Desa, dan sebagainya.                                                           43
                             Gambar 4.2 Struktur 
                             Pengelola Keuangan Desa                               Kepala Desa
                                                                              Pemegang kekuasaan 
                                                                           pengelolaan keuangan desa
                                                                                                                              Bendahara Desa
                                                                                                                              Urusan Keuangan
                                                               )                 Sekretaris Desa                                   ..............
                                                                               Koordinator PTPKD                                Urusan Umum
                                                               esa (PTPKD                                                          ..............
                                                                                  Kepala Seksi                                 Urusan Program
                                                                            Pelaksana kegiatan Bidang 
                                                                         Penyelenggaraan Pemerintahan 
                                                                                       Desa
                                                               engelolaan Keuangan DKepala Seksi
                                                                            Pelaksana kegiatan Bidang 
                                                               nis P    Pembangunan dan Pemberdayaan 
                                                               ek                      Desa
                                                               T
                                                               elaksana           Kepala Seksi
                                                               P            Pelaksana kegiatan Bidang 
                                                                           Pembinaan Kemasyarakatan 
                                                                                       Desa
                             Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang 
                             berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara 
                             Desa. PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
                             Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang memiliki tugas sebagai berikut:
                                 a.   menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
                                 b.   menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan 
                                      pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
                                 c.   melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan 
                                      dalam APB Desa;
                                 d.   menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
                                 e.   melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
                             Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-
                             masing. Kepala Seksi mempunyai tugas:
                                 a.   menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; 
                                 b.   melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang 
                                      telah ditetapkan di dalam APB Desa;
                                 c.   melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja 
                                      kegiatan;
                                 d.   mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
       44