Latar Belakang
                 Peraturan Kepala BKN Nomor : 19 Tahun 2014 tentang 
                 Organisasi dan Tata Kerja BKN sebagaimana telah diubah 
                  dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun  2015 
                 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BKN Nomor 19 
                  Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
                  Kepegawaian Negara (Berita Negara RI Tahun 2015 
                            Nomor 1282)
                  Guna ketertiban dan kelancaran dalam penanganan 
                 bantuan hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara 
                atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut BKN 
                Pengertian :
              Bantuan hukum adalah pemberian 
                layanan hukum oleh Badan 
            Kepegawaian Negara dalam menangani 
             masalah hukum yang terkait dengan 
                  pelaksanaan tugas
             Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum 
               Kepegawaian adalah unit yang 
             melaksanakan pelayanan konsultasi 
             dan/atau Bantuan Hukum Kepegawaian 
                  di lingkungan BKN
             Masalah hukum adalah masalah yang 
             timbul sebagai akibat dari pelaksanaan 
              tugas dan fungsi BKN baik yang 
              mengarah pada proses pengadilan, 
             sedang dalam proses pengadilan dan 
             setelah adanya putusan pengadilan
                 Bantuan Hukum diberikan :
                      Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan BKN Pusat
             Pejabat dan/atau Pegawai di Lingkungan Kantor Regioal BKN dan unit penyelenggara 
                 Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
                         Pejabat dan/atau Pegawai BKN di UPT
         Bantuan  •Konsultasi Hukum Kepegawaian
                          • Sebagai saksi
                          • Sebagai saksi ahli
          Hukum  •Bimbingan, analisis/telaah, fasilitasi dan 
                           koordinasi penyelesaian kasus-kasus 
         Berupa :          kepegawaian
              BANTUAN HUKUM TERDIRI :
                                  Bantuan Hukum yang mengarah 
                                     pada proses pengadilan
                                   Bantuan hukum yang sedang 
                                    dalam proses pengadilan
                                   Bantuan hukum setelah adanya 
                                      putusan pengadilan
                                       pendampingan
    TATA CARA BANTUAN HUKUM YANG MENGARAH PADA PROSES 
                    PENGADILAN
         Penyelidikan/penyidikan 
         Tindak Pidana
         Bidang Hukum Tata Usaha 
         Negara,
         Bidang hukum Perdata
         Bidang Hukum Agama