LEARNING OBJECTIVES:
  1. DEFINISI DAN OBJEK PPH PASAL 22
  2. BUKAN OBJEK DAN PEMOTONG PPH PASAL 22
  3. PEMUNGUT DALAM PPH PASAL 22
  4. TARIF PPH PASAL 22
  5. DEFINISI DAN OBJEK PPH PASAL 23
  6. BUKAN OBJEK DAN PEMOTONG PPH PASAL 23
  7. PEMOTONG DALAM PPH PASAL 23
  8. TARIF PPH PASAL 23
  9. CONTOH PERHITUNGAN
     DEFINISI DAN OBJEK PPH PASAL 22
      DEFINISI DAN OBJEK PPH PASAL 22
     Pajak sehubungan dengan pembayaran 
     atas    Penyerahan        Barang      dan 
     kegiatan    di   bidang    Impor     atau 
     Kegiatan Usaha di Bidang Lainnya, 
     antara lain:
       Impor Barang;
       Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan 
       oleh  DJA,  bendaharawan  Pemerintah  Pusat  / 
       Daerah;
       Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan 
       oleh BUMN/D yang dananya dari Belanja Negara / 
       Daerah; dan
       Dan lain-lain yang diatur oleh Undang-Undang.
    BUKAN OBJEK PPH PASAL 22
     BUKAN OBJEK PPH PASAL 22
      Impor barang dan atau penyerahan barang yang 
      ber-dasarkan  Keputusan  Dirjen  Pajak  tidak 
      terutang   PPh,    dinyatakan    dengan    Surat 
      Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22.
      Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
      Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
      Pembayaran  yang  jumlahnya  paling  banyak 
      Rp.1.000.000,- dan tdk merupakan pembayaran 
      yang terpecah-pecah.
      Pembayaran  untuk  pembelian  bahan  bakar 
      minyak, listrik, gas, air minum / PDAM, dan benda 
      pos.
   Cont’d ..
   .
      Atas  impor  emas  batangan  yang  akan  diproses 
      untuk  menghasilkan  barang  perhiasan  emas 
      untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
      Pembayaran / pencairan dana Jaring Pengaman 
      Sosial (JPS) oleh KPN.
      Re-impor  barang-barang  yang  telah  diekspor 
      untuk   tujuan   perbaikan,   pengerjaan    dan 
      pengujian.
    PEMUNGUT DALAM PPH PASAL 22
     PEMUNGUT DALAM PPH PASAL 22
      Bank Devisa + Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) 
      atas impor.
      Direktorat     Jenderal    Anggaran      (DJA)    dan 
      Bendaharawan  Pemerintah  Pusat  /  Daerah  yang 
      melakukan pembayaran atas pembelian dari APBN.
      BUMN/D  yang  melakukan  pembayaran  atas 
      pembelian  barang  yang  dananya  dari  Belanja 
      Negara / Daerah.
      BI, BPPN, Bulog, Telkom, PLN, PT. GIA, PT. Indosat, 
      PT.  KS,  Pertamina  dan  bank-bank  BUMN  yang 
      melakukan pembelian yang dananya APBN.
      Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di 
      bidang  bahan  bakar  minyak  jenis  pertamax, 
      pertamax  super,  gas  atas  penjualan  hasil 
      produksinya.