TANGGUNG JAWAB 
         KPU RI (PUSAT), KPU PROPINSI DAN KPU 
       KAB/KOTA DALAM MENANGANI PERSELISIHAN 
                   HASIL PEMILIHAN
   Pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 
    KPU merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri 
    yang  berarti  merupakan  lembaga  yang  mempunyai  wewenang  di 
    seluruh wilayah Republik Indonesia yang bukan bersifat sementara 
    (ad hoc), serta diluar kuasa pemerintah (mandiri/independen) 
   Pasal 5 ayat (1) UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 
    menyatakan  KPU,  KPU  Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota  bersifat 
    hierarkis (een en ondeelbaar) . 
   Pasal  8  ayat  (1)  UU  8  Tahun  2015  Penyelenggaraan  Pemilihan 
    menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
    Kabupaten/Kota. 
   KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelengaraan Pemilihan 
    oleh KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas 
    pemutakhiran data Pemilih. (Pasal 10 A UU No. 8 Tahun 2015)
    Kondisi ini berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya dimana 
      peran dan kedudukan KPU RI tidak disebutkan secara jelas. 
    DENGAN  DEMIKIAN  Peran  dan  Kedudukan  KPU  RI  dalam 
      penyelenggaraan  pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota 
      adalah   TIDAK  SAJA  membuat  regulasi,  koordinasi  dan 
      pemantauan  Tahapan  Penyelenggaraan  PILKADA,  AKAN  TETAPI 
      juga dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil pemilihan 
      di Mahkamah Konstitusi (karena badan peradilan khusus pemilu 
      belum terbentuk, Pasal 157 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015). 
    Walaupun dalam PMK No. 1 Tahun 2015 kedudukan KPU RI (Pusat) 
      tidak disebutkan sebagai Termohon, namun KPU RI sebagai pihak 
      yang  turut  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan  pemilihan 
      kepala  daerah  serentak  tahun  2015,  bisa  melakukan  supervisi 
      dan    koordinasi  dengan  KPU  Propinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota 
      dalam menyusun jawaban Termohon dan proses persidangan di 
      Mahkamah Konstitusi.  
       OBJEK SENGKETA  DAN DASAR 
     GUGATAN HASIL PEMILIHAN KEPALA 
                 DAERAH
    OBJEK  SENGKETA  ADALAH  KEPUTUSAN  KPU  PROPINSI/KPU 
     KABUPATEN/KPU  KOTA  TENTANG  PEROLEHAN  SUARA  HASIL 
     PEMILIHAN  YANG  MEMPENGARUHI  TERPILIHNYA  PEMOHON 
     SEBAGAI  PASANGAN  CALON  GUBERNUR  DAN  WAKIL 
     GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL 
     WALIKOTA (PASAL 4 PMK 1/2015) 
    DASAR GUGATAN ATAU PERMOHONAN DI MK, DIBATASI SELISIH 
     PERBEDAAN HASIL SUARA SESUAI DENGAN BATASAN JUMLAH 
     PENDUDUK,  ANTARA  0,5%  -2  %  SELISIH  SUARA  ANTARA 
     PEMOHON DENGAN PERAIH SUARA TERBANYAK (PASAL 6 PMK 
     1/2015)
    DASAR GUGATAN TIDAK BISA MENGGUNAKAN ALASAN ADANYA 
     PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF
               TABULASI SELISIH PEROLEHAN 
                                    SUARA
     PROPINSI                 KABUPATEN/KOTA               SELISIH SUARA
     < = 2.000.000 jiwa       < = 250.000 jiwa                   2   % 
     2 juta < X <= 6 juta     250 ribu < X <= 500 ribu          1,5   %
     jiwa                     jiwa
     6 juta < X < = 12 juta   500 ribu < X <= 1 juta              1 %
     WALAUPUN  SUDAH  DITENTUKAN  BATASAN  PERSENTASE  SELISIH  SUARA,  TAPI 
     jiwa                     jiwa
     MASIH  TERDAPAT  CELAH  HUKUM  PADA  NANTINYA  TERKAIT  DENGAN  ASAL 
     PERSENTASE  TERSEBUT,  APAKAH  DARI  JUMLAH  PENDUDUK  ATAUKAH  JUMLAH 
     > 12 juta jiwa           > 1 juta jiwa                      0,5 %
     PEMILIH  ATAUKAH  JUMLAH  SUARA  SAH.  MISALNYA  DALAM  PEMILIHAN  KEPALA 
     DAERAH  KABUPATEN/KOTA,  JIKA  JUMLAH  PENDUDUKNYA  1  JUTA  JIWA,  JUMLAH 
     PEMILIHNYA 600.000, JUMLAH SUARA SAHNYA 500.000, MAKA SELISIH SUARA 1 % 
     APAKAH      10.000    ATAU     6.000     ATAUKAH     5.000     SUARA. 
     PASAL  6  PMK  1/2015  TIDAK  SECARA  JELAS  MENENTUKAN  HAL  INI 
     (KABUPATEN/KOTA  DENGAN  JUMLAH  PENDUDUK  S00.000  SAMPAI  DENGAN 
     1.000.000  JIWA,  PENGAJUAN  PERMOHONAN  DILAKUKAN  JIKA  TERDAPAT 
     PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA PALING BANYAK SEBESAR 1% ANTARA PEMOHON 
     DENGAN  PASANGAN  CALON  PERAIH  SUARA  TERBANYAK  BERDASARKAN 
     PENETAPAN     HASIL    PENGHITUNGAN      SUARA     OLEH    TERMOHON) 
     TERHADAP HAL INI SAYA SENDIRI MENGACU KEPADA 1% DARI JUMLAH SUARA 
     SAH.
              MATERI PERMOHONAN
      DALAM      PERMOHONANNYA      PEMOHON     HARUS 
        MENJELASKAN     TENTANG     KESALAHAN     HASIL 
        PENGHITUNGAN  SUARA  YANG  DITETAPKAN  OLEH 
        TERMOHON DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG 
        BENAR MENURUT PEMOHON (PASAL 7 PMK 1/2015)
      MATERI LAIN YANG TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN 
        KESALAHAN  PENGHITUNGAN  SUARA  DAN  TIDAK 
        MEMPENGARUHI  TERPILIHNYA  PASANGAN  CALON 
        BUKAN     MENJADI    KEWENANGAN      MAHKAMAH 
        KONSTITUSI    UNTUK    MENILAINYA,    TERMASUK 
        MENGENAI ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN 
        OLEH PIHAK TERKAIT (TSM)