PEMBUKUAN DALAM 
       PERPAJAKAN
                       Nama Kelompok 1 :
                                              Afrida Isnaini          (A1C015002)
                                              Aulia Febri Afiyani     (A1C015010)
                                              Azmiatul Ustiani        (A1C015011)
                                         Bq Khalfia Nurtaqwima        (A1C015014)
                                         Bq Oktaviana Vina Wardani (A1C015015)
                                              Berry Ahmad             (A1C015020)
                                              Dianira Milla Astri     (A1C015024)
                                              Dina Mariana            (A1C015025)
                                         Eliana Natarina              (A1C015027)
                                              Erna Supiani            (A1C015030)
                                              Hesti Marliani          (A1C015041)
                                         Hunaini Anita Rahmi          (A1C015045)
          PENGERTIAN PEMBUKUAN 
            ( pasal 1 angka 26 UU KUP )
             Proses pencatatan  
           yang  dilakukan secara 
                teratur 
          Mengumpulkan data dan 
          informasi  keuangan  yang 
          meliputi  HARTA, UTANG, MODAL, 
          PENDAPATAN, BIAYA, DAN 
          HARGHA PEROLEHAN  
          PENYERAHAN BARANG & JASA  
                       Yang  Ditutup  dengan 
        Menyusun  Laporan Keuangan  berupa 
        Neraca & Laporan Laba Rugi  untuk  
        periode  Tahun Pajak 
  KEWAJIBAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
         pasal  28  UU 16 Tahun 2009 tentang KUP
   (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 
     pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib 
     menyelenggarakan pembukuan
   (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan 
    pembukuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) tetapi wajib  
    melakukan pencatatan adalah WP orang pribadi yang melakukan 
    kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan 
    perundang-undangan  perpajakan diperbolehkan  menghitung 
    penghasilan netto dengan menggunakan Norma Perhitungan 
    Penghasilan Netto dan WP orang pribadi yang tidak melakukan 
    kegiatan usaha atau pekerjaan bebas