Word DOC | Diposting 29 Jun 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
415x Tipe DOC Ukuran file 0.14 MB Source: BB.HK.PARIWISATA
1
BLOCK BOOK :
HUKUM KEPARIWISATAAN.
1. Identifikasi Mata Kuliah.
a. Nama Mata Kuliah : HUKUM KEPARIWISATAAN.
b. Kode Mata Kuliah : WCI.6261.
c. Status Mata Kuliah : Wajib – Program Kekhususan Hukum
Pemerintahan (PK.III).
d. SKS : 2 (dua).
e. Semester : VI (enam)
f. Tim Pengajar : Coordinator:
Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH., MH.
Team Teaching – Tutor:
I Nyoman Suyatna, SH.,MH.
Cok. Isteri Anom Pemayun, SH., MH.
I Ketut Suardita, SH.,MH.
Cokorda Dalem Dahana, SH.,MKn.
Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,MKn,LLM
I Gusti Bagus Putra Samajaya, SH.
2. Diskripsi Mata Kuliah.
Penyelenggaraan kepariwisataan yang melibatkan berbagai komponen, yaitu
pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, adalah suatu kegiatan yang pada
hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, sehingga membawa
berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri, seperti dampak terhadap
kehidupan ekonomi, sosial-budaya maupun dampak terhadap lingkungan sebagai
akibat pembangunan sarana-sarana kepariwisataan
Oleh sebab itu, di dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian
mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, Pemerintah memiliki peran
yang sangat menentukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari
Pemerintah yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.
2
Peraturan-peraturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan
penyelenggaraan kepariwisataan antara Pemerintah, badan-badan usaha maupun
perorangan, serta masyarakat. Peraturan-peraturan itu harus mampu menciptakan
suasana yang kondusif, sehingga mampu menarik badan-badan usaha maupun
perorangan, baik modal dalam negeri maupun modal asing untuk melakukan
kegiatan usaha atau investasi di bidang kepariwisataan dan mendorong upaya
peningkatan mutunya, serta sekaligus mampu mengeleminir dampak negatif yang
dapat ditimbulkannya.
Peraturan-peraturan mengenai pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata
(atraksi wisata), baik dalam bentuk mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata
yang sudah ada, maupun membangun daya tarik wisata yang baru, peraturan
mengenai penyelenggaraan usaha pariwaisata, standar mutu dan kualitas produk
yang mengutamakan produksi dalam negeri, adalah sangat diperlukan untuk
menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi para pelaku pariwisata. Selain
itu, pengaturan keluar masuknya terutama wisatawan asing serta keamanannya harus
pula mendapat perhatian.
Kepariwisataan yang telah mendunia dimana beberapa negara telah
memasukkan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka pembentukan
peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan harus juga memperhatikan aspirasi-
aspirasi yang muncul dan berkembang di dunia kepariwisataan internasional.
Oleh sebab itu, berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya kepariwisataan
sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang
tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan
(mengarahan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek
tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan
dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan jasa-jasa pariwisata).
Pentingnya peran Pemerintah sebagai penyelenggara atau pengelola
kepariwisataan, maka perlu dicatat bahwa Konfrensi PBB mengenai “Perjalanan
Dan Pariwisata” di Roma pada tahun 1963, mempertegas bahwa untuk
menyakinkan pertumbuhan kegiatan pariwisata yang mantap, sangat perlu
3
melimpahkan kepada Pemerintah, tanggungjawab tertinggi pengelolaan
kepaiwisataan.
Adapun rumusan resolusi yang dikeluarkan oleh Konfrensi PBB tersebut, sebagai
berikut:
“Konfrensi berpendapat bahwa sudah menjadi tugas pemerintah untuk
mendorong dan mengkoordinasi kegiatan pariwisata nasional, dan Konfrensi
merasa yakin bahwa secara menyeluruh tugas ini dapat diemban melalui wahana
Organisasi Pariwisata Nasional”.
3. Tujuan Mata Kuliah.
Melalui proses pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Kepariwisataan ini,
mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman, serta
nantinya mampu menerapkan dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan hukum
yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan
4. Metoda dan Strategi Proses Pembelajaran.
a. Metoda Perkuliahan.
Metoda perkuliahan: adalah “Problem Based Learning” (PBL), dimana pusat
pembelajaran ada pada mahasiswa. Metoda yang diterapkan adalah “belajar”
(Learning) bukan “mengajar” (Teaching).
Strategi Pembelajaran:
perkuliahan 50% (6 [enam] kali pertemuan perkuliahan);
tutorial 50% (6 [enam] kali pertemuan tutorial);
1 (satu) kali pertemuan untuk Test Tengah Semester (TTS);
1 (satu) kali pertemuan untuk Test Akhir Semester (TAS).
Total pertemuan: 14 (empat belas) kali.
b. Pelaksanaan Perkuliahan & Tutorial.
Dalam mata kuliah Hk. Kepariwisataan ini, direncanakan:
perkuliahan berlangsung selama 6 (enam) kali pertemuan, yaitu:
pertemuan ke 1, ke 3, ke 5, ke 7, ke 9, dan ke 11;
tutorial 6 (enam) kali pertemuan, yaitu: pertemuan ke 2, ke 4, ke
6, ke 8, ke 10, dan ke 12.
4
c. Strategi Perkuliahan.
Perkuliahan tentang sub-sub pokok bahasan dipaparkan dengan alat bantu
media, seperti whiteboard, power point slide, dan sebagainya, serta penyiapan
bahan-bahan bacaan yang dipandang sulit untuk diperoleh atau di akses oleh
mahasiswa.
Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa sudah mempersiapkan diri (self
study) mencari bahan materi, membaca dan memahami pokok bahasan yang
akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance) dalam Block Book.
Tekhnik perkuliahan: pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi (proses
pembelajaran dua arah).
d. Strategi Tutorial.
o Mahasiswa mengerjakan tugas-tugas (discussion task, study
task, dan problem task) sebaai bagian dari self study (20 jam perminggu),
kemudian berdiskusi di kelas tutorial, presentasi power point
o Dalam 6 (enam) kali tutorial di kelas, mahasiswa diwajibkan:
menyetorkan karya tulis berupa paper sesuai dengan
topik tutorial;
mempresentasikan tugas tutorial.
5. Ujian dan Penilaian.
a. Ujian.
Ujian dilaksanakan 2 (dua) kali dalam bentuk tertulis, yaitu: Ujian Tengah
Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS)
b. Penilaian.
Penilaian akhir dari proses pembelajaran ini berdasarkan “Rumus Nilai
Akhir” sesuai dengan Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Tahun 2009, yaitu:
(UTS + TT) + (2 X UAS)
2
no reviews yet
Please Login to review.
