Word DOCX | Diposting 29 Jun 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
398x Tipe DOCX Ukuran file 0.25 MB Source: 28.Newsletter Pajak
Newsletter
Pajak.com Mei 2008
Volume 1 Issue 1
Media intern bagi anggota situs www.pajak.com – terbit setiap awal bulan
Ayo Rame-rame Bertobat !
Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakakan yang disebut
I NSIDE T HIS I SSUE sebagai sunset policy. Kebijaksanaan ini memberikan kesempatan
1 Ayo Rame-rame Bertobat kepada Wajib Pajak Pribadi yang selama ini untuk mendaftarkan
diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa
2 Sunset Policy khawatir akan diperiksa permasalahan pajaknya di tahun-tahun
3 yang lalu.
Berita Pajak April
4 Peraturan Baru Secara tidak langsung kebijaksanaan ini merupakan pengampunan
pajak bagi Wajib Pajak Pribadi yang selama ini belum pernah
5 Kurs Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar. Melalui
6 kebijaksanaa ini di harapkan jumlah Wajib Pajak pribadi
Istilah Pajak meningkat sehingga Tax Rasio kita juga meningkat.
7 Masalah Pajak
Ayo rame-rame bertobat dan menjalankan kewajiban perpajakan
secara benar.
Sunset Policy
“Sunset Policy adalah By Indra Riana
kebijaksanaan “Benjamin Franklin remarked that the only certain things in this world
penghapusan sangsi are death and taxes".
administrasi bagi Wajib
Pajak yang di keluarkan Sunset atau Senja adalah saat dimana terjadi peralihan waktu dari siang
oleh pemerintah.” menuju malam, sebelum sinar matahari tertutup dan kegelapan malam
timbul. Dalam terminologi bahasa hukum Inggris, kalimat sunset biasanya
dipergunakan untuk menunjukan mengenai peraturan yang batas waktu
berlakunya akan segera berakhir (expired). Mungkin padanan bahasa
hukum ini yang akhirnya di pergunakan oleh aparat perpajakan untuk
mempergunakan kata “Sunset Policy” dalam kebijaksanaan penghapusan
sanksi administrasi bagi wajib pajak yang dikeluarkan Departemen
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Bersambung ke halaman 6
Halaman 2
Pajak.com
“Tidak benar ada Berita Pajak April
kerugian negara akibat
terbitnya Per DJP Sumary topik berita pajak yang menarik perhatian
No.122/PJ/2006, akibat Tak Benar Ada Kerugian Negara Akibat Peraturan Perpajakan
restirusi pajak ” Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan peraturan Dirjen Pajak No
122/PJ/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Pasal 13 huruf a soal Restitusi Pajak
tidak ada merugikan negara namun justru solusi menyelsaikan masalah
restitusi (pengembalian) pajak.
Pajak Belanja Riset Akan Dihapus
Pajak belanja riset yang dikeluarkan oleh sektor swasta akan dihapus
sebagai upaya merangsang peningkatan hasil industri, sehingga dapat
menciptakan nilai tambah dan mampu bersaing dengan produk impor.
70% Warga Sumsel Belum Taat Pajak
Hampir 70% warga Sumatera Selatan (Sumsel) belum sadar akan
kewajibannya membayar pajak.Itu disebabkan rendahnya kesadaran dan
pemahaman warga akan administrasi perpajakan. Kabid Penyuluhan,
Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak
Sumsel Babel Yunus Darmono mengungkapkan, pelayanan pajak Sumsel-
Babel meraih nilai indeks terbesar di Asia Tenggara.
Ditjen Pajak Limpahkan Berkas Penggelapan Pajak Asian Agri ke
Kejagung
Selangkah lagi dugaan kasus penggelapan pajak PT Asian Agri masuk ke
pengadilan. Pasalnya penyidik Ditjen Pajak Departemen Keuangan sudah
melimpahkan berkas perkaranya kepada Kejaksaan Agung.
Paket Baru Insentif Pajak Keluar Juni
Paket baru insentif yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP)
No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Bidang Usaha Tertentu atau
di Daerah Tertentu dipastikan rampung Juni tahun ini. Revisi itu
mencakup penambahan cakupan atas enam sektor usaha baru yang
memperoleh insentif pajak, yakni industri manufaktur, agro, elektronik
dan telematika, alat angkut, industri kreatif, serta industri tertutup.
Pemerintah Pertimbangkan Penghapusan PPN Kertas
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah akan
mempertimbangkan permintaan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) yang
menginginkan adanya penghapusan PPN Kertas.
Pajak 13 Perusahaan Sawit Mencurigakan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengindikasikan sedikitnya 13
perusahaan di sektor kelapa sawit membayar pajak di bawah ketentuan
seharusnya. Indikasi itu berasal dari selisih benchmark atau patokan
jumlah pajak yang seharusnya dibayar 15 perusahaan yang saat ini sedang
diperiksa Ditjen Pajak.
Peraturan
Baru
Pajak.com
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
54/pmk.09/2008
Komite Pengawas Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KM.1/2008
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Halaman 3
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 05 Mei Sampai Dengan 11 Mei 2008
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak
Dalam Rangka Pemindahan Wajib Pajak Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Dari Dan
Ke Kantor Pelayanan Pajak Madya
Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Nomor: PENG-
02/PJ.09/2008
Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Penghasilan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-21/PJ/2008
Penegasan Sehubungan Dengan Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-161/PJ/2007 Tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 303/KM.1/2008
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 28 April Sampai Dengan 04 Mei 2008
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 286/KM.1/2008
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 21 April Sampai Dengan 27 April 2008
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2008
Pemindahan Kewenangan Pengadministrasian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi
Dan Bangunan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2008
Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000
Tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ./2008
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Dalam Bentuk Formulir Kertas (Hard Copy) Bagi
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di KPP Pratama, Dalam Rangka Pengolahan
Data Dan Dokumen Di Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KM.1/2008 “PENG-02/PJ.09/2008
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Tentang Fasilitas
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan Penghapusan Sanksi
Yang Berlaku Untuk Tanggal 7 April Sampai Dengan 13 April 2008
Pajak Penghasilan.”
Administrasi
Perpanjakan Modern
Tahun 2008
Halaman 4 Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor :
SE-01/PJ.014/2008
Pengadaan Formulir
Permohonan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.014/2008 Penundaan Dan
Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Dan SPT Perpanjangan SPT
Tahunan PPh Beserta Kelengkapannya Tahun 2007 Tahunan PPh
Tahun 2007
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.01/2008
Persiapan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Yang Akan Menerapkan Sistem Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor
PER-8/PJ/2008
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-161/PJ/2007 Tentang
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat
Sederhana Tahun 2007
Pajak.com
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.07/2008
Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan
Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 221/KM.1/2008
Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan
Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, Dan Pajak Penghasilan
Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Maret 2008 Sampai Dengan 6 April 2008
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ/2008
Tentang Pelayanan Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2007
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.07/2008
Tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan Bagian Daerah Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 43/PMK.03/2008
Penggunaan Nilai Buku Atas Penghasilan Harta Dalam Rangka Penggabungan,
Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-16/PJ/2008
Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa
Khusus
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-15/PJ/2008
Tentang Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Serta Pelayanan
Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dan Surat
Pemberitahuan Masa Sehubungan Dengan Hari Libur Dan Cuti Bersama Dalam Tahun
2008
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-1/PJ.03/2008
Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008
“SE-16/PJ/2008 tentang
Penegasan Sehubungan
Dengan Penunjukan
Seorang Kuasa Dengan
Surat Kuasa Khusus.”
Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat
Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya
KURS PAJAK PERIODE APRIL 2008
Pajak.com
Kurs Pajak
no reviews yet
Please Login to review.
