Filetype PDF | Diposting 27 Jun 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
289x Tipe PDF Ukuran file 0.08 MB Source: 15.AD
ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA
(PDHI)
PEMBUKAAN
Bahwa sesungguhnya hewan adalah makhluk karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
diberikan kepada umat manusia agar disyukuri dan di dayagunakan untuk kemakmuran,
kesejahteraan, peningkatan taraf hidup, pemenuhan kebutuhan pangan protein hewani
dan ketenteraman bathin masyarakat bangsa dan negara.
Bahwa profesi dokter hewan adalah profesi mulia yang mengabdi untuk kesejahteraan
manusia melalui dunia hewan yang diwujudkan dalam bentuk penggalian dan
pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran hewan (veteriner) untuk
pembangunan kesehatan hewan, penyediaan produk asal hewan yang aman dan
pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal; perlindungan kesehatan hewan,
manusia,masyarakat dan lingkungan serta menjaga keseimbangan dan kelestarian
ekosistem.
Bahwa sesungguhnya profesi dokter hewan di Indonesia perlu berhimpun dengan
tujuan untuk meningkatkan pengabdiannya dalam mewujudkan masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945
Bahwa untuk mewujudkan cita-cita luhur di atas diperlukan persatuan dan kesatuan
seluruh dokter hewan Indonesia yang terkoordinasi dan terorganisasikan dalam suatu
wadah perhimpunan.
Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia yang merupakan satu-satunya wadah profesi dokter hewan di Indonesia
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dengan :
a. Perhimpunan adalah organisasi yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki
prinsip-prinsip khusus yang sama dan bergabung untuk mencapai tujuan yang
sama.
1
b. Pengurus Pusat adalah Pengurus Besar.
c. Dokter Hewan (Veterinarian) adalah Dokter Hewan Lulusan Fakultas Kedokteran
Hewan di Indonesia yang fakultasnya telah terakreditasi ataupun Fakultas
Kedokteran Hewan di Luar Negeri yang ijazahnya telah mendapatkan pengesahan
dari Departemen Pendidikan Nasional
d. Anggota Biasa adalah Dokter Hewan yang teregistrasi pada PDHI dan
berkewajiban membayar iuran keanggotaan sebagaimana diatur dalam AD/ ART
ini.
e. Anggota Luar Biasa adalah Dokter Hewan Warga Negara Asing dan Sarjana non
dokter hewan lulusan Universitas/Institut Dalam N egeri dan Luar Negeri yang
mengajar di Fakultas Kedokteran Hewan atau bekerja di
organisasi/lembaga/instansi yang relevan dengan Ilmu Kedokteran Hewan dan
memenuhi persyaratan keanggotaan.
f. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa besar d i bidang
pengembangan profesi kedokteran hewan dan perhimpunan.
g. Anggota Muda adalah Sarjana Kedokteran Hewan (SKH) yang mengambil
Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) di Fakultas Kedokteran Hewan di
Indonesia dan dipersiapkan menjadi dokter hewan profesional.
h. Izin Praktek adalah izin untuk menjalankan Praktek Kedokteran Hewan yang
berbentuk rekomendasi kelayakan praktek dokter hewan dan diterbitkan oleh PDHI
Cabang sedangkan izin tempat praktek dikeluarkan Pemerintah Daerah Cq. Dinas
/ Instansi yang berwenang berdasarkan rekomendasi kelayakan tempat oleh PDHI
Cabang.
i. Praktek Kedokteran Hewan adalah fungsi veteriner berupa kegiatan berdasarkan
kaidah, ilmu dan etik kedokteran hewan (medik veteriner) yang meliputi Konsultasi
Veteriner dan Tindakan Kedokteran (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)
dengan menerapkan azas kesejahteraan hewan, yang meliputi :
1. Melakukan pemeriksaan dan diagnosa penyakit; uji pendukung serta upaya
penyembuhan (therapi) baik secara medikamentosa maupun t indakan bedah;
tindakan pencegahan dan pelayanan medis lainnya terhadap hewan.
2. Melakukan penyidikan dan penelitian secara laboratoris sebagai dasar
dilaksanakannya tindakan penanggulangan penyakit hewan.
3. Melakukan pekerjaan di tempat yang memproduksi produk-produk untuk
kesehatan hewan seperti sediaan dan bahan farmasi, bahan biologi dan food -
additive (tambahan dalam pakan hewan).
2
4. Melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap hewan -
hewan dan produk-produk hewan sebelum diedarkan sebagai bahan
konsumsi manusia dan fungsi kesehatan masyarakat veteriner lainnya.
5. Mengajar dan mendidik dalam ilmu-ilmu kedokteran hewan pada fakultas
kedokteran hewan atau sekolah-sekolah yang berafiliasi dalam ilmu-ilmu
kehewanan dan peternakan .
6. Melakukan berbagai bentuk pelayanan kedokteran hewan, konsultasi dan
nasehat kepada suatu instansi, dimana ia berkedudukan di instansi tersebut
sebagai Dokter Hewan yang berstatus pegawai di instansi tersebut.
7. Pelayanan dibidang medik reproduksi antara lain diagnosa kebuntingan,
diagnosa kemajiran, tindakan menolong kelahiran, inseminasi buatan, embryo
transfer serta penanganan gangguan-gangguan penyakit reproduksi lainnya.
8. Melakukan tindakan penilaian (assesment) aspek kesejahteraan hewan di
berbagai tempat yang memelihara, menggunakan dan mengurus hewan dan
menerbitkan rekomendasi kesrawan secara berkala.
j. Hewan adalah binatang yang hidup di darat, air dan sebagian di udara baik yang
dipelihara maupun yang liar yang meliputi kelompok hewan pangan; hewan hob i,
hewan kesayangan dan hewan untuk kepentingan khusus; hewan liar dan hewan
konservasi;hewan aquatik dan hewan laboratorium.
k. Instansi adalah lembaga pemerintah dan swasta yang mempekerjakan Dokter
Hewan untuk Praktek Kedokteran Hewan sebagaimana pada butir i.
l. Perhimpunan Dokter Hewan di daerah merupakan Cabang dari PDHI Pusat dan
disebut PDHI Cabang yang dikukuhkan oleh Pengurus Besar melalui Surat
Keputusan Pengesahan Cabang serta memiliki batasan -batasan wilayah kerja
(teritorial).
m. Organisasi Non Teritorial (ONT) adalah Organisasi di bawah naungan PDHI yang
dibentuk berdasarkan keinginan sekelompok Dokter Hewan yang
seminat/sekeahlian/sebidang kerja melalui suatu prosedur dan memperoleh
pengesahan oleh Pengurus Besar PDHI.
n. Delegasi Kongres adalah utusan yang memperoleh mandat mengikuti Kongres dari
PDHI cabang.
o. Dokter hewan spesialis/ahli adalah dokter hewan yang k egiatan prakteknya
berfokus pada minat spesifik (spesies atau disiplin ilmu veteriner tertentu) dan
memiliki sertifikasi internasional dan atau nasional yang kepakaran spesialisnya
disahkan oleh PB – PDHI melalui Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan .
3
BAB II
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU PENDIRIAN, DAN PRINSIP
Pasal 2.
Perhimpunan ini bernama PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA, disingkat
PDHI secara internasional disebut Indonesian Veterinary Medical Association (IVMA)
dan untuk selanjutnya disebut Perhimpunan.
Pasal 3
Perhimpunan berkedudukan di tempat Pengurus Besar Perhimpunan .
Pasal 4
Perhimpunan didirikan pada tanggal 9 Januari 1953 di Lembang, Bandung untuk ja ngka
waktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya kedudukan hukumnya harus memenuhi
peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari berbagai badan
hukum yang berkepentingan.
Pasal 5
(1) Perhimpunan didirikan oleh anggota dan untuk anggota yang berdasarkan pada
prinsip hukum (legal principles) dan prinsip budaya (cultural principles) yaitu tata
hubungan antar manusia yang beradab.
(2) Prinsip hukum (legal Principles) yang dianut adalah :
a. Semua anggota berstatus sederajat (Ekual).
b. Perhimpunan adalah milik anggotanya.
c. Rapat Umum Anggota adalah forum tertinggi perhimpunan.
d. Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah
Kongres Perhimpunan.
e. Rapat Umum Anggota menentukan strategi, garis besar program kerja
nasional, pertanggungjawaban kerja dan keuangan kepengurusan Pengurus
Besar, serta mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum PB PDHI dan
kepengurusannya.
f. Bendahara Pengurus Besar wajib membuat Laporan Keuangan Tahunan
untuk memenuhi persyaratan pertanggung jawaban keuangan sebuah
organisasi masyarakat sesuai peraturan perundangan bidang keuangan yang
berlaku.
4
no reviews yet
Please Login to review.
