Authentication
503x Tipe PPT Ukuran file 0.94 MB Source: pn-bandaaceh.go.id
Pengelolaan Keuangan
Terwujudnya Good Negara diselenggarakan
Governance dalam secara :
Penyelenggaraan • Profesional
Negara • Terbuka
Sesuai • Bertanggung jawab
Pasal 23C
UUD 1945
Asas-asas Baru (best Asas-Asas Umum
practises) : Pengelolaan Keuangan
Akuntabilitas Negara
berorientasi hasil
Profesionalitas
Proporsionalitas
Keterbukaan dalam Asas-asas yang telah
PKN lama dikenal :
Tahunan
Pemeriksaan Universalitas
keuangan oleh BP yg Kesatuan
bebas & mandiri Spesialitas
ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
Asas-asas baru sebagai pencerminan best
practices dalam
pengelolaan keuangan negara :
• Akuntabilitas berorientasi pada hasil
• Profesionalitas
• Proporsionalitas
• Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
• Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri
Catatan : Penjelasan UU
17/2003
Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu:
a.Asas tahunan
b.Asas universalitas
c.Asas kesatuan
d.Asas spesialitas
Tujuan penetapan asas-asas
Tujuan penetapan asas-asas
pengelolaan keuangan negara
pengelolaan keuangan negara
• Mendukung terwujudnya penyelenggaraan good
governance dalam penyelenggaraan negara.
– Menjadi acuan dalam reformasi manajemen
keuangan negara
• Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip
pemerintahan daerah sesuai bab IV UUD 1945.
– Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi
dan otonomi daerah
Asas Tahunan
Asas Tahunan
• Asas tahunan membatasi masa
berlakunya anggaran untuk suatu
tahun tertentu.
• Pasal 11 (1) UU 17/2003 :
• APBN merupakan wujud pengelolaan
keuangan negara yang ditetapkan tiap
tahun dg UU
• Pasal 4 UU 17/2003 :
• Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun,
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.
Asas Universalitas
Asas Universalitas
Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
Pasal 14 UU 1/2004 :
Pasal 14 UU 1/2004 :
(2) Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden.
(3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk
mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap
satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
(4) Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan
Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang
bersangkutan.
no reviews yet
Please Login to review.