LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
                      LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
                                                                 UNDANG - UNDANG NO. 15 
                                       UNDANG - UNDANG NO. 1     UNDANG - UNDANG NO. 15 
           UNDANG - UNDANG NO.         UNDANG - UNDANG NO. 1 
           UNDANG - UNDANG NO.                                         TAHUN 2004 
                                            TAHUN 2004                 TAHUN 2004 
               17 TAHUN 2003                TAHUN 2004 
               17 TAHUN 2003                                     TENTANG  PEMERIKSAAN 
                                              TENTANG            TENTANG  PEMERIKSAAN 
            TENTANG KEUANGAN                  TENTANG               PENGELOLAAN DAN 
            TENTANG KEUANGAN             PERBENDAHARAAN             PENGELOLAAN DAN 
                                         PERBENDAHARAAN             TANGGUNG JAWAB 
                   NEGARA                                           TANGGUNG JAWAB 
                   NEGARA                     NEGARA
                                              NEGARA               KEUANGAN NEGARA
                                                                   KEUANGAN NEGARA
                                                                                                     2
              Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka 
               dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa 
               masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 
                  menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 
                 pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 
                  ketaatannya pada peraturan perundang- undangan (SAP).
                                                                           3
                 Kriteria Transparansi Keuangan
             Adanya pertanggungjawaban terbuka;
             Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;
             Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk 
                tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.
                                                                           4
                                                      Asas – Asas Pengelolaan Keuangan 
                                                      Asas – Asas Pengelolaan Keuangan 
                                                                    Negara
                                                                    Negara
                  Asas Baru
                  Asas Baru
                      Akuntabilitas berorientasi pada 
                                                                                    Asas Lama
                                  hasil                                             Asas Lama
                             Profesionalitas                                Asas Tahunan
                                                                         Asas Universalitas 
                             Proporsionalitas                                        
                     KETERBUKAAN / TRANSPARANSI                             Asas Kesatuan
                       Pemeriksaan keuangan oleh                          Asas Spesialitas 
                     pemeriksa yg bebas dan mandiri
                                                                                            5
       Tujuan penetapan asas-asas pengelolaan keuangan negara
       • Mendukung terwujudnya penyelenggaraan good 
        governance dalam penyelenggaraan negara.
         – Menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara
       • Menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan 
        daerah sesuai bab IV UUD 1945.
         – Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan 
         otonomi daerah