LATAR BELAKANG
                         LATAR BELAKANG
     Reformasi pengelolaan keuangan 
        Reformasi pengelolaan keuangan 
        negara/daerah menuju tata kelola yang baik
        negara/daerah menuju tata kelola yang baik
     Perubahan sistem pemerintahan  hubungan 
                                                   
        Perubahan sistem pemerintahan                   hubungan 
        keuangan pusat & daerah
        keuangan pusat & daerah
     Pengawasan oleh stakeholders atas 
        Pengawasan oleh stakeholders atas 
        pengelolaan keuangan negara/daerah
        pengelolaan keuangan negara/daerah
                                                                       2
                                                                       2
                       BENTUK REFORMASI
                       BENTUK REFORMASI
     Penataan peraturan perundang-undangan;
        Penataan peraturan perundang-undangan;
     Penataan kelembagaan;
        Penataan kelembagaan;
     Penataan sistem pengelolaan keuangan 
        Penataan sistem pengelolaan keuangan 
        negara/daerah; dan
        negara/daerah; dan
     Pengembangan sumber daya manusia di 
        Pengembangan sumber daya manusia di 
        bidang keuangan 
        bidang keuangan 
                                                                       3
                                                                       3
                   TUJUAN PEMBELAJARAN
                    TUJUAN PEMBELAJARAN
    Umum: 
    Umum: 
      Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan 
      Peserta mampu memahami pengelolaan keuangan 
      negara/daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur 
      negara/daerah secara umum dan mampu menjadi instruktur 
      pelatihan akuntansi pemerintahan
      pelatihan akuntansi pemerintahan
    Khusus: 
    Khusus: 
       • Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan 
          Memahami garis besar lingkup pengelolaan keuangan 
         daerah (PKD)
          daerah (PKD)
       • Memahami siklus keuangan daerah
          Memahami siklus keuangan daerah
       • Memahami jenis-jenis laporan keuangan daerah
          Memahami jenis-jenis laporan keuangan daerah
       • Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah 
          Memahami proses pertanggungjawaban keuangan daerah 
                                                                       4
                                                                       4
             DASAR HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
             DASAR HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN
    UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
      UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
    UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
      UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
      UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
      Tanggung Jawab Keuangan Negara;
      Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
      UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
      UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
      Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
      Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
    PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
      PP No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
    PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
      PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
    PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
      PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 
      Instansi Pemerintah. 
      Instansi Pemerintah. 
                                                                       5
                                                                       5
          LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
          LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
     Pengelolaan keuangan negara meliputi 
     Pengelolaan keuangan negara meliputi 
        penerimaan dan pengeluaran uang 
         penerimaan dan pengeluaran uang 
     melalui Kas Umum Negara baik secara 
     melalui Kas Umum Negara baik secara 
          objek, subjek, proses dan tujuan.
          objek, subjek, proses dan tujuan.
                                                                       6
                                                                       6