SEJARAH KEBIJAKAN PUBLIK
  • Kode Hammurabi 2000 SM
  • Arthasastra 300 SM (Kautilya-Mauyan north India)
  • Plato 427-327 SM 
  • Aristoteles 384-322 SM
  • Machiavelli 1469-1527
         (William N. Dunn, 2003)
       KONSEP-KONSEP KEBIJAKAN (DEFENITION)
       •   Thomas R. Dye (1992), “ Public Policy is Whatever the 
           government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah 
           apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
           melakukan sesuatu).
       •   James E. Anderson (1970) menyatakan bahwa, “Public Policies 
           are those policies develop by governmental bodies and officials” 
           (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh 
           badan dan pejabat pemerintah).
       •   David Easton, “Public policy is the authoritative allocation of 
           values for the whole society” (kebijakan publik adalah 
           pengalokasian nilai2 secara sah kepada seluruh masyarakat).
  LANJUTAN
  • Bridgeman dan Davis (2004), Sebagai tujuan 
   (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah 
   secara hukum (authoritative choice), dan sebagai 
   hipotesis (hypothesisi).
  • Riant Nugroho D. (2004), kebijakan publik bukan berarti 
   mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah 
   dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut 
   politik.
  KEBIJAKAN PUBLIK DALAM INTERNATIONAL  
  LIBRARY
  • Kebijakan publik disebut sebagai public policy, yaitu 
   suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang 
   harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. 
   Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan 
   pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di 
   depan masyarakat oleh lembaga yang bertugas 
   menjatuhkan sanksi (Nugroho R.,2004).
      BAGAN SEDERHANA KP
      Awal   Transisi Dicitacitakan
      • Kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan yang 
        dapat diukur.
      • SZA (2004), kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, 
        tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, 
        kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk 
        kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya