Riptek, Vol.2, No.2, Tahun 2008, Hal.: 1 - 6 
                                      KEBIJAKAN PUBLIK YANG PRO PUBLIK 
                                                                    Nugroho SBM 
                                                                         Abstrak 
                                                                               
                      Kebijakan publik tentunya harus berorientasi pada kepentingan publik, meskipun pada kenyataannya tidak 
                      selalu demikian. Produk kebijakan publik yang baik atau pro publik mensyaratkan terpenuhinya instrumen-
                      instrumen penunjang dan disusun secara sistematis melalui tahapan-tahapan. Kebijakan publik yang pro 
                      publik memiliki kriteria harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunan, realistik, transparan, 
                      jelas tolok ukur keberhasilan, jelas target atau sasaran, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi 
                      tumpang  tindih  atau  bertentangan.  Kebijakan  publik  dewasa  ini  diharapkan  berfokus  pada  pelayanan 
                      publik, sebagai pengimbang pajak atau retribusi yang ditarik oleh pemerintah.   
                      Kata kunci  : kebijakan, publik 
                                                                               
                      Pendahuluan                                                  keterbatasan PAD yang bisa ditarik) sudah habis 
                           Mungkin  pembaca  heran  membaca  judul                 dialokasikan  untuk  kepentingan  belanja  aparat 
                      tulisan  ini.  Apakah  ada  kebijakan  publik  yang          antara  lain  yang  terbesar  adalah  gaji.  Tetapi 
                      tidak  pro  publik?  Bila  mencermati  berbagai              sebenarnya jika pemerintah kabupaten atau kota 
                      kebijakan  publik  yang  dilaksanakan  baik  oleh            dan  propinsi  mau  berupaya  keras,  maka  ada 
                      pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah                beberapa  pos  belanja  aparat  ini  yang  bisa 
                      (propinsi dan kabupaten atau kota) maka banyak               dihemat  sehingga  alokasi  untuk  belanja  publik 
                      yang  ternyata  tidak  untuk  kepentingan  publik            bisa lebih besar. 
                      atau masyarakat umum.                                             Contoh  ketiga  dari  kebijakan  publik  yang 
                           Banyak contoh bisa dikemukakan. Pertama,                tidak  pro  publik  adalah  pembangunan  proyek 
                      di  beberapa  kota  dan  kabupaten  di  Indonesia            yang  memang  ditujukan  untuk  kepentingan 
                      dilakukan  penggusuran  besar-besaran  sektor                umum tetapi setelah dilaksanakan ternyata tidak 
                      informal dan pedagang kaki lima dengan alasan                benar-benar memenuhi kebutuhan publik. Ambil 
                      keberadaan sektor informal  dan  pedagang kaki               contoh  kebijakan  pembangunan  fasilitas  MCK 
                      lima      tersebut     menganggu        ketertiban,          (Mandi  Cuci  Kakus)  di  pedesaan  pada    jaman 
                      kenyamanan serta kepentingan umum (publik).                  Orde  Baru  yang  tanpa  sosialisasi  ternyata 
                      Padahal, sebagian besar publik adalah penduduk               membuat MCK tersebut tidak dimanfaatkan oleh 
                      miskin  yang  butuh  lapangan  pekerjaan.  Bila              penduduk.      Penduduk       pedesaan,      sesuai 
                      diteliti  maka kebutuhan kota yang bersih tanpa              kebiasaannya yang sudah berjalan sekian lama, 
                      pedagang kaki lima sebenarnya Cuma kebutuhan                 melakukan kegiatan MCK di sungai. Karena tidak 
                      sebagian  kecil  masyarakat  yaitu  masyarakat               termanfaatkan     maka  leluconnya  MCK  itu 
                      menengah ke atas. Dalam hal ini Kota Semarang                singkatan  dari  “Monumen Cipta Karya” (karena 
                      bisa dicontoh. Di Kota Semarang, sektor informal             PU Cipta karyalah yang membangun dan punya 
                      dan pedagang kaki lima  bukannya digusur tetapi              proyek tersebut). 
                      ditata. Di kawasan Simpang Lima, tiap sabtu dan                   Tulisan  singkat  ini  bermaksud  mengulas 
                      minggu  pagi  sampai  siang  juga  diperbolehkan             secara singkat definisi kebijakan publik, , alasan 
                      untuk berdagang pedagang kaki lima dan sektor                mengapa kebijakan publik diperlukan, instrumen-
                      informal.                                                    instrumen  yang  biasa  digunakan,  tahap-tahap 
                           Contoh  kedua  dari  kebijakan  publik  yang            dalam  kebijakan  publik,  syarat-syarat  agar 
                      tidak pro publik adalah alokasi anggaran (APBD)              kebijakan publik bisa terlaksana dengan baik, dan 
                      yang  porsi  terbesarnya  justru  untuk  belanja             masalah-masalah lain yang terkait. Kesemuanya 
                      aparat  dan  bukan  untuk  belanja  publik  guna             itu  nanti  akan  berujung  pada  bagaimana 
                      kepentingan  pelayanan  publik.  Padahal  APBD               mendisain  dan  melaksanakan  kebijakan  publik 
                      disahkan atau disetujui oleh publik dalam hal ini            yang benar-benar pro publik. 
                      lewat wakilnya di DPRD. Memang, banyak alasan                Definisi Kebijakan Publik 
                      dikemukakan  untuk  menjelaskan  hal  ini.  Di                    Ada banyak sekali definisi yang dikemukakan 
                      antara  sekian  banyak  alasan  itu  adalah  APBD            oleh para ahli tentang apa itu kebijakan publik. 
                      yang  sangat  terbatas  (antara  lain  karena                Satu di antaranya, yang menurut penulis, sangat 
                        Kebijakan Publik Yang Pro Publik                                                (Nugroho SBM) 
                         
                        sederhana  tetapi  jelas  yaitu  dari  Wikipedia                      tersebut  tentu  merasa  bahwa  terjadinya 
                        Indonesia  (tersedia  di  http://id.wikipedia.org/                    ketimpangan  pendapatan  tersebut  bukan 
                        wiki/   Kebijakan_publik).  Menurut  Wikipedia                        urusannya. Ia kaya karena usahanya sendiri. 
                        Indonesia,  Kebijakan  Publik  adalah  kebijakan                      Di  sini,  kebijakan  publik  oleh  pemerintah 
                        atau  keputusan  yang  mengikat  orang  banyak                        diperlukan untuk memperkecil ketimpangan 
                        pada  tataran  strategis  atau  garis  besar  yang                    pendapatan         ini,     misalnya       dengan 
                        dibuat  oleh  pemegang  otoritas  atau  kekuasaan                     menerapkan tarif pajak yang progresif. 
                        publik.                                                          2.  Adanya Monopoli Alamiah 
                             Selanjutnya,     masih    menurut  Wikipedia                Yang     dimaksud  monopoli  alamiah  adalah 
                        Indonesia,  Yang  dimaksud  dengan  pemegang                     monopoli  yang  secara  alamiah  harus  terjadi. 
                        otoritas  atau  kekuasaan  publik  adalah  mereka                Bentuk  pasar  selain    monopoli  justru  akan 
                        yang menerima mandat dari publik yang biasanya                   merugikan  masyarakat  atau  publik.  Pemegang 
                        diperoleh melalui pemilihan umum.                                monopolinya dalam hal ini haruslah pemerintah. 
                             Fokus utama kebijakan publik, sekarang ini,                 Contoh  dari  monopoli  alamiah  ini  adalah 
                        adalah  pada  pelayanan  publik  yaitu  segala                   perusahaan  air  minum  yang  menghadapi  pasar 
                        sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara  untuk                   atau  jumlah  pelanggan  yang  relatif  sedikit  dan 
                        mempertahankan  dan  meningkatkan  kualitas                      terletak  di  daerah  pegunungan  yang  terpencil 
                        kehidupan       orang       banyak      (masyarakat).            sehingga  pembangunan  jaringannya  mahal. 
                        Pelayanan      publik     ini   dilakukan      sebagai           Dalam kondisi seperti itu jika kemudian diijinkan 
                        penyeimbang kewenangan atau hak pemerintah                       beberapa  perusahaan  untuk  bersaing  dan 
                        untuk     menarik     pajak    dan     retribusi   dari          melayani  kebutuhan  air  minum  di  daerah 
                        masyarakat.                                                      tersebut  maka  biaya  rata-rata  per  perusahaan 
                        Alasan-alasan  Mengapa  Diperlukan  Kebijakan                    akan tinggi dan jika biaya rata-rata tinggi maka 
                        Publik                                                           tarif  air  minumpun  nantinya  akan  tinggi.  Maka 
                                                                                         akan lebih baik jika hanya satu perusahaan dan 
                             Ada  beberapa  alasan  mengapa  dibutuhkan                  itu  milik  pemerintah  yang  melayani  kebutuhan 
                        kebijakan     publik    yang     dilaksanakan      oleh          air minum di daerah tersebut. 
                        pemerintah. Dalam ilmu ekonomi alasan-alasan                     3.  Adanya Barang Publik 
                        tersebut  disebut  sebagai  adanya  kegagalan 
                        pasar. Maksudnya adalah kebijakan publik dapat                        Barang  publik  atau  barang  milik  umum 
                        dipandang  sebagai  campur  tangan  pemerintah                        mempunyai 2 (dua) ciri yaitu tidak  adanya 
                        dalam masyarakat karena mekanisme pasar gagal                         rivalitas   (Non-Rivalry)     dan     tidak    bisa 
                        menyeelesaikan beberapa masalah. Beberapa hal                         dikecualikan (Non-Excludable). Tidak adanya 
                        yang  menunjukkan  adanya  kegagalan  pasar                           rivalitas  yang  dimaksud  adalah  konsumsi 
                        adalah:                                                               satu orang akan suatu jasa atau barang tidak 
                        1.   Adanya Eksternalitas                                             mengurangi  jatah  konsumsi  orang  lain. 
                                                                                              Contoh  jasa  perlindungan  polisi  akan 
                             Yang dimaksud eksternalitas adalah sesuatu                       seseorang tidak akan mengurangi jatah jasa 
                             yang dianggap di luar tanggungjawab pihak                        perlindungan      polisi   untuk     orang    lain. 
                             tertentu. Misalnya saja masalah pencemaran                       Sedangkan  yang  dimaksud  tidak  bisa 
                             lingkungan.     Perusahaan  merasa  bahwa                        dikecualikan adalah barang atau jasa publik 
                             pembuangan  limbah  adalah  sesuatu  yang                        tidak  bisa  mengecualikan  konsumsi  bagi 
                             wajar yang bukan tanggungjawabnya untuk                          masyarakat  yang  membayar  atau  tidak 
                             mengatasinya.  Maka  dibutuhkan  campur                          membayar untuk konsumsi barang tersebut. 
                             tangan  pemerintah  agar  sesuatu  yang                          Contohnya  adalah  konsumsi  taman  kota 
                             dianggap eksternalitas  menjadi  internalitas.                   tentu  tidak  bisa  hanya  dikhususkan  bagi 
                             Caranya antara lain dengan undang-undang                         mereka yang membayar pajak saja. Karena 
                             yang     mewajibkan        perusahaan       untuk                dua sifat barang publik ini maka pasar dalam 
                             mengolah       limbahnya      terlebih     dahulu                hal  ini  yang  dimaksud  adalah  perusahaan 
                             sebelum  dibuang.  Contoh  yang  lain  adalah                    swasta      tidak     akan      tertarik     untuk 
                             pertumbuhan  usaha  yang  pesat  telah                           menyediakannya.  Tugas  pemerintah  lewat 
                             menyebabkan  ketimpangan  pendapatan                             kebijakan publiklah untuk menyediakannya. 
                             yang  tinggi.  Pengusaha-pengusaha  yang                    4.   Adanya Informasi yang Asimetris 
                             sukses  karena  usahanya  tumbuh  pesat 
                        2 
                         
                       Kebijakan Publik Yang Pro Publik                                                (Nugroho SBM) 
                        
                            Dalam kehidupan ekonomi seringkali terjadi                      sisi,  yaitu:  (a)  Sisi  penerimaan,  instrumen 
                            arus  informasi  yang  tidak  simetris.  Arus                   kebijakannya       pajak,     retribusi,    serta 
                            informasi      yang     tidak     simetris     ini              penerimaan        non-pajak       misal      dari 
                            menyebabkan yang diuntungkan hanya satu                         pengelolaan asset-asset daerah; dan  (b) Sisi 
                            pihak  saja  sehingga  persaingan  usaha                        pengeluaran instrumennya  alokasi anggaran 
                            berlangsung  tidak  adil.  Contoh  yang  paling                 per sektor, pemberian berbagai subsidi, dan 
                            sering  diambil  adalah  kasus  pelanggaran  di                 lain-lain. 
                            Bursa  saham  yang  dikenal  dengan  nama                  3.   Kebijakan  Moneter  yaitu  kebijakan  untuk 
                            “Insider    Trading”    (Perdagangan  karena                    mengatur  besaran-besaran  moneter  yaing 
                            informasi  orang  dalam).  Kasusnya  sebagai                    meliputi jumlah uang beredar, suku bunga, 
                            berikut:     sebelum      laporan      keuangan                 dan kredit untuk mencapai tujuan tertentu. 
                            dipublikasikan  kepada  publik  maka  ada                       Untuk  Indonesia  tujuan  kebijakan  moneter 
                            karyawan  yang  mengetahui  isi  laporan                        adalah  terutama  untuk  pengendalian  nilai 
                            keuangan tersebut. Misalnya dalam laporan                       tukar  dan  iflasi.    Pihak  yang  berwenang 
                            keuangan  tersebut  ada  informasi  bahwa                       melakukan kebijakan moneter adalah Bank 
                            keuntungan       perusahaan     sangat     besar.               Indonesia.  Pemerintah  baik  pusat  maupun 
                            Keuntungan perusahaan yang sangat besar                         daerah  tidak  bisa  mencampuri  urusan 
                            akan  mendongkrak  harga  sahamnya  di                          kebijakan  moneter  ini.  Insrumen  yang 
                            bursa.  Lalu “orang dalam” (karyawan)  ini                      digunakan  dalam  kebijakan  monter  adalah 
                            membocorkan  laporan  tersebut  kepada                          Giro Wajib Minimum (GWM), Operasi Pasar 
                            seseorang       sehingga      orang     tersebut                Terbuka  (Jual-  beli  SBI),  Tingkat  Diskonto 
                            mengetahui  hal  tersebut  lebih  dahulu                        (Bunga  pinjaman  Kredit  Likuiditas  BI),  dan 
                            dibanding  orang  lain.  Atas  dasar  informasi                 himbauan  moral  (misal  untuk  menurunkan 
                            itu   orang  tersebut  memborong  saham                         suku bunga kredit). 
                            perusahaan       yang    dibocorkan      laporan           4.   Kebijakan  di  bidang  Perdagangan,  yaitu 
                            keuangannya. Dan setelah laporan keuangan 
                            itu   dipublikasikan    maka  harga  saham                      Kebijakan      untuk     mengatur       jalannya 
                            perusahaan  itu  naik  dan  orang  yang                         perdagangan  baik  dalam  negeri  maupun 
                            mendapat  informasi  itu  menjual  kembali                      internasional.  Instumen  yang  digunakan 
                            saham yang dibelinya dan ia mendapatkan                         adalah      insentif-insentif    fiskal    (misal 
                            untung       besar.       Maka       dibutuhkan                 keringanan      dan     pembebasan        pajak), 
                            campurtangan pemerintah dan memang ada                          penyederhanaan prosedur,  penetapan  bea-
                            kebijakan pemeintah yang melarang adanya                        masuk (tariff), penjatahan (kuota), dan lain-
                            Insider Trading di Bursa saham.                                 lain 
                       Instrumen-Instrumen Kebijakan Publik                            5.   Kebijakan Redistribusi Asset 
                            Menurut beberapa literatur kebijakan publik,                    Misalnya:  kebijakan  untuk  meredistribusi 
                       ada  beberapa  piranti  atau  instrumen  yang                        lahan  pertanian  sesuai  Undang-undang 
                       digunakan  dalam  kebijakan  publik.  Beberapa                       Pokok Agraria, kebijakan untuk memberikan 
                       kebijakan      publik      beserta     instrumennya                  kredit   bagi    golongan  ekonomi  lemah, 
                       diantaranya adalah:                                                  kebijakan  untuk  menutup  lapangan  usaha 
                       1.   Target-target  kebijakan  yang  ditetapkan,                     bagi golongan kuat dan lapangan usaha itu 
                            misalnya  target:  angka  kemiskinan,  angka                    hanya diperbolehkan bagi golongan ekonomi 
                            melek  huruf,  angka  pengangguran,  inflasi,                   lemah,     dan    lain-lain.   Instumen     yang 
                            suku  bunga,  dan  lain-lain.  Target  tersebut                 digunakan       adalah     peraturan-peraturan 
                            bisa  sekaligus  sebagai  instrumen  karena                     perundang-undangan.  
                            dengan  target  tersebut  bisa  senantiasa                 6.   Kebijakan Kerjasama Pemerintah-Swasta 
                            dievaluasi apakah kebijakan-kebijakan untuk                     Kebijakan     Kerjasama     Pemerintah-Swasta 
                            mencapai target tersebut  sudah  pada  jalur                    atau Public-Private Patnership (PPP) diambil 
                            yang benar (on the right track).                                karena pemerintah kekurangan dana untuk 
                       2.   Kebijakan  Fiskal  atau  Kebijakan  Anggaran                    membangun infrastruktur.  Berbagai  bentuk 
                            (APBN  untuk  pusat  dan  APBD  untuk                           kerjasama  bisa  dilakukan  misalnya  adalah 
                            Pemerintah  Propinsi  dan  Kabupaten  atau                      Build  Operate  Transfer  (BOT)  yaitu  swasta 
                            Kota).  Kebiajkan  fiskal  ini  meliputi  2  (dua)              membangun suatu infrastruktur misal jalan 
                                                                                                                                            3 
                        Kebijakan Publik Yang Pro Publik                                                (Nugroho SBM) 
                         
                             tol,  diberi  kesempatan mengoperasikannya,                                               wewenang          (dalam 
                             lalu    setelah    jangka      waktu     tertentu                                         tahap       3)     sudah 
                             diserahkan  kepada  pemerintah.  Instrumen                                                representatif        bagi 
                             yang  digunakan  bisa  berbagai  macam  bisa                                              publik. 
                             peraturan bisa insentif-insentif fiskal seperti             5      Penyusunan             Bagaimana         Agenda 
                             keringanan pajak.                                                  Agenda                 atau  jadwal  disusun 
                        7.   Kebijakan Pendapatan                                                                      agar  kerja  organisasi 
                                                                                                                       teratur     agar      bisa 
                             Kebijakan pendapatan adalah kebijakan yang                                                memecahkan  msalah 
                             langsung       mempengaruhi          pendapatan                                           prioritas   yang  telah 
                             masyarakat.  Contohnya  adalah  kebijakan                                                 ditetapkan? 
                             penetapan upah minimum.                                     6      Formulasi              Bagaimana        formula 
                                                                                                                       kebijakan  yang  tepat 
                        Tahap-Tahap  dalam  Penyusunan  Kebijakan                                                      untuk           mengtasi 
                        Publik                                                                                         masalah              yang 
                                                                                                                       diprioritaskan? 
                             Kebijakan publik yang baik disusun mengikuti                7      Legitimasi             Produk hukum apakah 
                        tahap-tahap  yang  runtut.  Menurut  Charles  O                                                yang diperlukan untuk 
                        Jones dalam Ulul Albab , ada 11 (sebelas) tahap                                                melegitimasi: 
                        yang  harus  dilalui  dalam  penysunan  kebijakan                                              kebijakan,         piranti 
                        publik  yang  baik.  Kesebelas  tahap  beserta                                                 kebijakan            yang 
                        pertanyaan logis yang menyertainya dapat dilihat                                               digunakan,          serta 
                        pada tabel berikut ini :                                                                       organisasi           yang 
                                                                                                                       berwenang? 
                                                 Tabel                                   8      Penganggaran           Berapa            banyak 
                             Tahap Penyusunan Kebijakan Publik dan                                                     anggaran             yang 
                                        Pertanyaan Logisnya                                                            dibutuhkan          untuk 
                        No      Tahap Kegiatan           Pertanyaan logis                                              kebijakan      mengatasi 
                                                                                                                       masalah prioritas, dari 
                        1      Persepsi/Definisi     Apa     yang     menjadi                                          mana              sumber 
                                                     masalah prioritas yang                                            anggarannya,          dan 
                                                     ingin     diatasi     oleh                                        apakah       dibutuhkan 
                                                     kebijakan publik                                                  penyeduaian kebijakan 
                        2      Agregasi              Berapa  banyak  orang                                             dengan anggaran? 
                                                     yang  berpikir  bahwa               9      Implementasi           Apakah            dengan 
                                                     masalah          tersebut                                         melihat  kondisi  dan 
                                                     penting/harus                                                     situasi   di   lapangan, 
                                                     diprioritaskan?      Atau                                         implementasi 
                                                     dengan       kata      lain                                       kebijakan           perlu 
                                                     apakah           masalah                                          penyesuaian? 
                                                     tersebut      merupakan             10     Evaluasi               Apakah      tolok    ukur 
                                                     prioritas    bagi  orang                                          keberhasilan kebijakan 
                                                     banyak atau publik?                                               yang                 akan 
                        3      Organisasi            Bagaimana       masalah-                                          dilaksanakan dan siapa 
                                                     masalah        organisasi                                         yang         berwenang 
                                                     untuk         menangani                                           melakukan        evaluasi 
                                                     masalah         tersebut:                                         tersebut? 
                                                     lembaga              yang           11     Penyesuaian            Apa  saja  yang  perlu 
                                                     berwenang                                                         disesuaikan         untuk 
                                                     menangani,           siapa                                        terakhir  kali  sebelum 
                                                     orang-orangnya, dll.                                              kebijakan 
                        4      Representasi          Apakah         organisasi                                         diimplementasikan? 
                                                     yang  dibentuk  atau                Sumber: Ulul Albab, tersedia di 
                                                     sudah ada yang diberi               http://www.unitomo.ac.id/artikel/ululalbab/ public_ 
                                                                                         polecy_9.pdf 
                        4