DESA – PEDOMAN – ADMINISTRASI – PEMERINTAHAN  
                 2017 
                 PERBUP NO. 91 BD. 2017. NO. 91 LL. KAB. PEMALANG : 59 HLM 
                 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 
                 ABSTRAK  :  -    Dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 
                                  2016  tentang  Administrasi  Pemerintahan  Desa,  maka  perlu  menyusun  Pedoman 
                                  Administrasi Pemerintahan Desa; 
                                   
                               -  Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 
                                  2011; UU No. 23 tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 
                                  Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No.12 Tahun 
                                  2007 ; Permendagri No.13 tahun 2012; Permendagri No. 47 Tahun 2016. 
                  
                               -  Dalam  Peraturan  Bupati  ini  mengatur  tentang  Pedoman  Administrasi  Pemerintahan 
                                  Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur 
                                  tentang  Administrasi  Umum,  Administrasi  Penduduk,  Administrasi  Keuangan, 
                                  Administrasi  Pembangunan,  dan  Administrasi  Lainnya.  Kepala  Desa  berwenang 
                                  menyelenggarakan  administrasi  pemerintahan  desa  dibantu  oleh  Perangkat  Desa. 
                                  Kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan-kegiatan  Pemerintahan 
                                  Desa  dimuat  dalam  Administrasi  Umum.  Kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi 
                                  mengenai kependudukan di Desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan 
                                  dan  pengurangan  penduduk  maupun  perkembangan  penduduk  dimuat  dalam 
                                  administrasi penduduk. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan 
                                  keuangan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa.  
                                  Kegiatan  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  pelaksanaan  pembangunan  dan 
                                  pemberdayaan  masyarakat  dimuat  dalam  Administrasi  Pembangunan.  Kegiatan 
                                  pencatatan  data  dan  informasi  mengenai  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, 
                                  pelaksanaan     pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan 
                                  masyarakat  dimuat  dalam  Buku  Admimstrasi  Lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan. 
                                  Pemerintah  Kabupaten  dan  Camat  wajib  membina  dan  mengawasi  Pelaksanaan 
                                  Administrasi Pemerintahan Desa.  
                  
                 CATATAN :  -  Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2017. 
                               -  Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 101 
                                  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Administrasi  Pemerintahan  Desa  (Benta  Daerah 
                                  Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
                               -  Terdiri atas 17 Pasal. 
                               -  Lampiran 45 halaman.