Pembiayaan  proyek  adalah  salah  satu  bentuk 
      pembiayaan  perusahaan  yang  mempunyai  ciri 
      khas  tersendiri  serta  teknik  pendanaan  yang 
      unik.  Ciri  khas  pembiayaan  proyek    adalah 
      pembiayaan  ini  diperuntukan  bagi  proyek-
      proyek    berskala   besar,   seperti  proyek 
      pertambangan,    pengeboran     minyak,   dan 
      pelabuhan atau bandara.
     Pengaturan   tentang   pembiayaan    proyek   pada 
     prinsipnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  dasar  hukum 
     yang berlaku dalam pemberian pinjaman jenis lainnya. 
     Sumber  hukum  pembiayaan  proyek  dapat  di 
     klasifikasikan  ke  dalam  2  (dua)  jenis  yaitu  sumber 
     hukum perdata dan sumber hukum publik.
      Terbagi menjadi 2 kalsifikasi :
      1.  Sumber hukum perdata, perjanjian dan undang-undang yang 
      memuat ketentuan tentang :
      a. Kebebasan berkontrak
      b. Pinjaman, pembiayaan, jaminan
      c. Pemborongan pekerjaan
      d. Badan hukum, perusahaan,dan investasi
      2.         Sumber  hukum  publik,  perundang-undangan  yang 
      meliputi semua ketentuan  hukum administrasi negara tentang :
      a. Keagrariaan
      b. Sumber daya alam
      c. Lingkungan dan tata ruang
      d. Perizinan dan perpajakan
       1.  Asas kebebasan berkontrak
           Pasal    1388  KUH  Perdata  ditentukan  bahwa  perjanjian  yang 
           dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-
           pihak  yang  membuatnya.  Ketentuan  ini  mengakui  adanya 
           kebebasan berkontrak dan kekuatan berlakunya sama dengan 
           kekuatan berlakunya undang-undang
       2.  Pinjaman, pembiayaan, jaminan
           Pembiayaan  proyek  merupakan  salah  satu  bentuk  pinjaman 
           (loan),  jadi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  bagi  pinjaman 
           berlaku juga bagi pembiayaan proyek
       3.  Pemborongan pekerjaan
           Dalam hal pemborongan pekerjaan, ketentuan-ketentuan pada 
           pasal 1601b sampai dengan pasal 1616 bab 7 A buku III KUH 
           Perdata tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan menjadi 
           sumber  hukum.  Perjanjian  pemborong  juga  diatur  dalam 
           Keputusan  Presiden  No.16  Tahun  1994  tentang  pelaksanaan 
           Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
       Pembiayaan  proyek  banyak  sekali  berkaitan  dengan  segi 
       hukum     administrasi    negara.     Untuk    melaksanakan 
       pembangunan  proyek,  sudah  tentu  memerlukan  lokasi  di 
       darat, misalnya proyek infrastruktur, lokasi di laut, misalnya 
       proyek pengeboran minyak lepas pantai (off shore drilling), 
       atau lokasi di udara, misalnya proyek kabel listrik tegangan 
       tinggi.  Terhadap  pembangunan  dan  pembiayaan  proyek 
       berlaku  ketentuan  hukum  agraria  yang  bersumber  dari 
       Undang-Undang No.5 Tahun 1960.