Pajak merupakan sumber 
  utama penerimaan negara. 
  Lebih dari 70 persen belanja 
  negara dalam APBN berasal 
  dari sektor ini.
  Keberadaan pengadilan pajak 
  menjadi salah satu faktor 
  penting untuk 
  menyelamatkan uang negara 
  dari para “mafia pajak”. 
   A. Peradilan Pajak Di 
   Indonesia Sebelum 
   kemerdekaan
      Peradilan tingkat pertama dan kedua
      peradilan pertama tidak dapat dikatakan 
     sebagai peradilan dalam arti yang 
     sebenarnya atau peradilan murni. Hal ini 
     disebabkan instansi yang melaksanakan 
     fungsi peradilan adalah sama dengan yang 
     melakukan penetapan pajak. 
      Dengan kondisi seperti ini, tentu saja 
     wajib pajak berada di pihak yang lemah dan 
     sulit untuk mendapatkan pengadiloan yang 
     sebenarnya. 
    Istilah Peradilan Harus 
    Dibedakan Dengan Istilah 
    Pengadilan 
        Peradilan ( dalam   Istilah pengadilan 
         bahasa inggris :       (bahasa inggris : 
         judiciary) dalam       court ) adalah 
         hal ini terkait        terkait dengan 
         dengan fungsi          lembaga atau 
         dan tugasnya           badan 
                                penyelenggaranya 
                                yaitu badan yang 
                                melaksanakan 
                                fungsi peradilan 
                                pajak. 
  Pengadilan pajak di indonesia 
  sebelum kemerdekaan 
  dibentuk oleh pemerintahan 
  Belanda. 
  Pembentukan lembaga ini 
  pada masa itu dikenal 
  dengan sebutan peradilan 
  pajak yang berkedudukan di 
  Batavia. 
  Pada tahun 1925 sebutan 
  peradilan pajak berubah 
  menjadi peradilan banding 
  pajak (PBP)
    B. Peradilan Pajak Di 
    Indonesia Sesudah 
    Kemerdekaan
       Proklamasi           Pengadilan pajak 
        kemerdekaan RI        mulai di 
        membawa               berlakukn sejak 
        banyak                di undangkannya 
        perubahan yang        Undang – undang 
        juga berimbas         Nomor 14 Tahun 
        terhadap              2002 tentang 
        kemerdekaan           Pengadilan Pajak.
        tatanan 
        mengenai 
        Peradilan Banding 
        Pajak, namun  
        tetap 
        mempertahankan 
        Peradilan Banding 
        Pajak 
        sebagaimana 
        diatur dalam 
        Aturan Peralihan 
        UUD 1945.