9 
                                               
                                                                                                                      BAB II 
                                              2.1  Implementasi Kebijakan 
                                                            Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat 
                                              kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam 
                                              implementasinya. Banyak variable yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
                                              implementasi baik yang bersifat individual maupun kelompok  atau institusi. 
                                              Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan 
                                              untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana kebijakan. 
                                                            Birokrasi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah berfungsi sebagai 
                                              pelaksana kebijakan. Birokrasi melaksana tugas maupun fungsi pemerintah dari 
                                              hari ke hari tentunya membawa dampak pada warganegaranya. Peranan birokrasi 
                                              sangat menentukan keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh 
                                              pemerintah. Sinergitas antara pembuat kebijakan dengan birokrasi atau dengan 
                                              kata lain dinas sebagai implementator sangat penting guna pencapaian tujuan 
                                              kebijakan. 
                                                            Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan proses kebijakan Publik 
                                              menjelaskan pengertian implementasi kebijakan,sebagai berikut : “Implementasi 
                                              merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai actor,organisasi,produser, dan 
                                              teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 
                                              dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno,2005:101). 
                                                            Selanjut Nugroho (2014:657) menjelaskan implementasi pada prinsipnya 
                                              adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak 
                                              kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada 2 (dua) pilihan 
                                                                                                                                                                                                             
                                               
                             UNIVERSITAS MEDAN AREA
                                                                                                                                                                                                        10 
                                               
                                              langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
                                              program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
                                              publik tersebut. 
                                                            Defenisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan 
                                              pelaksanaan kegiatan administrasif yang legitimasi hukumnya ada. Pelaksanaan 
                                              kebijakan melibatkan berbagai unsure dan diharapkan dapat bekerjasama guna 
                                              mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 
                                                            Pendapat Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Nugroho dalam 
                                              bukunya  yang berjudul kebijakan Publik formulasi, Implementasi dan Evaluasi 
                                              yang mengemukakan bahwa: 
                                                            Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 
                                                            kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
                                                            mengimplementasikan kebijakan public, maka ada dua pilihan langkah 
                                                            yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – 
                                                            program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari 
                                                            kebijakan tersebut.(Nugroho,2004 : 158)   
                                                             
                                                            Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan 
                                              dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan melalui bentuk 
                                              program – program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan 
                                              publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. 
                                                            Secara tegas Edward III (2002 : I) menyatakan without effective 
                                              implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully. 
                                              Melalui implementasi yang efektif sebuah kebijakan  dapat berhasil mencapai 
                                              tujuannya. Dikemukakan Nugroho (2004 : 625)  bahwa implementasi 
                                              menyumbang 60% keberhasilan dari sebuah kebijakan, perencanaan 20% dan 
                                              20% lagi sisanya adalah pengendalian implementasi. Perencanaan atas sebuah 
                                                                                                                                                                                                             
                                               
                             UNIVERSITAS MEDAN AREA
                                                                   11 
                 
                kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik , namun sebaik 
                apapun sebuah kebijakan jika implementasinya tidak konsisten dengan konsep 
                maka kebijakan yang baik tersebut tidak akan memiliki makna. 
                    Banyak penelitian yang menemukan bahwa dari konsep-konsep 
                perencanaan,rata-rata konsistensi implementasi antara 10-20%. Dari sini dapat 
                dilihat bahwa konsistensi implementasi dari konsep memiliki arti yang penting 
                karena dapat menentukan keberhasilan perencanaan mencapai tujuannya. Jadi 
                semakin konsisten implementasi dengan perencanaannya maka implementasi 
                tersebut semakin efektif. 
                    Berkaitan dengan keefektifan implementasi, maka sebelum melaksanakan 
                implementasi kebijakan kiranya perlu diketahui terlebih dahulu pendekatan-
                pendekatan implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Peter Deleon dan Linda 
                Deleon pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik dapat 
                dikelompokkan menjadi tiga generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-
                an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi 
                antara kebijakan dan eksekusinya. Peneliti  yang mempergunakan pendekatan ini 
                antara lain Graham T Alison dengan studi kasus misil kuba. 
                    Pada generasi ini implementasi kebijakan berhimpitan dengan studi 
                pengambilan keputusan di sector publik. Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah 
                generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat 
                “dari atas ke bawah” (top downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada 
                tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara 
                politik. Pada ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel 
                                                                     
                 
          UNIVERSITAS MEDAN AREA
                                                                   12 
                 
                Mazmanian dan Paul Sabartier, Robert Nakamura dan Frank Smallwood, dan Paul 
                Berman. Pada saat yang sama, muncul  pendekatan bottom-upper yang 
                dikembankan oleh Michael Lipsky, dan Benny Hjern. Generasi ketiga, 19901-an, 
                dikembangkan oleh ilmuwan social Malcolm L Goggin, memperkenalkan 
                pemikiran bahwa variable perilaku actor pelaksana implementasi kebijakan lebih 
                menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pada saat yang sama, muncul 
                pendekatan kontijensi atau situasional dalam implementasi kebijakan banyak 
                didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Para ilmuwan yang 
                mengembangkan pendekatan ini antara lain Richard Mathland, Helen Ingram, dan 
                Denise Scheberle. 
                    Ada beberapa variable penting yang dapat menetukankeberhasilan 
                implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklarifikasikan variable-variable 
                penting dalam implementasi kebijkan. Pandangan Edward III dalam bukunya 
                Implementing Public Polyce, implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat 
                variable, yaitu : 
                    “ Four critical factors or variables in implementing public police : 
                    communication, resources, disposisi or attitude, and bureaucratic 
                    structure”. 
                      (Empat factor atau variable kritis dalam melaksanakan kebijakan public: 
                    Komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi ). 
                    (Edward III,2002 : 9-10). 
                     
                    Berdasarkan pandangan Edward III Keberhasilan implemtasi kebijakan  
                ditentukan oleh empat factor penting , Yaitu: 
                    Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian 
                informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana 
                kebijakan (policy implementers). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa 
                                                                     
                 
          UNIVERSITAS MEDAN AREA