RechtsVinding Online 
                                                                                
                       CATATAN KRITIS PERUBAHAN LANDSCAPE HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM 
                                                      UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 
                                                                      Oleh: 
                                                                Munawar Kholili 
                                               Diterima : 20 Oktober 2020, disetujui : 26 Oktober 2020 
                                                                           
                               
                              Omnibus  Law  Undang-Undang                     Bab  IV  Kemudahan  Berusaha  Bagian 
                       Cipta  Kerja  merupakan  salah  satu                   Keempat tentang Perseroan Terbatas 
                       upaya  Presiden  Joko  Widodo  untuk                   Pasal 111. (Berdasarkan versi Draft UU 
                       menciptakan  kemudahan  berusaha                       Cipta  Kerja  yang  didownload  dalam 
                       dan  mengatasi  berbagai  hambatan                     http://www.dpr.go.id/dokakd/dokum
                       investasi  dari  sektor  regulasi.  Proses             en/BALEG-RJ-20200605-100224-2372.
                       ijin  usaha  yang  berbelit-belit  serta               pdf). 
                       regulasi  yang  saling  tumpang  tindih                       Beberapa perubahan significant 
                       selalu  menjadi  kendala  bagi  pelaku                 landscape  hukum  PT  diantaranya 
                       usaha dalam setiap memulai usahanya.                   sebagai  berikut:  Pertama,  pendirian 
                       Oleh  karena  itu,  untuk  mendorong                   PT dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. 
                       investasi        dan         meningkatkan              Dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja, 
                       pertumbuhan  ekonomi  diperlukan                       ketentuan mengenai syarat Perseroan 
                       terobosan  hukum  melalui  Omnibus                     yang  harus  didirikan  oleh  2  (dua) 
                       Law Undang - Undang Cipta Kerja.                       orang atau lebih tidak berlaku bagi: (a). 
                              Dalam subtansi Undang-Undang                    Persero      yang     seluruh     sahamnya 
                       Cipta Kerja ada subtansi yang menarik                  dimiliki  oleh  negara;  (b).  Perseroan 
                       untuk  didiskusikan  khususnya  terkait                yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga 
                       pengaturan        mengenai        Perseroan            kliring    dan  penjaminan,  lembaga 
                       Terbatas      (PT).   Subtansi      tersebut           penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan 
                       mengubah secara signifikan landscape                   lembaga         lain     sesuai       dengan 
                       hukum  PT  di  Indonesia  khususnya                    Undang-Undang tentang Pasar Modal; 
                       yang diatur dalam Undang-Undang No.                    atau  (c).  Perseroan  yang  memenuhi 
                       40  Tahun  2007  tentang  Perseroan                    kriteria  untuk  usaha  mikro  dan  kecil 
                       Terbatas        (Undang-Undang            PT).         (UMK). Artinya, bagi BUMN, PT yang 
                       Ketentuan mengenai PT diatur dalam                     bergerak  di  Pasar  Modal  dan  PT 
                        
                                                                                                         2 
                                                                                                         2 
                   dengan  kriteria  UMK  dapat  didirikan               Pendirian    PT    yang    dapat 
                   oleh satu orang.                               dilakukan  oleh  satu  pihak  tidak 
                          Pengaturan tersebut mengubah            koheren dengan prinsip Terbatas yang 
                   secara signifikan landscape hukum PT           seharusnya  pengelolaan  PT  harus 
                   khususnya  pada  syarat  pendirian  PT         dikendalikan  dan  dikontrol  oleh  dua 
                   yang sebelumnya harus didirikan oleh           orang atau lebih. Hal itu penting untuk 
                   2   orang  atau  lebih  berdasarkan            menjalankan      fungsi   “check    and 
                   perjanjian.  Seiring  dengan  semangat         balances”      dalam       pengambilan 
                   yang  diusung  untuk  memudahkan               keputusan  strategis  PT.  Selain  itu, 
                   kemudahan berusaha khususnya bagi              mengingat                        prinsip 
                   UMK,  persyaratan  tersebut  diubah            pertanggungjawaban  terbatas  yang 
                   dimana  pendirian  PT  dengan  kriteria        dianut  maka  syarat  dua  pihak  atau 
                   UMK  dapat  didirikan  oleh  1  orang.         lebih      penting     untuk      tetap 
                   Lantas  timbul  pertanyaan,  apakah            diberlakukan         agar        prinsip 
                   ketentuan  tersebut  koheren  dengan           pertanggungjawaban             terbatas 
                   prinsip-prinsip PT?                            terhadap        perusahaan        dapat 
                          Salah  satu  prinsip  PT  adalah        diterapkan. 
                   “Didirikan  Berdasarkan  Perjanjian”.                 Kedua,    penegasan  mengenai 
                   Prinsip  tersebut  memiliki  arti  bahwa       penghapusan  modal  dasar  pendirian 
                   PT  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau     PT.  Dalam  Undang-Undang 40 Tahun 
                   lebih  dengan  akta  notaris.  Apabila         2007  sebelumnya  diatur  mengenai 
                   syarat dua orang tidak dipenuhi akan           modal minimal PT yaitu paling sedikit 
                   berakibat  pada  tanggung  jawab  PT           Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta 
                   yang terbatas menjadi tanggung jawab           rupiah).  Ketentuan  tersebut  dicabut 
                   tidak terbatas. Tanggung jawab tidak           dengan  PP  No.    No.29  Tahun  2016 
                   terbatas  artinya  segala  perbuatan           tentang  Perubahan  Modal  Dasar 
                   hukum  dan  kerugian  PT  menjadi              Perseroan  Terbatas.  Dalam  Omnibus 
                   tanggung      jawab     pendiri    atau        Law  Undang-Undang  Cipta  Kerja 
                   pemegang  saham  secara  pribadi.              mempertegas  hal  tersebut.  PT  wajib 
                   Kondisi     tersebut      tentu     saja       memiliki    modal  dasar  perseroan 
                   bertentangan        dengan       prinsip       namun       besaran     modal     dasar 
                   “Terbatas” yang selama ini berlaku.            ditentukan  berdasarkan  keputusan 
                    
                                                                                                            3 
                                                                                                            3 
                    pendiri   PT.    Pengaturan     tersebut               Pendirian  PT  untuk  UMK  yang 
                    mengubah  landscape  hukum  PT                  hanya     dengan     surat   pernyataan 
                    khususnya     pada    modal     minimal         menarik  untuk  dicermatti.  PT  adalah 
                    mendirikan PT.                                  badan      hukum       yang     memiliki 
                          Ketiga,    pendirian   PT  dapat          konsekuensi  sebagai  subyek  hukum 
                    dilakukan tanpa melalui perjanjian dan          pendukung  hak  dan  kewajiban  serta 
                    akta  notaris.    Hal  itu  diatur  dalam       pemisahan  harta  kekayaan  pendiri 
                    Pasal  111  angka  5  Undang-Undang             dengan  PT.  Oleh  karena  itu,  dalam 
                    Cipta     Kerja    yang      didalamnya         Undang-Undang  PT  mensyaratkan 
                    menambahkan  subtansi  Pasal  153A              akta  pendirian  yang  dibuat  oleh 
                    Undang-Undang  PT  yang  berbunyi  :            Notaris. Bahkan segara dokumen yang 
                    (1)Perseroan  yang  memenuhi kriteria           terkait  PT  seperti  Anggaran  Dasar, 
                    usaha mikro dan kecil dapat didirikan           Risalah    Rapat    Umum  Pemegang 
                    oleh  1  (satu)  orang;  (2)  Pendirian         Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi 
                    Perseroan untuk usaha mikro dan kecil           oleh  Notaris.    Namun,  pendirian  PT 
                    sebagaimana dimaksud pada ayat (1)              untuk  UMK  yang  hanya  didirikan 
                    dilakukan       berdasarkan        surat        berdasarkan  surat  pernyataan  tanpa 
                    pernyataan  pendirian  yang  dibuat             akta  notaris  tidak  koheren  dengan 
                    dalam  Bahasa  Indonesia;  dan  (3)             prinsip-prinsip hukum PT.   
                    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai                     Pendirian  PT  hanya  melalui 
                    pendirian  Perseroan  untuk  usaha              surat  pernyataan  tidak  menjamin 
                    mikro    dan    kecil   diatur   dengan         legalitas   dokumen  dan  identitas 
                    Peraturan Pemerintah.                           pendiri.  Legalitas  PT  akan  diragukan 
                                                                    dan beresiko. Konsekuensi PT sebagai 
                         Berdasarkan     ketentuan    dalam         badan hukum maka legalitas dokumen 
                    bunyi Pasal tersebut, selain pendirian          dan  identitas  pendiri  harus  dapat 
                    PT  dapat  didirikan  oleh  satu  orang,        dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena 
                    pendirian  PT  untuk  usaha  mikro  dan         itu, akta pendirian PT yang dibuat oleh 
                    kecil tidak berdasarkan perjanjian dan          notaris  tetap  perlu  untuk  menjamin 
                    akta  notaris  melainkan  berdasarkan           legalitas PT, keabsahan dokumen dan 
                    surat   pernyataan  pendirian  yang             identitas  pendiri  walaupun  hanya 
                    dibuat dalam bahasa Indonesia.                  untuk UMK. 
                     
                                                                                                        4 
                                                                                                        4 
                         Keempat,  pendiri  dan  pemilik                Berbagai catatan kritis tersebut 
                   saham  PT  untuk  UMK  hanya  orang            adalah  point-point  penting  dalam 
                   perseroangan.             Sebagaimana          omnibus  law  Undang-Undang  Cipta 
                   disebutkan      dalam     Pasal     111        Kerja   yang  membawa  perubahan 
                   Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang              significant dalam landscape hukum PT. 
                   didalamnya  menambahkan  subtansi              Namun         sayangnya,         dalam 
                   Pasal  153F  Undang-Undang  PT  yang           Undang-Undang       tersebut     belum 
                   berbunyi  :  (1)  Pemegang  Saham              mengatur  secara  rinci  kriteria  UMK 
                   Perseroan untuk usaha mikro dan kecil          dan PT untuk UMK. Kriteria mengenai 
                   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal            UMK     penting     karena    berbagai 
                   153A merupakan orang perseorangan;             pengaturan  dan  kemudahan  yang 
                   dan (2) Pendiri Perseroan hanya dapat          diperoleh semua bermuara pada UMK. 
                   mendirikan Perseroan Terbatas untuk                  Semangat        penyederhanaan 
                   Usaha  Mikro  dan  Kecil  sejumlah  1          pendirian     PT    yang     dilakukan 
                   (satu)  Perseroan  untuk  usaha  mikro         Pemerintah     patut   kita   apresiasi. 
                   dan kecil dalam 1 (satu) tahun.                Namun,  prinsip-prinsip  hukum  PT 
                         Pendiri dan pemegang saham PT            harus tetap diperhatikan agar PT yang 
                   pada     umumnya        selain    orang        diharapkan      sebagai     penggerak 
                   perseorangan     juga   dapat    Badan         perekonomian  dapat  menjalankan 
                   Hukum.  Misalkan  sebuah  PT  X  yang          perannya sebagai badan hukum yang 
                   memiliki  anak  perusahaan  PT  Y.             sah    dan    legal    dengan     tetap 
                   Namun,      dalam      omnibus      law        mengindahkan  norma-norma  hukum 
                   Undang-Undang  Cipta  Kerja  khusus            yang berlaku. 
                   untuk PT dengan kriteria UMK pendiri 
                   dan pemegang sahamnya hanya boleh 
                   orang perseorangan.   
                          
                                                                                
                   i
                      Penulis adalah Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta