Implikasi Keberlakuan 
               RUU Cipta Kerja 
               terhadap Pembangunan 
               Kelautan Berkelanjutan 
               Stephanie Juwana 
               Director of International Engagement and Policy Reform 
               Indonesia Ocean Justice Initiative 
                              Mohon untuk tidak mengutip tanpa izin atau tidak 
                                         mencantumkan sumber 
             •  Pengertian umum Omnibus Law 
             •  Good Legislation Making Process dan 
              Pembentukan Peraturan Perundang-
              undangan di Indonesia  
             •  Sustainable Development dan Good 
              Governance 
             •  RUU Cipta Kerja dan Implikasinya 
              terhadap Pembangunan Kelautan 
              Berkelanjutan 
             •  Rekomendasi 
  Outline 
     Mengenai Omnibus Law 
    “an omnibus bill seeks to amend, repeal or enact several Acts, and is 
    characterized by the fact that it is made up of a number of related 
    but separate initiatives.”  
     
    The House of Commons Procedure and Practice handbook Kanada 
    Kelebihan Omnibus Law: 
    1.  Menghemat waktu 
    2.  Menghemat biaya 
    3.  Memudahkan kesepakatakn politik 
    4.  Memudahkan harmonisasi  
    Namun, pada prakteknya, konsep ini mengandung beberapa 
    kelemahan. yakni… 
       Mengenai Omnibus Law 
             Kelemahan Omnibus Law 
              
             1.   Multi & Diverse Subjects menyebabkan kelompok kritis dalam parlemen dan masyarakat 
                  sulit dan terbatas untuk berkomentar 
                   
             2.   Penyelundupan pasal-pasal yang condong pada kepentingan kelompok tertentu 
                  (munculnya riders atau kelompok tertentu yang mempengaruhi perumusan UU untuk 
                  memasukkan ketentuan yang menguntungkan mereka) 
                  Oleh karena itu, muncul OSTA campaign di US: “Stop Congressional leaders from passing unwanted 
                  laws by attaching them to popular, but unrelated, bills” 
              
             3.   Sulit untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat luas 
                  Commonwealth Court of Pennsylvania: “…corrupt combinations of minorities with different interests…” 
                   
                   
             Asas Titulus Est Lex  
             	
  
              
             Asas ini mengatur bahwa judul undang-undang menentukan isi undang-undang 
             tersebut. Artinya, harus ada keselarasan antara judul dengan isi. 
              
              
             Lampiran II UU 12/2011: “Nama peraturan perundang–undangan dibuat ... 
             mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.”