MODUL 1 
         ILMU POLITIK: RUANG LINGKUP DAN KONSEP 
          MATA KULIAH PENGANTAR ILMU POLITIK 
                       
                       
                       
           
           
           
           
           
           
           
                       
                       
                       
             DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH 
              DR. AUDRA JOVANI, S.SOS, MPS 
                       
                       
                       
                       
              PROGRAM STUDI ILMU POLITIK 
           FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
             UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
                   Agustus, 2021
                                                        MODUL 1  
                                 ILMU POLITIK: RUANG LINGKUP DAN KONSEP 
                                                               
               A.      Pendahuluan 
                       Ilmu politik mengalami perkembangan yang sangat pesat dan saling mempengaruhi 
               dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi dan 
               hukum. Dalam ilmu politik sendiri terdapat lima bidang kajian utama yaitu: teori politik; 
               lembaga-lembaga politik; partai-partai, golongan-golongan (groups) dan pendapat umum; dan 
               hubungan internasional. Dan dalam memahami ilmu politik, terdapat beragam definisi, namun 
               secara umum terdapat lima aspek utama yang mendasari definisi ilmu politik yaitu negara, 
               kekuasaan, pengambilan kepurusan kebijakan umum dan pembagian kekuasaan. 
                       Selain itu, ilmu politik berhubungan dengan konsep-konsep seperti negara, masyarakat, 
               kekuasaan politik, legitimasi, keadilan dan lain sebagainya. Setelah mempelajari modul ini, 
               mahasiswa  diharapkan  dapat  menjelaskan  mengenai  pengertian  dan  definisi  ilmu  politik, 
               bidang kajian ilmu politik, konsep-konsep dan pendekatan dalam ilmu politik. 
                         
               B.      Deskripsi Singkat 
                       Modul 1 ini akan memperkenalkan ilmu politik, sejarah perkembangan, konsep-konsep 
               negara,  kekuasaan,  pengambilan  keputusan,  kebijakan  umum  dan  pembagian  kekuasaan. 
               Secara umum, mahasiswa akan memahami mengenai hal-hal dibawah ini: 
                   1.  Definisi ilmu politik dan konsep-konsep politik lainnya 
                   2.  Bidang-bidang ilmu politik termasuk sejarah dan hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial 
                       lainnya 
                
               C.      Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Modul 1 
                       Setelah mempelajari modul ini mahasiswa mampu menjelaskan definisi ilmu politik 
               dan menganalisis perkembangannya termasuk hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya 
               seperti sosiologi, antroplogi, ekonomi, psikologi yang saling mempengaruhi.  
                
                                                             1 
                
                 D.      Prasyarat Kompetensi: tidak ada 
                  
                 E.      Kegunaan Modul 1: 
                         Mahasiswa mengetahui dan memahami modul 1 yang merupakan pengetahuan dasar 
                 politik, termasuk definisi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum dan 
                 pembagian kekuasaan. 
                         Modul mengenai ilmu politik ini sangat berguna bagi mahasiswa untuk memahami 
                 lebih dalam mengenai pengertian ilmu politik, definisi ilmu politik, konsep-konsep politik. 
                 Dengan mengetahui hal ini, mahasiswa dapat menganalisis mengenai politik dari berbagai 
                 aspek. 
                  
                 Kegiatan Pembelajaran 1 
                 A.      Perkembangan Ilmu Politik 
                         Para pemikir Yunani Kuno, dimulai dari Plato kemudian Aristoteles mengemukakan 
                 gagasan  bahawa  harus  mengedepankan  nalar  terhadap  permasalahan  kemanusiaan  yang 
                 bertujuan agar manusia dapat memerintah dirinya sendiri. Inilah yang menjadi titik  tolak 
                 penting karena alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan supranatural (dewa-
                 dewa) tetapi dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan. 
                         Pada masa Yunani Kuno, pemikiran tentang negara dan pemerintahan dimulai sekitar 
                 450 S.M dalam karta filsafat Plato, Aristoteles, Herodotus dan sebagainya. Demikian juga di 
                 Asia seperti India dan China, di mana terdapat tulisan-tulisan dalam kesusastraan Dharmasastra 
                 dan Arthasastra yang berasal dari masa 500 S.M. di China ada Confucius ((± 350 S.M.), 
                 Mencius (± 350 S.M) dan mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (± 350 S.M.). 
                         Di  Indonesia  terdapat  karya  tulis  mengenai  sejarah  dan  kenegaraan  seperti 
                 Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan 
                 Babad Tanah Jawi.  
                         Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis bahasan mengenai 
                 politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan fokusnya pada 
                 negara. Di Inggris permasalahan politik termasuk dalam filsafat, terutama moral philosophy, 
                 dan bahasannya pada sejarah. Akan tetapi dengan didirikannya Ecole Libre des Sciences 
                                                                   2 
                  
       Politiques di Paris (1870) dan London School of Economics and Political Science (1895), ilmu 
       politik  untuk  pertama  kali  di  negara-negara  ini  sebagai  disiplin  tersendiri  yang  banyak 
       dipengaruhi dari ilmu hukum, filsafat, dan sejarah sampai Perang Dunia II. 
          Di Amerika Serikat, perkembanganya berbeda, Mula-mula tekanan yuridis seperti yang 
       terdapat di Eropa memengaruhi bahasan masalah politik, namun demikian terdapat tekanan 
       yang kuat untuk lepas dari tekanan yuridis untuk lebih mendasarkan diri pada pengumpulan 
       data empiris. Pada perkembangan selanjutnya bersamaan waktunya dengan perkembangan 
       sosiologi dan psikologi, kedua cabang ilmu sosial ini banyak memengaruhi metodologi dan 
       terminologi ilmu politik. Pada tahun 1858 seorang sarjana kelahiran Jerman, Francis Lieber, 
       diangkat sebagai guru besar dalam sejarah dan ilmu politik di Columbia College, dan kejadian 
       ini  dianggap  sebagai  pengakuan  pertama  terhadap  ilmu  politik  sebagai  ilmu  tersendiri. 
       Perkembangan selanjutnya berjalan secara cepat, yaitu pada tahun 1904 didirikan American 
       Political Science Assosiation (APSA). 
          Sesudah Perang Dunia II perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Belanda, di 
       mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, pada tahun 
       1947 didirikan Faculteit der Sociale en Politieke Wetenschappen (Fakultas Ilmu Sosial dan 
       Politik) (sekarang namanya Faculteit der Sociale Wetenschappen – Fakultas Ilmu Sosial) di 
       Amsterdam. Di Indonesia didirikan fakultas-fakultas yang serupa, yang dinamakan Fakultas 
       Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) seperti di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di 
       sini ilmu politik menjadi jurusan tersendiri dengan nama Ilmu Pemerintahan. Selain itu ada 
       juga Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, kemudian berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan 
       Ilmu Politik (FISIP) seperti di Universitas Indonesia, Jakarta, di mana ilmu politik merupakan 
       jurusan tersendiri.  
          Di Eropa Timur, perkembangan ilmu-ilmu politik memperlihatkan bahwa pendekatan 
       tradisional dari segi sejarah, filsafat, yuridis yang sudah lama digunakan, masih berlaku hingga 
       saat ini. Tapi kemudian perkembangan ilmu politik mengalami kemajuan dengan pesat sesudah 
       runtuhnya komunisme pada akhir dekade 1990-an. Ini dicirikan dengan masih berlakunya 
       pendekatan  tradisional  tapi  ditambah  dengan  pendekatan-pendekatan  lain  yang  tengah 
       berkembang di negara-negara Barat.  
          Sesudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin pesat karena mendapat 
       dorongan dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya 
       keseragaman dalam terminologi dan metodologi dalam Ilmu Politik, UNESCO pada tahun 
                           3