STUDI HUKUM TATA NEGARA 
                    PASCA PERUBAHAN IV 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
          
                            Oleh: 
                     DR. HARJONO, SH, MCL 
                                                KATA PENGANTAR 
                 
                Setelah UUD 1945 mengalami perubahan secara berurut Perubahan I, II, III, dan IV, telah 
                banyak buku atau tulisan yang membahas hasil perubahan tersebut. Penulisan Karya Ilmiah  
                dengan judul Studi Hukum Tata negara Pasca Perubahan IV ini tentulah akan menambah 
                bahan bacaan  yang  berkaitan  dengan  perubahan  UUD  lainnya  yang  telah  terlebih  dulu 
                diterbitkan.  Dalam  penyusunan  tulisan  yang  tidak  terlalu  panjang  ini  penulis 
                mempertimbangkan  bahwa  masih  banyak  anggota  masyarakat  yang  kurang  memahami 
                substansi perubahan UUD, padahal Undang-undang Dasar adalah sangat penting bagi tata 
                penyelenggara negara maupun oleh anggota masyarakat. 
                Sebagai sebuah UUD yang telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, UUD 1945 
                sebelum diubah tentu telah dipahami secara baik oleh masyarakat. Dengan maksud untuk 
                mempermudah memahami UUD pasca perubahan IV dalam membahas materi perubahan, 
                penulis membandingkan substansi bahasan antara ketentuan sebelum dan pasca perubahan. 
                Penyajian   materi   berdasarkan   topik   kelembagaan  negara  dimaksudkan  untuk 
                mempermudah  dalam  memahami  UUD  pasca  perubahan,  dan  cara  demikian  tersebut 
                memang  akan  menimbulkan  resiko  yaitu  perlunya  pengulangan  dengan  maksud  agar 
                substansi dapat dipahami secara komprehensif. Keuntungan dengan penyajian topik ialah 
                bahwa pembaca sesuai dengan kebutuhannya tidak perlu membaca keseluruhan substansi 
                dari awal sampai akhir. 
                Akhirnya  kepada  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen  Hukum  dan  HAM 
                Republik Indonesia penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. 
                 
                                                                        Jakarta, 25 November 2005 
                                                                                  Penulis 
                                                                                       
                                                                                       
                                                                          DR. Harjono, S.H.,MCL 
                              DAFTAR ISI 
            
           BAB I  
           PENDAHULUAN …………………………………………………………2 
           BAB II 
           KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERUBAHAN UUD ……………..14 
           BAB III 
           MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT …………………………20 
           BAB IV 
           PRESIDEN ………………………………………………………………..27 
           BAB V 
           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ……………………………………46 
           BAB VI 
           PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANG ………………………..57 
           BAB VII 
           DEWAN PERWAKILAN DAERAH ……………………………………75 
           BAB VIII 
           KEKUASAAN KEHAKIMAN ………………………………………….83 
           BAB IX 
           HAK ASASI MANUSIA ………………………………………………...99 
            
            
            
            
            
            
            
                                  1 
                                                            BAB I 
                                                     PENDAHULUAN 
                                                                 
                   1.    Perubahan UUD 1945 dari perubahan pertama sampai ke empat adalah  
                         merupakan satu kesatuan. Perubahan dilakukan dengan cara memuat 
                         dalam  setiap  produk  hukum  MPR  yang  bermaterikan  perubahan,  
                         rumusan    atau  bunyi  pasal-pasal  atau  ayat-ayat  perubahan,  tanpa 
                         mengutip  bunyi  ayat  atau  pasal  yang  diubah.  Dengan  hanya 
                         menyebutkan dan merumuskan pasal atau ayat yang baru, maka pasal 
                         atau ayat yang asli digantikan bunyinya. Cara pengubahan semacam ini 
                         dimaksudkan untuk mempertahankan struktur asli dari UUD 1945. Jika 
                         dalam perubahan dilakukan penambahan ayat terhadap pasal yang lama 
                         atau  pasal  yang  telah  diubah  maka  ayat-ayat  tersebut  akan 
                         disambungkan pada ayat yang telah ada, dengan demikian penomoran 
                         ayat  akan  melanjutkan  penomoran  yang  telah  ada  sebelumnya. 
                         Penambahan pasal penomorannya dilakukan dengan memakai nomor 
                         pasal  yang  ditambah  dengan  menambahkan  huruf  untuk  pasal  yang  
                         ditambahkan. (Contoh Pasal 18 mendapatkan tambahan Pasal 18A dan 
                         seterusnya ). 
                                                               2