HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                           DISUSUN OLEH : 
                                
                       BEWA RAGAWINO, S.H., M.SI. 
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
            FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
                   UNIVERSITAS PADJADJARAN 
                        Kata Pengantar 
                             
          Setelah kami ditugaskan untuk membina Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara di 
          Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, maka kami menyusun 
          Buku Hukum Administrasi Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa 
          dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara . 
          Buku-buku  Hukum  Administrasi  Negara    sudah  cukup  banyak  beredar  dalam 
          masyarakat, namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya peubahan pertama  
          sampai perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Administrasi Negara  
          mengalami  perubahan  pula  yaitu  terbentuknya  Lembaga-Lembaga  Baru  berikut 
          fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. 
          Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya 
          pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa. 
          Kami  sadari  bahwa  buku  ini  belum  sempurna  baik  isinya  maupun  teknik 
          penulisannya, untuk itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan 
          kemudian. 
          Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban 
          kita semua. Amin. 
           
           
                            Bandung,    September 2006 
                            Penyusun 
                            i 
                                                                        DAFTAR ISI 
                              
                                                                                                                                      Hal 
                             Kata Pengantar                                                                                                i 
                             Daftar Isi                                                                                                    ii 
                             BAB I      :   HUKUM ADMINISTRASI NEGARA                                                                    1 
                                              1.    Pengertian dan Istilah                                                               1 
                                              2.    Definisi Hukum Administrasi Negara                                                   3 
                                              3.    Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara                                              7 
                                              4.    Kedudukan dan Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan                             10 
                                                    Ilmu Hukum lainnya 
                             BAB II     :     ADMINISTRASI NEGARA                                                                       17 
                                              1.   Pengertian Administrasi                                                              17 
                                              2.   Pengertian Administrasi Negara                                                       18 
                                              3.   Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara                                              20 
                             BAB III   :      TEORI-TEORI                 DALAM              LAPANGAN                 HUKUM             26 
                                              ADMINISTRASI NEGARA 
                                              1.    Teori-Teori Dalam Lapangan Hukum Administrasi Negara                                26 
                                              2.    Tugas dan Fungsi Pemerintah                                                         31 
                                              3.    Penyelenggaraan Kepentingan umum                                                    37 
                                              4.    Freies Ermessen                                                                     39 
                             BAB IV    :  ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK                                                              41 
                                              1.    Komisi De Monchy                                                                    41 
                                              2.    Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Menurut  UU  No.  28                          44 
                                                    Tahun 1999 
                                              3.    Menurut World Bank dan UNDP                                                         46 
                                                                                ii 
                       BAB V     :     SISTEM     PEMERINTAHAN             NEGARA         REPUBLIK         48 
                                    INDONESIA   
                                    1.   LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945                           48 
                                         1.  MPR                                                           48 
                                         2.  DPR                                                           50 
                                         3.  DPD                                                           51 
                                         4.  Presiden dan Wakil Presiden                                   53 
                                         5.  MA                                                            54 
                                         6.  MK                                                            55 
                                         7.  BPK                                                           56 
                                         8.  KY                                                            56 
                                    2.   LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN                                        57 
                       BAB VI    :  PERBUATAN PEMERINTAH/ TINDAKAN PEMERINTAH                           64 
                                    1.   Pengertian                                                     64 
                                    2.   Beschikking/ Ketetapan                                         67 
                                    3.   Macam-Macam Ketetapan                                          71 
                                    4.   Perbuatan Pemerintah Lainnya                                   74 
                       BAB VII  :  SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH                                           78 
                                    1.   Dasar Hukum                                                    78 
                                    2.   Asas-Asas Pemerintahan Daerah                                  79 
                       BAB VII  :  BENDA-BENDA MILIK NEGARA                                             82 
                       BAB IX    :  PERADILAN TATA USAHA NEGARA                                         85 
                       DAFTAR PUSTAKA                                                                     90 
                        
                        
                        
                        
                                                               iii