Pengertian Badan Layanan Umum
     Badan  Layanan  Umum,  yang  selanjutnya  disebut  BLU, 
   adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk 
   memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 
   barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 
   keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
   prinsip  efisiensi  dan  produktivitas.  Pola  Pengelolaan  Keuangan 
   Badan  Layanan  Umum  (PPK  BLU),  adalah  pola  pengelolaan 
   keuangan  yang  memberikan  fleksibilitas  berupa  keleluasaan 
   untuk  menerapkan  praktek-praktek  bisnis  yang  sehat  untuk 
   meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan 
   kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PPK 
   BLU dapat diterapkan.
   PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN 
   LAYANAN UMUM
     Pengelolaan  Keuangan  BLU  tertuang  dalam  Undang-
   undang  Nomor  1  tahun  2004  tentang  Perbendaharaan 
   Negara.  BLU  adalah  instansi  di  lingkungan  Pemerintah 
   yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada 
   masyarakat  berupa  penyediaan  barang  dan/atau  jasa 
   yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan 
   dan  dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada 
   prinsip efisiensi dan produktivitas.
      STANDAR PELAYANAN DAN KINERJA BLU
        Menurut  PP  23  Tahun  2005,  untuk  bisa  menjadi  BLU,  ada 
        beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:
        1.Persyaratan  substantif,  yaitu  instansi  pemerintah  yang 
        bersangkutan           menyelenggarakan              Iayanan        umum  yang 
        berhubungan dengan:
        a.  Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
        b. Pengelolaan          wilayah/kawasan             tertentu       untuk        tujuan 
            meningkatkan  perekonomian  masyarakat  atau  layanan 
            umum; dan/atau
        c.  Pengelolaan  dana  khusus  dalam  rangka  rneningkatkan 
            ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
         2. Persyaratan Teknis:
               a.  kinerja  pelayanan  dibidang  tugas  pokok  dan  fungsinya  layak 
                   dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana 
                   direkomendasikan  oleh  menteri/pimpinan  lembaga/kepala  SKPD 
                   sesuai dengan kewenangannya; dan
               b.  kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah 
                   sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan 
                   BLU.
         3. Persyaratan Administratif
         pernyataan  kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan, 
         keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
               c.  pola tata kelola;
               d.  rencana strategis bisnis;
               e.  laporan keuangan pokok;
               f.  standar pelayanan minimum; dan
               g.  laporan audit terakhir atau penyataan bersedia untuk diaudit secara 
                   independen.
    THAN
   K YOU