jagomart
digital resources
picture1_Bank Presentation Ppt 25984 | Asp Pertemuan 6 09102019


 224x       Tipe PPTX       Ukuran file 0.52 MB       Source: staff.blog.ui.ac.id


File: Bank Presentation Ppt 25984 | Asp Pertemuan 6 09102019
  profesionalitas    proporsionalitas    keterbukaan dalam pengelolaan  ...

icon picture PPTX Power Point PPTX | Diposting 01 Aug 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.
  Agenda
              UU Perbendaharaan
              UU Perbendaharaan
              Tata Cara Perbendaharaan
              Tata Cara Perbendaharaan
              Diskusi
              Diskusi
                                        2
                 UU
             PERBENDAHARAAN
             LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI 
                                                     SUBYEK
                   Keuanga
                   n Negara
                                    Lembaga 
         Pemerintah                 Pengelola 
             an                  Kekayaan Negara 
                                 Yang Dipisahkan
        Pemerintaha         BUMN/D           BUMN/D 
          n Pusat,         Keuangan            Non 
          termasuk                          Keuangan
           BLU *)
        Pemerintaha        Lembaga 
         n Provinsi,        Moneter 
         termasuk          termasuk 
           BLU*)             bank 
                            sentral           *) BLU = Badan Layanan 
        Pemerintaha        Lembaga                  Umum, seperti 
             n                Non                   Rumah Sakit dan 
        Kabupaten/K                                 Perguruan Tinggi
            ota,            Moneter
         termasuk 
           BLU *)
    PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN 
                KEUANGAN NEGARA
    •  Akuntabilitas berorientasi pada hasil,
    •  Profesionalitas,
    •  Proporsionalitas,
    •  Keterbukaan  dalam  pengelolaan  keuangan 
       negara,
    •  Pemeriksaan      keuangan      oleh     badan 
       pemeriksa yang bebas dan mandiri.
                                                      5
     UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN 
                      NEGARA
      MENGATUR HUBUNGAN HUKUM 
          ANTAR INSTITUSI DALAM  
     LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG 
      PELAKSANAAN UU APBN/PERDA 
                       APBD
                                                  6
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Agenda uu perbendaharaan tata cara diskusi lingkup keuangan negara dari segi subyek keuanga n lembaga pemerintah pengelola an kekayaan yang dipisahkan pemerintaha bumn d pusat non termasuk blu provinsi moneter bank sentral badan layanan umum seperti rumah sakit dan kabupaten k perguruan tinggi ota prinsip baru pengelolaan akuntabilitas berorientasi pada hasil profesionalitas proporsionalitas keterbukaan dalam pemeriksaan oleh pemeriksa bebas mandiri undang mengatur hubungan hukum antar institusi eksekutif di bidang pelaksanaan apbn perda apbd...

no reviews yet
Please Login to review.