Alur Perjalanan Kritik Sastra Indonesia
                  Maman S. Mahayana
         ada   pertengahan   sampai   akhir   dasawarsa   1980-an,   pernah   ramai
         dibincangkan kemungkinan dilahirkannya kritik sastra Indonesia yang
         khas   bercirikan   keindonesiaan.   Beberapa   istilah   pun   kemudian
      Pbermunculan. Satyagraha Hoerip, misalnya, melontarkan gagasannya
      dengan mengusung istilah Teori dan Kritik Sastra PDN (produksi dalam negeri).
      Yang lain menyebutnya dengan teori dan kritik sastra yang khas Indonesia.
      Apapun istilahnya, dasar pemikiran yang dikedepankan dalam perbincangan itu
      menyangkut perlunya dirumuskan teori dan kritik sastra yang tak lagi berkiblat ke
      Barat. Sejak diselenggarakannya serangkaian diskusi kritik sastra awal Orde Baru,
      yang ekornya melahirkan dua aliran kritik sastra, yaitu kritik akademis (Aliran
      Rawamangun) dan kritik dengan metode Ganzheit, ada kecenderungan kuatnya
      pengaruh kritik akademis dalam peta kesusastraan kita. Pengaruhnya itu mengakar
      di berbagai institusi sastra di Indonesia.
      Di dalam perkembangannya kemudian, kritik akademis ini terkesan asyik-masyuk
      sendiri. Ia cuma milik kalangan akademi dan tak laku dijual untuk komunitas
      kesusastraan   Indonesia   secara   keseluruhan.   Tambahan   lagi,   analisis   yang
      diperlihatkan kritik akademis, dipandang terlalu kering-kaku dan sangat njlimet.
      Akibatnya terjadi tulalit antara kritikus (akademi) dan sastrawan. Kaum akademi
      menempatkan metode ilmiah dengan berbagai teori Barat sebagai “satu” cara
      analisis   yang   andal   dan   teruji.   Langkah   ini   membuka   lebar   jalan   menuju
      berkembangnya ilmu sastra. Sementara, kebanyakan sastrawan melihat cara itu
      terlalu anatomistik; sastra diperlakukan sebagai mayat tak berjiwa. Anggapan ini
      pun berkembang menjadi sikap apriori pada institusi sastra berikut kemuakannya
      atas teori sastra Barat. Masalah inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu
      menggelindingnya isu perlunya merumuskan teori dan kritik sastra khas Indonesia.
                      ***
      Jika ditarik ke belakang, sesungguhnya tradisi kritik sastra Indonesia relatif belum
      bersejarah panjang. Meski begitu, praktiknya justru terjadi sejak awal abad ke-20,
      seperti dapat kita lihat di media massa yang terbit dekade itu. Periksa saja
      komentar Tirto Adhi Soerjo mengenai cerita-cerita yang dimuat Medan Prijaji
      (1907-1912) atau Poetri Hindia (1908-1911). Majalah Pandji Poestaka, bahkan
      menyediakan rubrik “Memadjoekan Kesoesasteraan” yang diasuh Sutan Takdir
      Alisjahbana.   Dalam   edisi   5   Juli   1932,   muncul   artikel   berjudul   “Kritik
      Kesoesasteraan”.   Dapat   dikatakan,   artikel   ini   yang   pertama   secara   eksplisit
      mencantumkan kata “kritik kesusastraan” dalam kritik sastra Indonesia. Dalam
      Pandji Poestaka edisi November 1932 — Maret 1933, dimuat pula berturut-turut
      tulisan  Alisjahbana,   “Menoedjoe Kesoesasteraan Baroe” yang secara teoretis
      menolak style dan bahasa klise dalam sastra tradisional sambil mengajukan ciri-ciri
      sastra Indonesia modern.
      Dalam majalah Poedjangga Baroe (1933) berbagai tulisan tentang sastra, lebih
      beragam dan mendalam, termasuk uraian konsepsi teoretis sastra dalam kaitannya
      dengan estetika, seni, dan kebudayaan Indonesia. Cermati tulisan Alisjahbana
      “Menoedjoe Seni Baroe” (Juli, 1933) dan “Poeisi Indonesia Zaman Baroe” (I-VI:
      September 1934-Februari 1935), Armijn Pane “Kesoesasteraan Baroe” (I-IV: Juli-
      Oktober 1933), Hoesein Djajadiningrat “Arti Pantoen Melajoe jang Gaib” (I-V:
      November 1933-Maret 1934) dan Amir Hamzah “Kesoesasteraan” (I-IV: Juni
      1933-September 1934) dan “Pantoen” (Maret 1934). Secara mendalam, mereka
      mencoba merumuskan konsep dan estetika   tradisional   dan   modern,   sastra
      Indonesia. Ada dua arus pemikiran mengenai rumusan mereka: (1) konsep dan
      estetika sastra Indonesia menurut pemikiran Barat yang diangkat Alisjahbana, (2)
      konsep dan estetika sastra Indonesia menurut kultur Timur (termasuk Indonesia)
      yang dikedepankan Djajadiningrat dan Amir Hamzah.
      Majalah terbitan Medan (1937), Pedoman Masjarakat, juga memuat ulasan dan
      resensi, meski masih dalam bentuk yang ringkas. Satu hal penting dari berbagai
      tulisan dalam majalah ini adalah munculnya semacam gerakan sastra di luar Balai
      Pustaka yang tidak mengikuti mainstream Poedjangga Baroe. Medan lalu menjadi
      salah satu pusat penerbitan novel seperti itu. Karena memakai kertas berkualitas
      rendah dengan format sederhana, harga jualnya jadi begitu murah. Dari sanalah
      lahir istilah roman picisan yang merujuk pada uang sepicis, sebagaimana yang
      diperkenalkan Dr. R. Roolvink (1952).
      Pada zaman Jepang, pembicaraan mengenai konsep sastra cenderung terfokus pada
      fungsi sastra, tugas sastrawan, dan penolakan konsep seni untuk seni. Masalahnya
      berkaitan dengan kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Fungsi
      sastra dimanfaatkan untuk propaganda, dan tugas seniman memberi penyadaran
      akan semangat cinta tanah air, kerelaan berkorban, dan keberanian menghadapi
      perang. Majalah Djawa Baroe, harian Asia Raja, dan jurnal Keboedajaan Timoer –
      sekadar menyebut beberapa– adalah media massa waktu itu yang dijadikan corong
      Pemerintah Pendudukan Jepang.
      Awal merdeka, kita melihat perdebatan seru mengenai konsep estetik Angkatan 45
      berikut gagasan humanisme universal. Surat Kepercayaan Gelanggang merupakan
      representasi dari elan dan semangat Angkatan itu atas gerak dan kesadaran
      membangun dan mengisi kebudayaan Indonesia di masa mendatang. Masalah
      angkatan dan konsep kesusastraan, juga menjadi polemik hangat waktu itu.
      Di tengah terjadinya polemik itu, Lekra (Lembaga Kebudajaan Rakjat) lahir dan
      mengusung humanisme proletariat lewat realisme sosialis dan konsep seni untuk
      rakyat. Pada dekade itu Jassin menerbitkan sejumlah bukunya yang berisi berbagai
      artikel yang pernah dimuat media massa. Inilah yang mengawali buku kritik sastra
      Indonesia. Teeuw juga mempublikasikan buku kritiknya, Pokok dan Tokoh (1952),
      meski isinya lebih dekat pada sejarah sastra Indonesia. Pada dasawarsa itu, terjadi
      perseteruan   para   pendukung   gagasan   humanisme   universal   dengan   Lekra.
      Puncaknya jatuh pada Manifes Kebudayaan, 19 Oktober 1963 yang kemudian
      dibekukan Presiden Soekarno, 8 Mei 1964.
      Memasuki zaman Orba, masalah konsep dan operasionalisasi kritik sastra lebih
      tegas dirumuskan dalam Simposium Bahasa dan Kesusastraan Indonesia (27
      Oktober 1966), Peringatan Penyair Chairil Anwar (30 April 1967), dan Diskusi
      Kritik Sastra (31 Oktober 1968). Lahir dua arus pemikiran yang bermuara pada
      Aliran Rawamangun dan metode Ganzheit. Sejak itu, kritik sastra menjadi bagian
      penting dalam kurikulum institusi pendidikan sastra. Kritik sastra kemudian
      menjadi salah satu mata kuliah dalam kurikulum nasional dan diberlakukan di
      semua institusi pendidikan sastra. Di dalamnya termuat pula telaah atau kajian
      sastra yang tak lain adalah kritik sastra. Itulah perjalanan kritik sastra menjadi
      bagian penting –seperti juga mata kuliah telaah lainnya– dalam dunia akademik.
      Tak dapat dinafikan sumbangan Aliran Rawamangun bagi institusi sastra di negeri
      ini. Penelitian yang dihasilkan para pendukungnya, seperti M.S. Hutagalung, Boen
      S. Oemarjati, J.U. Nasution, Lukman Ali, kerap menjadi acuan, bagaimana
      operasionalisasi kritik akademis dilakukan. Bahkan, disertasi Oemarjati, “Chairil
      Anwar: The Poet and His Language” (Den Haag, 1972) menjadi rujukan penting
      bagi peneliti Barat yang hendak “memahami” Chairil Anwar.
      Sampai pertengahan dasawarsa 1980-an, berbagai macam buku kritik sastra, terus
      bermunculan. Yang berupa kritik teoretis dapat disebutkan beberapa di antaranya,
      karya Rachmat Djoko Pradopo, Beberapa Gagasan dalam Bidang Kritik Sastra
      Indonesia   Modern   (1988),   antologi   artikel   yang   dihimpun  Ariel   Heryanto,
      Perdebatan Sastra Kontekstual (1985) atau kumpulan makalah yang disusun
      Mursal Esten, Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan (1988).
      Yang berupa kritik terapan, secara kuantitatif lebih banyak lagi. Beberapa di
      antaranya, Novel Baru Iwan Simatupang (1980) karya Dami N. Toda, Sastra dan
      Religiositas (1982) karya Y.B. Mangunwijaya, Dialog antara Dunia Nyata dan
      tidak Nyata (1989) karya Th. Sri Rahayu Prihatmi, dan Menelusuri Makna Ziarah
      karya Iwan Simatupang (1990) karya Okke K.S. Zaimar.
      Terbitnya buku yang membincangkan kritik teoretis dan kritik terapan yang
      beraneka macam itu memperlihatkan betapa semarak kehidupan kritik sastra
      Indonesia. Lalu bagaimana sesungguhnya peta kritik sastra Indonesia, baik yang
      dihasilkan kaum akademis, sastrawan, maupun sastrawan yang sekaligus juga
      kaum akademis. Dalam hal ini, kerja keras Rachmat Djoko Pradopo merupakan
      tonggak   penting   dalam   usahanya   menginventarisasi,   mengklasifikasi,   serta
      memetakan panorama kritik sastra Indonesia.
      Dalam disertasi Rachmat Djoko Pradopo “Kritik Sastra Indonesia Modern: Telaah
      dalam Bidang Kritik Teoretis dan Kritik Terapan” (1989) yang hampir setebal
      bantal (949 halaman) itu, dideskripsikan dan sekalian dianalisis secara mendalam
      dan luas berbagai jenis kritik sastra Indonesia sejak periode Balai Pustaka sampai
      penolakan teori kritik sastra khas Indonesia akhir dekade tahun 1980-an. Inilah
      penelitian   yang   sangat   komprehensif   mengenai   panorama   dan   berbagai   alur
      pemikiran dalam kritik sastra Indonesia. Boleh jadi lantaran ketebalannya itu,
      hingga kini belum ada penerbit yang berani menerbitkan disertasi itu secara utuh.
      Memasuki dasawarsa akhir abad ke-20, penerbitan karya para peneliti masih terus
      berlangsung. Bahkan, belakangan ini, sejumlah penerbit melakukan semacam
      “perburuan” naskah hasil penelitian kaum akademis. Jadi, jika faktanya begitu,
      adakah alasan lain yang memaksa kita bersikap pesimistis dan mengatakan: “Krisis
      kritik sastra Indonesia?”
                      ***
      Bersamaan dengan pudarnya pengaruh Aliran Rawamangun, di berbagai institusi
      sastra mulai gencar dipelajari macam-macam teori kritik mutakhir. Praktik kritik
      sastra tidak lagi terpaku pada pendekatan struktural, baik yang mengacu pada
      gagasan   Roland   Barthes,   maupun   Kritik   Baru   (New   Criticism)   Amerika.
      Kejenuhan terhadap pendekatan ini, secara langsung telah membuka peluang
      penerapan berbagai macam jenis kritik.. Yang kini hangat, selain psikologi dan
      sosilogi sastra, juga kritik feminis, kajian budaya (cultural studies), dan New
      Historicism: sebuah gerakan kesadaran sejarah baru sebagai reaksi atas New
      Criticism– dalam kritik sastra yang coba memanfaatkan berbagai macam aliran,
      mazhab dan teori. Belakangan, masuk pula pemikiran multikulturalisme. Di luar
      itu, penggalian terhadap sumber-sumber kritik sastra Timur, juga terus dilakukan.
      Disertasi Bambang Wibawarta, “Modernisasi Jepang dalam Karya-Karya Mori