Filetype PDF | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
495x Tipe PDF Ukuran file 0.39 MB Source: siukpbj.lkpp.go.id
Nomor : 16157/D.3/08/2021 09 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi Tahun 2021
Yth. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi
di tempat
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan kepada
menteri/kepala lembaga/kepala daerah untuk:
1. membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) struktural yang menjadi pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa,
UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitasnya melalui model kematangan UKPBJ. Mengacu
pada pada Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ bahwa pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa dapat dicapai oleh UKPBJ dalam hal telah mencapai tingkat kematangan
paling kurang Proaktif (level 3).
2. memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil)
dan Pejabat Pengadaan (PP) yang berkedudukan di UKPBJ
Berdasarkan hal tersebut, LKPP bermaksud akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas UKPBJ) Pemerintah Provinsi Tahun 2021 yang bertema:
“Percepatan Pencapaian Tingkat Kematangan Level Proaktif dan Pemenuhan Jabatan
Fungsional PPBJ pada UKPBJ Pemerintah Daerah dalam rangka Meningkatkan Kualitas
dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah”. Dalam kegiatan ini akan
disampaikan regulasi terbaru terkait Kelembagaan UKPBJ dan SDM PBJ dalam rangka percepatan
pencapaian tingkat kematangan Proaktif dan pemenuhan JF PPBJ pada UKPBJ.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mohon kehadiran Saudara bersama:
4 (empat) orang dari UKPBJ
1 (satu) orang dari Inspektorat
1 (satu) orang dari Unit Kerja Organisasi dan Tata Laksana
1 (satu) orang dari Unit Kerja Kepegawaian (BKD/BKPSDM)
1 (satu) orang dari Unit Kerja yang membidangi Hukum
untuk menghadiri acara Rakornas UKPBJ Pemerintah Provinsi Tahun 2021 yang akan dilaksanakan
pada:
Hari, Tanggal : Rabu - Kamis, 25 - 26 Agustus 2021
Waktu : 08.00 - 15.00 WIB
Tempat : Online
Agenda : Terlampir
Link pendaftaran : https://bit.ly/RakornasUKPBJProvinsi_2021
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini dapat menghubungiSdri. Verawaty
Simorangkir (08161479849) atau Sdri. Inggarrestu Pradiptaningtyas (081329646392).
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : xS9LfE
Nomor Tiket : SK202108090001
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Sutan Suangkupon Lubis
Tembusan :
1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan
keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://eoffice.lkpp.go.id atau kunjungi halaman
https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian
Token : xS9LfE
Nomor Tiket : SK202108090001
Lampiran 1
Nomor Surat : /D.3/08/2021
Tanggal Surat : Agustus 2021
DAFTAR UNDANGAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL UKPBJ PEMERINTAH
PROVINSI TAHUN 2021
1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
10. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
14. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
15. Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta
16. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
28. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
30. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
32. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
34. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
Lampiran 2
Nomor Surat : /D.3/08/2021
Tanggal Surat : Agustus 2021
AGENDA ACARA
Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Tahun 2021
Tema:
Percepatan Pencapaian Tingkat Kematangan Level Proaktif dan Pemenuhan JF PPBJ
pada UKPBJ Pemerintah Daerah dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Tata Kelola
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah”.
Hari Pertama: Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu Acara Pelaksana
07.00 – 08.00 Registrasi Peserta Panitia
08.00 – 08.05 Pembukaan MC
08.05 – 08.10 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Dirigen
08.10 – 08.15 Pembacaan Doa Panitia
08.15 – 08.20 Laporan Pelaksanaan Acara LKPP
08.20 – 08.40 Pembukaan dan Kata Sambutan Kepala LKPP
08.40 – 08.45 Photo Session (dokumentasi) MC
Kebijakan pemenuhan SDM PBJ dan Deputi Bidang Pengembangan
08.45 – 09.00 Kelembagaan UKPBJ dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia LKPP
Diskusi Panel 1:
Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal
Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Sekretaris Utama LKPP
Dalam Indeks Reformasi Birokrasi
Area Intervensi Pengadaan Barang/Jasa Deputi Koordinasi dan
dalam Aksi Pencegahan Korupsi 2021 Supervisi,
09.00 – 12.00 Melalui Program Monitoring Center for Komisi Pencegahan Korupsi
Prevention (MCP) (KPK)
Kebijakan kelembagaan UKPBJ dalam Direktur Fasilitasi Kelembagaan
Penyederhanaan Birokrasi di Pemerintah dan Kepegawaian Perangkat
Daerah dan Peran Pemerintah Provinsi Daerah,
dalam Pembinaan Kabupaten/Kota Kementerian Dalam Negeri
Diskusi dan Tanya Jawab Moderator: LKPP
12.00 – 13.00 Istirahat, Sholat dan Makan Siang
Diskusi Panel 2:
Sosialisasi Peraturan LKPP No 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa, reviu tingkat kematangan Direktur Pengembangan Profesi
UKPBJ di Pemerintah Daerah, dan dan Kelembagaan, LKPP
penjelasan verifikasi bukti dukung tingkat
13.00 – 15.00 kematangan UKPBJ
Fungsi pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik di UKPBJ dan Direktur Pengembangan Sistem
Standarisasi LPSE dalam rangka Pengadaan Secara Elektronik,
pemenuhan bukti dukung tingkat LKPP
kematangan UKPBJ
Diskusi dan Tanya Jawab Moderator: LKPP
15.00 – 15.05 Penutup Panitia
no reviews yet
Please Login to review.
