Konstitusi & 
          Problem Konstitusi di Indonesia
                       MATA KULIAH PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
                           FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
                          PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
                      UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
                                        • Disusun oleh :
                            • Syebi Dwi Noviyan (D93216064/B)
                            • Ida Istiana           (D93216049/B)
                            • Firda Widya Putri  (D93216047/B)
           Konstitusi dan 
           Perkembangannya di Indonesia
         Perkembanagan 
   konstitusi di Indonesia        • Konstitusi secara umum di bagi 2 macam
           UUD 1945
        18 AGUSTUS 1945 -
       27 DESEMBER 1949
                                                Konstitusi tertulis              konstitusi tidak tertulis
                                                                                   UUD 1945                                Peraturan yang tidak                        
        KONSTITUSI RIS
                                                                di terangkan pada suatu dokumen                                              
       27 DESEMBER 1949- 
           yang terpelihara negara  
        17 AGUSTUS 1950
           UUDS 1950
   17 AGUSTUS 1950 – 5 JULI 1959             UUD 1945
                                       DEKRIT 1959 - SEKARANG
        Konsep Dasar Konstitusi
    Kontitusi itu berasal dari bahasa parancis yakni constituer yang berarti    membentuk.
    Dalam bahasa latin konstitusi berasal dari gabungan dua kata yaitu “Cume” berarti 
    bersama dengan dan “Statuere” berarti membuat sesuatu agar berdiri atau 
    mendirikan, menetapkan sesuatu, sehingga menjadi “constitution”.
    Dalam istilah bahasa inggris (constution) konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan 
    undang-undang dasar. Yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan 
    baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara 
    bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
    Dalam terminilogi hukum islam (Fiqh Siyasah) konstitusi dikenal dengan sebutan 
    DUSTUS yang berati kumpulan faedah yang mengatur dasar dan kerja sama antar 
    sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara.