LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
                    (LPPDes)
               AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017
             DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN
                  KABUPATEN BANTUL
                   TAHUN 2018
                     KATA PENGANTAR
                                Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas
                        limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
                        (LPPDes) Trimurti Tahun 2017  dapat tersusun. Laporan ini disusun untuk memenuhi
                        ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
                        Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa, maka  Kepala  Desa  mempunyai
                        kewajiban menyampaikan LPPDes kepada Bupati/walikota, Peraturan Menteri Dalam Negeri
                        Nomor   35   Tahun   2007   tentang   Pedoman   Umum   Tata   Cara   Pelaporan   dan
                        Pertanggungjawaban   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Desa   dan   Peraturan   Daerah
                        Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan   dan
                        Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
                                Laporan kami sajikan dengan sistematika  sebagai berikut:
                                BAB I          PENDAHULUAN
                                BAB II         RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
                                BAB III               KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
                                BAB III        PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA
                                BAB IV         TUGAS PEMBANTUAN 
                                BAB V          URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
                                BAB IV         PENUTUP
                        Laporan ini memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang berbagai capaian
                        kinerja, baik resiko makro maupun mikro dalam penyelenggaraan pemeritahan desa di
                        Desa Trimurti tahun 2017, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam
                        melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan ketugasan Pemerintah Desa.
                                Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna baik dalam penyajian maupun
                        substansi materi . Untuk itu kami tetap mengharapkan  kritik dan saran sebagai masukan
                        bagi pemerintah desa dan guna penyempurnaan laporan ini pada khususnya dan kemajuan
                        penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Trimurti pada umumnya.
                                Akhirnya kami menyampaikan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada seluruh
                        masyarakat Desa Trimurti yang telah bersama-sama dengan pemerintah desa membangun
                        Desa Trimurti serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung
                        penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa trimurti.
                                                                             Trimurti ,    Januari 2018
                                                                               Lurah Desa Trimurti
                                                                                                                               Agus Purwaka
                                                                                                                   ii
                                                                                                 DAFTAR ISI
                                      COVER                                                                                                                              i
                                      KATA PENGANTAR                                                                                                                    i i
                                      DAFTAR ISI                                                                                                                        iii
                                      BAB         I.    PENDAHULUAN                                                                                                      1
                                                 A.     DASAR HUKUM                                                                                                      1
                                                 B.     GAMBARAN UMUM DESA                                                                                               2
                                      BAB     II.       RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA                                                                         7
                                                 A.     VISI DAN MISI                                                                                                    7
                                                 B.     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA                                                                                 8
                                                 C.     PRIORITAS DESA                                                                                                  10
                                      BAB    III.       KEBIJAKAN UMUMPENGELOLAAN KEUANGAN DESA                                                                         13
                                                 A.     PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA                                                                                     13
                                                 B.     PENGELOLAAN BELANJA DESA                                                                                        15
                                      BAB    IV.        PENYELENGGARAAN  URUSAN PEMERINTAHAN DESA                                                                       17
                                                 A.     BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN                                                                             17
                                                 B.     BIDANG PEMBANGUNAN                                                                                              18
                                                 C.     BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN                                                                                 19
                                                 D.     BIDANG PEMBERDAYAN MASYARAKAT                                                                                   19
                                      BAB     V.        PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN                                                                                21
                                                 A.     PROGRAM LKM                                                                                                     21
                                      BAB    VI.        PENYELENGGARAAN  URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA                                                                    23
                                                 A.     BATAS DESA                                                                                                      23
                                                 B.     PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA                                                                           23
                                                 C.     PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                 24
                                      BAB   VII.        PENUTUP                                                                                                         27