SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
                            PADA RAKORNIS TATA CARA PENGISIAN INDIKATOR
                                      KINERJA KUNCI (IKK) LPPD SE-KALTIM 
                                              Balikpapan, 20 Februari 2020
                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
                          Salam Sejahtera untuk Kita Semua
                          Yang saya hormati  
                      -   Pejabat   Direktorat   Evaluasi   Kinerja   dan   Peningkatan
                          Kapasitas Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI
                      -   Bupati/Walikota se Kalimantan Timur atau yang mewakili
                      -   Para Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan
                          Program/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perangakt Daerah
                          Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dan Tim Penyusun LPPD
                          Kab/Kota Se-Kaltim
                      -   Para Narasumber 
                      -   Bapak, Ibu dan Saudara Hadirin yang berbahagia.
                               2
                Pertama-tama mari panjatkan puji dan syukur kehadirat
            Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, kita dapat
            hadir pada acara  Rakornis Tata Cara Pengisian Indikator
            Kinerja Kunci (IKK) LPPD Se-Kaltim.
                Pelaksanaan   Rakornis   sangat   penting   untuk
            mewujudkan   sinergitas   dalam   pelaksanan   tugas-tugas
            Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota
            di Provinsi Kaltim sekaligus dalam pelaksanaan Tata Cara
            Pengisisan   Indikator   Kinerja   Kunci   LPPD   Provinsi   dan
            Kab/Kota se-Kaltim.
                Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia
                Indikator Kinerja Kerja (IKK) merupakan tolok ukur
            dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu pemerintahan
            daerah   sebagai   upaya   dalam   meningkatkan   kualitas
            pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan. Karena itu
            Nilai Capaian kinerja LPPD Provinsi Kaltim 40% ditentukan
            oleh agresi Kab/Kota se-Kaltim.
                Setiap Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan
            Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (LPPD)   kepada
                                        3
                Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
                paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
                LPPD ini digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan
                dalam penyelenggaraan pemerintahan.
                     Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia
                     Selama ini ada beberapa hal yang mempengaruhi
                capaian Kinerja LPPD Provinsi Kaltim diantaranya program
                dan   kegiatan   yang   tertuang   dalam   RPJMD,   Laporan
                Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Opini BPK
                terhadap   laporan   Keuangan   dan   Laporan   Akuntabilitas
                Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LAKIP) serta
                yang terpenting adalah gabungan data agregasi capaian
                kinerja urusan wajib dan urusan pilihan pada LPPD Kab/Kota
                se Provinsi Kaltim.
                     Saya mengingatkan agar dalam penyusunan LPPD
                tetap terus dibuat secara baik dan benar sesuai Peraturan
                yang berlaku sehingga menggambarkan capaian kinerja yang
                bisa   dijadikan   bahan   evaluasi   serta   perencanaan   untuk
                program yang akan datang. Pola kerja cepat dan sistematis
                harus   menjadi   suatu   kebiasaan   karena   sesungguhnya
                               4
            kegiatan pemerintah ini terus berlangsung dan membentuk
            siklus yang tiada habisnya.
                Kedepan untuk memperbaiki penyusunan LPPD, agar
            Bupati/Walikota melalui perangkat daerah mempersiapkan
            data dan informasi beserta dokumen/bukti pendukung yang
            valid dan akuntabel sehingga pada saat EKPPD, nilai kinerja
            pemerintah kabupaten/kota dapat maksimal dan berimplikasi
            pada naiknya nilai provinsi. Paling lambat akhir maret LPPD
            sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Kepala
            SKPD   diminta   fokus   menyelesaikan   kewajibannya
            agar jadwal   kegiatan   yang   telah   ditentukan   oleh   tim
            penyusun mulai dari pengumpulan data, penyesuaian data
            dengan kondisi lapangan, analisa data, asistensi SKPD
            maupun finalisasi LPPD.
                Bapak, Ibu, para hadirin yang saya banggakan 
                Demikianlah yang dapat kami sampaikan, Akhirnya
            dengan mengucapkan  “Bismillahirrahmanirrahim”  Rakornis
            Tata Cara Pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Se-
            Kaltim kami nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan