LAPORAN PENELITIAN
                     Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi 
                     Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan 
                     Korupsi (KPK)
               UNODC
                                Kerjasama:
                             1
                            LAPORAN PENELITIAN
                            Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi 
                            Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
                            Penulis
                            Febri Diansyah
                            Emerson Yuntho
                            Donal Fariz
                            Supervisi:
                            Dadang Trisasongko
                            Konsultan Nasional:
                                 1.  Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA
                                 2.  Zainal Arifin Mochtar H, SH, LLM
                                 3.  Dadang Trisasongko, SH
                            Cetakan Pertama
                            Oktober 2011 
                            Diterbitkan oleh 
                            Indonesia Corruption Watch
                            Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia
                            Telp. +6221 79018885; +6221 7994015 Fax. +6221 7994005
                            www.antikorupsi.org 
                            Dengan dukungan:
                            Eropa Union (EU) – UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime)
                                                                            2
                                                                  DAFTAR ISI
                           PENGANTAR
                           DAFTAR ISI
                           BAB I 
                           Pendahuluan
                                A. Latar Belakang
                                B. Rumusan Masalah
                                C. Tujuan Penelitian
                                D. Kegunaan Penelitian
                                E. Lokasi Penelitian
                                F.  Waktu Penelitian
                                G. Metodologi
                                H. Stuktur Penelitian
                           BAB II 
                           KPK dan Tantangan Pemberantasan Korupsi
                                A. Kondisi Pemberantasan Korupsi Indonesia
                                B. Desentralisasi Korupsi
                                C. Tantangan untuk KPK
                           BAB III 
                           Koordinasi Dan Supervisi
                                A. Tugas Koordinasi
                                B. Tugas Supervisi
                                C. Perkembangan Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Supervisi
                                D. Kritik Koordinasi dan Supervisi Sebagai Tugas “Kelas Dua”
                                E. Kendala Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Supervisi
                                F.  Hambatan di Lapangan
                                G. Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi
                           BAB IV 
                           Penerapan Koordinasi dan Supervisi KPK
                                A. Kasus Situbondo
                                        a.  Gambaran Kasus
                                        b.  Penanganan Kasus
                                        c.  Koordinasi dan Supervisi KPK
                                        d.  Penuntasan Kasus Korupsi
                                B. Kasus Kendal
                                        a.  Gambaran Kasus
                                        b.  Penanganan Kasus
                                        c.  Koordinasi dan Supervisi KPK
                                        d.  Penuntasan Kasus Korupsi
                           BAB V
                           Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara
                           BAB VI
                                                                          3
           Penguatan Pemberantasan Korupsi
             A. Impelementasi Inpres No. 9 Tahun 2011
             B. Memaksimalkan Pelaksanaan UU KPK
             C. Kebijakan dan Kelambagaan yang Dibutuhkan
             D. Pelibatan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat
           BAB VII
           Penutup
           Daftar Pustaka
                             4