KERANGKA PAPARAN
                        Konsep Perencanaan Pembangunan
                         Keterkaitan Dokumen Perencanaan 
                         Dengan Penganggaran
                         Laporan Keuangan SKPD
                                          2
                                  CITACITA BERNEGARA
                                  CITACITA BERNEGARA
              TUJUAN BERNEGARA                                           (Tujuan Bernegara) 
                                                                         Pewujudan citacita 
                                                                         bernegara dilakukan melalui 
                                                                         perencanaan pembangunan 
                                                                         yang komperensif dan 
                                                                         integratif. Perencanaan 
                                                                         pembangunan yang mampu  
                                                                         menjamin terciptanya 
                                                                         integrasi, sinkronisasi, dan 
                                                    PEMBANGUNAN DAERAH
                                                    PEMBANGUNAN DAERAH   sinergi baik antardaerah, 
                                                                         antarruang, antarwaktu, 
                                                RPJP        RPJP         antarfungsi pemerintah 
                         RPJM                   RPJP        RPJP
                         RPJM                                D
                                                  D           D
                           N                      D                      maupun antara Pusat dan 
                           N
                                                                         Daerah. Perencanaan 
                                                            RPJM         pembangunan yang mampu  
                                                RPJM        RPJM
                                                RPJM
                                                              D
                                                  D           D
                                                  D                      sinergi dengan 
                                  RKP                                    penganggaran, pelaksanaan, 
                                  RKP
                                                             RKP         dan pengawasannya. 
                                                 RKP         RKP
                                                 RKP
                                                              D
                                                  D           D
                                                  D
                                                provinsi   kab/kota
                                                provinsi   kab/kota
   Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah
   Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah
               ( Pasal 11 UU 23/2014)
               ( 
                                         PERANGKAT DAERAH
                                         PERANGKAT DAERAH
                   PERANGKAT DAERAH
                                                                                  TUGAS/FUNGSI
         PROVINSI          KAB/KOTA        PEMIMPIN
      Sekretariat        Sekretariat      Sekretaris      membantu KDH dlm penyusunan kebijakan & pengoordinasian 
      Daerah             Daerah           Daerah          administratif thd pelaksanaan tugas PD serta
                                                          pelayanan administratif
                                                          menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, & administrasi 
      Sekretariat        Sekretariat      Sekretaris      keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
      DPRD               DPRD             DPRD            menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yg diperlukan 
                                                          oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
                                                          kebutuhan.
                                                          membantu KDH membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan 
      Inspektorat        Inspektorat      Inspektur       Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
                                                          Pembantuan oleh PD
      Dinas              Dinas            Kepala  Dinas   melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
                                                          Daerah
      Badan              Badan            Kepala Badan    melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang 
                                                          menjadi kewenangan Daerah
                         Kecamatan        Camat           meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 
                                                          pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
      *)   Perangkat  Daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  selain  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan 
           Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
                PERUMUSAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET 
                PERUMUSAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN TARGET 
                          PEMBANGUNAN NASIONAL
                          PEMBANGUNAN NASIONAL
             (Pasal 24)
                                                                   TARGET 
                                                                PEMBANGUNAN 
                 KEMENTERIAN                                       NASIONAL
    MENDAGRI      & LEMBAGA 
    MENDAGRI
                     (K/L)                   DIKOORDINASIKAN 
                                             MENDAGRI  DENGAN  
                                                 MEN PPN
                                               KOORDINASI
        PEMETAAN URUSAN                          TEKNIS          SINKRONISASI 
        WAJIB NON DASAR         HASIL        PEMBANGUNAN              &
       DAN URUSAN PILIHAN     PEMETAAN        ANTAR K/L DAN      HARMONISASI
                                                 DAERAH
   Pembangunan    Daerah   merupakan          • Perencanaan
   Pembangunan    Daerah   merupakan 
   perwujudan  dari  pelaksanaan  Urusan 
   perwujudan  dari  pelaksanaan  Urusan      • Pelaksanaan       PROVINSI
   Pemerintahan yang telah diserahkan ke 
   Pemerintahan yang telah diserahkan ke      • Pengendalian 
   Daerah  sebagai  bagian  integral  dari 
   Daerah  sebagai  bagian  integral  dari    • Evaluasi
   pembangunan nasional.
   pembangunan nasional.
                                                   (Pasal 258 & Pasal 259)
                                                    (Pasal 258 & Pasal 259)