UNDANG – UNDANG ASN NOMOR. 5 TAHUN 2015
  PASAL 127 :
  1. Untuk  menjamin  efisiensi,  efektivitas,  dan  akurasi  pengambilan 
   keputusan  dalam  Manajemen  ASN  diperlukan  Sistem  Informasi 
   ASN. 
  2. Sistem  Informasi  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) 
   diselenggarakan  secara  nasional  dan  terintegrasi  antar-Instansi 
   Pemerintah. 
  3. Untuk  menjamin  keterpaduan  dan  akurasi  data  dalam  Sistem 
   Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud 
   pada  ayat  (2)  wajib  memutakhirkan  data  secara  berkala  dan 
   menyampaikannya kepada BKN. 
  4. Sistem  Informasi  ASN  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan 
   ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, 
   mudah diakses 
  1. INDIKATOR   KEDISIPLINAN PNS
  2. DASAR PEMBERIAN TAMSIL
  3. DATA PADA MESIN FINGER PRINT ONLINE BKD
  4. APLIKASI BERBASIS WEB (ONLINE)
  5. SAAT INI SUDAH TERPASANG DI SEMUA SKPD  
   TERMASUK KELURAHAN DAN KECAMATAN
  6.  TAHUN  2016  AKAN  DIPASANG  DI  SEMUA 
   PUSKESMAS DI KOTA SURAKARTA
    1. SARANA PNS UNTUK MENGAKSES PELAYANAN 
      KEPEGAWAIAN 
    2. SETIAP PNS MEMPUNYAI SATU AKUN PORTAL 
    3.  TRANSAKSI  PRESENSI  BISA  DILIHAT  DI 
      PORTAL INI
    4. APLIKASI BERBASIS WEB (ONLINE)
    5.    RENCANA  SETIAP  PROSES  PELAYANAN 
      KEPEGAWAIAN MELEWATI PORTAL INI SEPERTI 
      PENGAJUAN CUTI, SASARAN KINERJA PEGAWAI 
      MAUPUN            KETATALAKSANAAN                 SURAT 
      MENYURAT.
  1. SARANA PNS UNTUK MELAPORKAN PAJAK DAN 
   KEKAYAAN PRIBADI. 
  2. LAPORAN PER PNS DENGAN AKUN PER SKPP
  3. APLIKASI BERBASIS WEB (ONLINE)
  4. RENCANA AKAN BERGANTI DENGAN APLIKASI 
   LAPORAN  HASIL  KEKAYAAN  APARATUR  SIPIL 
   NEGARA DARI PUSAT.