Word DOC | Diposting 11 Jul 2022 | 3 thn lalu
Authentication
digital resources
393x Tipe DOC Ukuran file 1.03 MB Source: dlhboyolali.weebly.com
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
BAB 1
PENDAHULUAN
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu
periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan
dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai
efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban, evaluasi,
dan transparansi.
Penyusunan LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas
pengelolaan keuangan daerah terkait penggunaan dana APBD. Informasi dalam LKPD harus
dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, oleh karena itu LKPD
harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Boyolali disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 dan penerapan SAP Berbasis Akrual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit pemerintah di lingkungan
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan
kantor ataupun satuan. Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem
akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penggunaan anggaran yang dikelolanya. SKPD berupaya menyajikan informasi laporan
keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.
Selama periode pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2019, SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali telah berusaha
mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini penting
untuk senantiasa dipertahankan demi menjaga kepercayaan publik dan melanjutkan prestasi
kinerja keuangan yang selama ini tercermin dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) delapan kali berturut-turut sejak tahun 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia.
1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk:
a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi dan
kewajiban entitas pemerintah daerah;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan
memenuhi kebutuhan kas;
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan,
apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan;
g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal
efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan SKPD ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur keuangan daerah antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 176);
n. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
o. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD
1. Ekonomi Makro;
2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Pencapaian Target Kinerja APBD.
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
BAB 5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI PENTING LAINNYA
Memuat informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan
dalam laporan keuangan.
BAB 7 PENUTUP
Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting
tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
Catatan Atas Laporan Keuangan
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
BAB 2
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan
dan Pencapaian Target Kinerja APBD
1. EKONOMI MAKRO
Tinjauan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai PDRB Boyolali atas dasar harga berlaku pada
tahun 2018 mencapai 30,22 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami
kenaikan sebesar 1,77 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai
28,50 triliun rupiah. Naiknya PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi
seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.
Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 20,25
triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 21,41 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal ini
menunjukkan selama tahun 2018 Boyolali mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar
5,72 persen, sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini disebabkan
oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha.
Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur perekonomian Boyolali didominasi
oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: industri pengolahan; pertanian; kehutanan;
dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor;
konstruksi, dan jasa pendidikan.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Boyolali tahun 2018 dihasilkan oleh
lapangan usaha industri pengolahan mencapai 28,07 persen. Selanjutnya lapangan usaha
pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 22,29 persen, disusul oleh lapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 12,84 persen.
Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 6,72 persen dan lapangan usaha jasa
pendidikan sebesar 6,07 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018 mencapai 30,22 triliun rupiah,
sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 21.41 triliun rupiah.
Dibandingkan tahun 2017 dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasar
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai
28.50 triliun rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai 20.25
triliun rupiah. Adapun Laju inflasi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 adalah
2,20%.
PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan selama lima tahun terakhir mengalami
peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel dan diagram berikut:
Tabel 2.1.1
PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan Tahun 2014-2018
No Tahu PDRB Atas Harga PDRB Atas Harga
. n Berlaku Konstan
(miliar rupiah) (miliar rupiah)
1. 2014 21,117.42 17,148.35
2. 2015 23,563.82 18,170.38
3. 2016 25,926.84 19,139.36
4. 2017 28,495.05 20,249.40
5. 2018 30,221.80 21,407.48
no reviews yet
Please Login to review.
