BAB I
                                                          PENDAHULUAN
                     A. Latar Belakang
                         Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan,
                 tetapi seringkali tidak kita pahami sepenuhnya oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu apa yang
                 dimaksud dengan kebijakan pendidikan. Kedua kata itu mempunyai makna yang begitu luas dan
                 bermacam- macam, sehingga perlu ada kesepakatan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan
                 kedua istilah tersebut.
                         Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya
                 suatu kebijakan bukan semata- mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun
                 demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari
                 berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan.
                         Pendidikan   merupakan  faktor  utama  dalam  pembentukkan   pribadi   manusia.
                 Pendidikan  sangat  berperan   dalam   membentuk   baik  atau   buruknya  pribadi   manusia
                 menurut  ukuran normatif.  Sekolah sebagai organisasi, di dalamnya terhimpun unsur-unsur yang
                 masing-masing baik secara perseorangan maupun kelompok melakukan hubungan keja sama
                 untuk   mencapai   tujuan.   Unsur-unsur   yang   dimaksud,  tidak  lain  adalah  sumber   daya
                 manusia  yang  terdiri   dari   kepala   sekolah,   guru-guru,   staf,   peserta  didik  atau  siswa,   dan
                 orang  tua  siswa. Kepemimpinan telah digambarkan sebagai penyelesaian pekerjaan melalui
                 orang atau kelompok dan kinerja manajer akan tergantung pada kemampuannya sebagai manajer.
                 Hal ini berarti mampu mempengaruhi terhadap orang atau kelompok untuk mencapai hasil yang
                 diinginkan dan ditetapkan bersama.
                     B. Rumusan Masalah
                         1.  Apa pengertian kebijakan pendidikan?
                         2.  Apa saja karakteristik kebijakan pendidikan?
                         3.  Apa saja fungsi dan tujuan kebijakan pendidikan?
                         4.  Apa pengertian kepemimpinan pendidikan?
                         5.  Apa saja fungsi dan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan?
                                                                    1
                     C. Tujuan Masalah
                         1.  Untuk mengetahui pengertian kebijakan pendidikan
                         2.  Untuk mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan
                         3.  Untuk mengetahui fungsi dan tujuan kebijakan pendidikan
                         4.  Untuk mengetahui pengertian kepemimpinan pendidikan
                         5.  Untuk mengetahui fungsi dan tipe-tipe kepemimpinan pendidikan
                                                                    2
                                    BAB II
                                  PEMBAHASAN
          A. Pengertian Kebijakan Pendidikan
             Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang
         pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang
         mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan
         bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan
         publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka
         kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami
         sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang
         pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh
         Mark Olsen,  kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi
         negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan
         prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi
         membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung
         oleh pendidikan.  
             Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan
         efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatnya
         kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang
         ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara di bidang pendidikan, sebagai salah satu
         bagian dari tujuan pembangunan secara keseluruhan. 
             Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah
         suatu penilaian terhadap sistem nilai dan foktor-faktor kebutuhan situasional, yang di operasikan
         dalam   sebuah   lembaga   sebagai   perencanaan   unmum   untuk   penduan   dalam   mengambil
         keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.1
         1 H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008, Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hal. 264
                                    3
                         B. Karakteristik Kebijakan Pendidikan
                         Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik, yakni:
                         1.  Memiliki tujuan pendidikan
                             Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus
                             memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada
                             pendidikan.
                         2.  Memenuhi aspek legal-formal
                             Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan
                             atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara
                             sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi
                             syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah
                             hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat
                             dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.
                         3.  Memiliki konsep operasional
                             Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus
                             mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah
                             keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
                             Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan
                             keputusan.
                         4.  Dibuat oleh yang berwenang
                             Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki
                             kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan
                             dan   lingkungan   di   luar   pendidikan.  Para   administrator   pendidikan,   pengelola
                             lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan
                             adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
                         5.  Dapat dievaluasi
                             Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya
                             untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan
                             jika   mengandung   kesalahan,   maka   harus   bisa   diperbaiki.   Sehingga,   kebijakan
                                                                    4