AD DAN ART KPP
        PNPM PISEW  adalah Program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
        Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan kegiatan
        perencanaan,   pelaksanaan   sampai   pada   pemeliharaan   dilakukan
        masyarakat. Pada saat pelaksanaan fisik berjalan dalam program PNPM-
        PISEW harus dibentuk didesa Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP).
        Tapi selama ini KPP didesa yang telah dibentuk banyak yang belum
        berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh program. Terutama pada KPP
        yang bersifat pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran Drainase Badan
        Jalan   dan   lain-lain.   Sedangkan   KPP   pada   kegiatan   Air   Bersih   pada
        umumnya   berjalan   sesuai   yang   diharapkan   PNPM-PISEW.   Untuk
        meningkatkan kenerja KPP di desa hendaknya KPP ini dibuatkan bentuk
        Organisasi/Kelompok Masyarakat yang mempunyai Anggaran Dasar (AD)
        dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang difasilitasi oleh FK dan Ttl di
        desa. Agar lebih kuat menjalankan AD dan ART didesa harus disetujui oleh
        Kepala Desa dan disyahkan oleh Camat. 
        Dalam AD dan ART KPP tertuang aturan-aturan yang harus disepakati oleh
        masyarakat pada waktu pembentukannya yang difasilitasi oleh FK dan Ttl
        didesa. Aturan-aturan yang perlu sebagai contoh disepakati antara lain :
          1. Terpilihnya Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota KPP.
          2. Sistem pergantian pengurus sekali berapa tahun.
          3. Disepakati bila ada iuran/pengutipan dana pada anggota, sekali
            sebulan atau persemester atau pertahun. Berapa besarannya.
          4. Mempunyai pembukuan yang transparan.
          5. Setiap pertemuan pembukuan difhotocopy sebanyak anggota dan
            dibagikan ke seluruh anggota.
          6. Adanya pertemuan Kelompok paling sedikit sekali sebulan secara
            bertahap.   Membicarakan   keuangan   kelompok   dan   kegiatan
            kelanjutan.
          7. Disepakati dari dana yang terkumpul seperti diatas berapa persen
            (%) untuk pengurus dan untuk penambah kas kelompok atau berapa
            persen (%) untuk dana perbaikan prasarana dan bila sudah besar
            dana kas untuk membangunan bangunan tambahan.
          8. Apabila   dana   kas   tidak   cukup   untuk   dana   perbaikan   maka
            diharapkan setiap anggota menambah dengan cara berbagi sama
            rata.
          9. Diantara pengurus disepakati juga bagian dana masing-masing
            pengurus (Ketua berapa persen, Sekretaris berapa persen dan
            bendahara berapa persen).
        10.  Apabila sangat dibutuhkan dalam kelompok untuk bergotong-
          royong disepakati dalam setahun berapa kali gotong-royong, pada
          bulan apa. Undangan untuk bergotong-royong dibuat Kepala Desa
          kepada seluruh anggota Kelompok.
        11.  Apabila dalam bergotong-royong ada anggota yang tidak hadir
          atau tidak mengikuti bergotong-royong maka anggota tersebut
          diberikan   sanksi   sesuai   kesepakatan.   Misalnya   memberikan
          memberikan konpensasi sebesar 1 HOK sebesar yang disepakati.
          Dan menjadi penambah Kas atau dibelanjakan menjadi biaya minum
          bagi anggota yang ikut bergotong-royong.
        12.  Disepakati   juga   yang   wajib   ikut   bergotong-royong   bagi
          anggota dalam satu keluarga berapa orang.
        13.  Apabila   Bangunan   yang   dipelihara   oleh   KPP
          dipakai/dimanfaatkan oleh yang bukan anggota maka membayar
          kompensasi   sebesar   yang   disepakati.   Dananya   yang   didapat
          menjadi penambah Kas. Dan bila anggota memanfaatkan melebihi
          volume yang sudah disepakati maka diberikan konpensasi sebesar
          yang disepakati.
        14.  Apabila salah seorang anggota tidak menjalankan kewajiban
          sesuai butir 1 sampai dengan butir 13 maka dikenakan sanksi sesuai
          yang disepakati atau adat-istiadat setempat.
        15.  Untuk selanjutnya aturan tambahan bisa disesuaikan dengan
          adat-istiadat setempat.
       Dalam membuat semua aturan-aturan AD dan ART hendaknya FK dan Ttl
       memfasilitasi kelompok KPP tersebut agar berjalan sesuai dengan Progran
       PNPM-PISEW.   Dan kalau bisa segala aturan-aturan yang tercantum dalam
       AD dan ART menjadi PERDES (Peraturan Desa).
       Demikianlah AD dan ART KPP ini dibuatkan menjadi satu modul PNPM-
       PISEW.   Dibuat   Form-form   yang   baku   (Bentuk   Administrasinya,
       Pembukuannya, dll). Kami RMAC-1 Sumatera siap untuk memfasilitasinya
       dan CMAC membuat form-form yang baku.
       Hormat saya;
       Robeth Sastro Nainggolan (Monev)
       RMAC-1 Sumatera