Mashap UNPAD 
   •Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup 
   •Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
   development) 
   •Hukum Sebagai Sarana Pembangunan 
   (GBHN 1978) 
   •Fungsi hukum: Direktif dan korektif,   
   •Hukum berdiri di depan sebagai stimulan 
   perubahan. 
  Hukum Sebagai Arahan Kebijakan 
  •Arahan investasi (GBHN/Repelita, 
   RPJP/M)
  •Arahan Lokasi (Rencana Tata Ruang)
  •Arahan Biaya dan Perioritas 
   Pembangunan (APBN/APBD) 
  •Arahan Perilaku birokrasi (clean 
   birocracy) dan masyarakat (civil socieaty). 
    
  Konsekuensi “Negara Pengurus”
  •Welfare state atau workfare state
  •Pemerintah sebagai personifikasi negara 
   bertanggung jawab memajukan 
   kesejahteraan umum.
  •Negara berkewajiban menghormati, 
   melindungi, dan memenuhi hak-hak 
   warganegara.
  •Hak atas pembangunan (right to 
   development)
   Kewajiban Pemerintah 
   •Mengatur 
   •Mengurus 
   •Mengadakan 
   •Mengelola
   •Pemerintah diberi “wewenang”
   •Dalam wewenang melekat “kebijakan”
  Realitas Pembangunan
   •Pembangunan relatif mandeg (kecuali 
    pemukiman mewah)
   •Di lingkungan Pemerintah Pusat terjadi 
    Pemborosan anggaran (tidak efisien) 
    ▫Lihat Instruksi Presiden dan dukungan 
     Ketua DPR
   •Di lingkunggan Pemda, APBD tidak 
    digunakan untuk pembangunan, tapi 
    mengendap di Bank
    ▫Lihat Instruksi Presiden tgl 19 Juli 2016