BAB VIII
   KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN 
             MONETER
   
              Oleh
        Azizah Fitriani, SE., MM.
     I. PENGERTIAN KEBIJAKAN FISKAL
             Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang 
     dilakukan  dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun 
     sisi pengeluaran   pada APBN. Semua kebijakan yang berkaitan 
     dengan APBN        digolongkan sebagai kebijakan fiskal misalnya 
     kebijakan bidang  perpajakan, hutang luar negeri maupun 
     peningkatan pengeluaran pemerintah.
            Pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran memerlukan 
     kebijakan  fiskal , diantaranya adalah :
                 1.  Pajak
                    Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak 
     yang harus     ditanggung begitu pula sebaliknya. Karena pajak 
     berkaitan dengan      pendapatan, maka penerimaan pemerintah 
     dari pajak sangat             tergantung dari tingkat pendapatan 
     masyarakat. Pajak dapat              mengakibatkan turunnya daya 
     beli masyarakat karena mengurangi           pendapatan siap 
     konsumsi (Disposible Income ). Apabila defisit            anggaran 
     pemerintah dibiayai dengan peningkatan pajak maka               
     daya beli masyarakat akan semakin menurun.
          2.  Mencetak uang baru
         Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana 
         dari  bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut 
         dengan               mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar 
         semakin banyak.                   Dengan demikian harga barang dan jasa akan 
         mengalami kenaikan dan                         inflasi juga akan mengalami kenaikan.
      
           3.  Pinjaman masyarakat dalam negeri
                    Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah 
         dengan               meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan 
         penerbitan surat hutang                        atau obligasi pemerintah yang dijual 
         kepada masyarakat. Pemerintah akan                                      membayar obligasai pada 
         saat jatuh tempo beserta bunganya.
         
            4.  Pinjaman masyarakat luar negeri
                    Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah 
         dengan               meminjam dana masyarakat luar negeri dengan 
         penerbitan surat hutang                        atau obligasi pemerintah di pasar uang 
         internasional. Sumber pembiayaan  ini digunakan untuk membiayai 
         defisit neraca pembayaran internasional.
         Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal :
         1. Kebijakan  Fiskal Ekspansioner  adalah peningkatan belanja 
         pemerintah  dan/atau penurunan pajak yang dirancang untuk 
         meningkatkan                      permintaan agregat dalam perekonomian. 
         Tujuan dari kebijakan ini adalah                           untuk meningkatkan produk 
         domestik bruto dan menurunkan angka                                     pengangguran. 
         2.  Kebijakan Fiskal Kontraksioner adalah pengurangan belanja 
         pemerintah  dan/ataupeningkatan pajak yang dirancang untuk 
         menurunkan permintaan                          agregat dalam perekonomian. Tujuan 
         dari kebijakan ini adalah untuk                            mengontrol inflasi.
          3. Kebijakan Fiskal Sisi Penawaran adalah kebijakan fiskal dapat 
         secara langsung                   mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, 
         namun juga penawaran                           agregat.Sebagai contoh, pemotongan 
         tarif pajak akan memberikan insentif                                    bagi         perusahaan 
         untuk melakukan ekspansi atau investasi barang                                       modal, 
         karenamereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih 
         besar yang kemudian dapat dibelanjakan.
      
        Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPB Tahun 2015   
               1. RAPBN 2015 disusun sebagai baseline budget, dalam arti 
        hanya             memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan 
        pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu ditujukan 
        untuk memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru untuk 
        melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan 
        misi yang telah direncanakan. RAPBN 2015 juga menjadi bagian 
        awal              pelaksanaan RPJMN ketiga periode 2015–2019 dari 
        empat tahapan                pelaksanaan RPJPN 2005–2025. 
             2. Tema kebijakan fiskal tahun 2015 adalah “Penguatan 
        Kebijakan Fiskal  dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan 
        Ekonomi yang                 Berkelanjutan dan Berkeadilan.” Kebijakan 
        fiskal tahun 2015 tetap                ditujukan untuk optimalisasi pendapatan 
        negara, peningkatkan                   kualitas belanja negara, pengendalian 
        defisit APBN, serta                    pengendalian utang negara.
            3. Dengan tetap menerapkan 4 pilar strategi pembangunan (pro 
        growth,           pro job, pro poor, pro environment), RAPBN 2015 
        diarahkan untuk  mendukung pencapaian sasaran pembangunan 
        nasional