Authentication
209x Tipe PDF Ukuran file 0.40 MB Source: media.neliti.com
JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279 Vol.2 No.1 Juni 2020 EtikaPejabatPublikdanKualitas mendapati bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan Kabupaten PelayananPublikdiLingkungan Tangerang masih kurang optimal dalam PemerintahanKabupaten memanifestasikanetikapublik. Tangerang Kata Kunci: Etika Politik, Pejabat Publik, PelayananPublik,Nir-Etika 1) 2) Wawan ,YebyMa’asanMayrudin 1) ProgramStudiIlmuPemerintahan, UniversitasSultanAgengTirtayasa, EthicsofPublicOfficialsandQualityof Indonesia. PublicServicesinTangerangDistrict 2) ProgramStudiIlmuPemerintahan, Government Universitas SultanAgengTirtayasa, Indonesia. Abstract *KorespondensiPenulis.E-mail: This article examines the issue of yeby@untirta.ac.id manifesting public ethics by public officials who allegedly will have an impact on the Abstrak quality of the implementation of public Artikel ini memeriksa tentang persoalan services. The issue shows the alignment of pengejawantahanetika publik oleh pejabat the application of public ethics will publik yang disinyalir akan berdampak determine how the value of service quality terhadap kualitas penyelenggaraan by public officials. But the problem is pelayanan publik. Persoalan tersebut whether public officials actually apply menunjukkan adanya keselarasan ethical values or nir-ethics in public services penerapan etika publik akan menentukan to all citizens? The writer's team bagaimana nilai kualitas penyelenggaraan determined a locus focused on public pelayanan oleh pejabat publik. Namun services within the Tangerang Regency, permasalahannya adalah apakah para BantenProvince. In examining this issue, we pejabat publik sesungguhnya menerapkan use the theoretical framework of Public nilai-nilai etika ataukah nir-etika dalam Ethics and Public Service as a tool for its pelayanan publik terhadap seluruh analysis. The research method uses masyarakat? Lokus yang tim penulis lacak descriptive qualitative methods, with this terfokus pada penyelenggaraan pelayanan variant will be able to present problems publik di lingkungan pemerintahan descriptively related to the subject matter. Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Furthermore, this paper actually proves the Dalam memeriksa hal tersebut, kami effect of applying ethics to the quality of menggunakan kerangka teori Etika Publik public services. As a result, we find that the dan Pelayanan Publik sebagai pisau quality of public services in Tangerang analisa. Adapun metode penelitiannya Regency government has not been optimal menggunakan metode kualitatif deskriptif. in manifesting public ethics. Dengan varian ini akan mampu Keywords: Political Ethics, Public Officials, menyajikan persoalan secara deskriptif Public Services, Nir-Ethics terkait dengan pokok permasalahan. Selanjutnya, tulisan ini sesungguhnya membuktikan adanya pengaruh penerapan etika terhadap kualitas pelayanan publik. Sayangnya, tim penulis 1 JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279 Vol.2 No.1 Juni 2020 A. PENDAHULUAN permasalahan pada pejabat publik Etika publik menjadi aspek yang khususnya dalam pelayanan publik di sangat penting untuk Indonesia adalah permasalahan etika, menyelenggarakan pelayanan publik bahkan tindakan pidana seperti yang optimal kepada masyarakat. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Penerapan etika publik memiliki bersumberdariperilakunir-etika. dampak yang besar bagi kualitas Hal demikian itu, diperkuat pelayanan publik, Namun dengan beberapa temuan dari hasil permasalahannya di Indonesia para penelusuran (Sommaliagustina, 2019) pejabat publik yang memiliki tugas yang mengungkap praktik nir-etika sebagai penyelenggara pelayanan oleh para pejabat publik. Dia publik kerap kali abai terhadap mengatakan bahwa tingginya angka penerapan etika. Tentu saja operasi tangkap tangan oleh Komisi konsekuensi logis dari keadaan ini Pemberantasan Korupsi (KPK) dari adalah terjadinya degradasi kualitas tahun 2005 sampai saat ini terdapat pelayanan publik di Indonesia. ratusan kepala daerah dan pejabat buruknya kualitas pelayanan publik publik menjadi tersangka praktik KKN. secara pararel akan berimbas pada Praktik nir-etikanya beragam mulai terabaikannya hak-hak dari dari gratifikasi perijinan, kasus tender masyarakat untuk mengakses layanan proyek, pengadaan barang/jasa, publik. Dampak yang lebih mengerikan penyusunan anggaran dan seterusnya. dari minimnya penerapan etika oleh Tanpa pengejawantahan praktik etika pejabat publik adalah tindakan publik, para pejabat publik cenderung melanggar aturan oleh sejumlah larut dalam praktik nir-etika seperti pejabat publik karena praktik nir-etika memanfaatkan dan menyalahgunakan yang terjadi membuat pejabat publik kekuasaan dan kewenangannya untuk gagal memisahkan mana kepentingan kepentingan pribadi maupun publik yang harus diprioritaskan dan kelompoknya. Berikut di bawah ini mana kepentingan pribadi atau beberapa data yang dilansir oleh kelompok. Tercampurnya kepentingan Indonesian Corruption Watch (ICW) itu membuat kepentingan publik kerap tahun 2019 mengenai lembaga publik tersisih dan pada akhirnya yang dan aktor pejabat publik yang dirugikan adalah masyarakat. terindikasi melakukan tindak korupsi Sebagaimana disampaikan oleh yang artinya mereka melakukan (Kusumawati, 2019) bahwa pelayananpublikyangnir-etika. 2 JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance E-ISSN2685-8096||P-ISSN2686-0279 Vol.2 No.1 Juni 2020 Gambar1.KasusKorupsiBerdasarkanLembaga(10Besar) Sumber:IndonesianCoruptionWatch[ICW],2019 Permasalahan etika yang terjadi ketika anggota dinasti tersebut menjangkiti pejabat publik di satu-persatu terbukti melakukan Indonesia parahnya tidak hanya terjadi tindakan pidana Korupsi. Dengan pada level nasional melainkan juga contoh konkrit tersebut kita tidak pada level lokal yaitu pemerintahan ragukan lagi bahwa sesungguhnya daerah baik di tingkat provinsi peran etika sangat penting dan maupun kabupaten/kota. Di Provinsi perilaku pejabat publik yang nir-etika Banten misalnya sejumlah tidak hanya berimbas pada buruknya permasalahan yang terjadi juga tidak kualitas pelayanan publik melainkan terlepas dari terabaikannya etika oleh bisa menimbulkan tindakan pidana pejabat publik sebagai penyelenggara yang merugikan masyarat. Pada pelayanan terhadap publik. Dikutip banyak kasus korupsi di Provinsi dari (Sindonews.com, n.d.) bahwa Banten, kita bisa melihat bagaimana praktik nir-etika di provinsi tersebut pejabat publik yang berpraktik nir- dapat ditemui pada muncul dan etika terlihat gagal memisahkan terkonsolidasinya dinasti politik kepentingan publik dengan Chasan Sochib. Tindakan memobilisasi kepentingan pribadi atau kelompoknya keluarga untuk menduduki jabatan saja sehingga justru berdampak pada politik dan menguasai daerah tertentu rendahnya kualitas pelayanan dianggap bertentangan dengan nilai terhadap masyarakat yang sangat etika demokratisasi. Ternyata benar membutuhkankehadirannegara. 3 JSPG:JournalofSocialPoliticsandGovernance E-ISSN2685-8096|| P-ISSN2686-0279 Vol.2 No.1 Juni 2020 Gambar2.KasusKorupsiBerdasarkanAktor Sumber:IndonesianCorruptionWatch[ICW],2019 Mengingat pentingnya penerapan daring (Bantenhits.com, n.d.) pada 2019 etika oleh pejabat publik terkhusus Kemenpan RB tetapkan SP4N-LAPOR dalam pelayanan publik, maka kami Kabupaten Tangerang sebagai tertarik untuk melihatnya secara lebih percontohan Nasional. Sebelumnya, empirik pada etika pejabat publik di pada tahun 2017 Kabupaten Tangerang lingkungan pemerintahan Kabupaten juga pernah berhasil meraih Award Top Tangerang, Banten. Pasalnya ada 40 atas Inovasi Pelayanan Publik beberapa indikator yang menunjukan (Kabar-banten.com,n.d.) bahwa etika publik di Kabupaten Atas dasar beberapa pencapaian Tangerang cukup baik, misalnya prestasi di bidang pelayanan publik didapatinya beberapa penghargaan itulah kami tertarik untuk mengetahui terkait pelayanan publik dan prestasi sebenarnya bagaimana pelayanan lainnya dalam penyelenggaraan publik di Kabupaten Tangerang dengan pemerintahan. mengambil persepsi dari masyarakat Adapun beberapa prestasi yang danmediamassayanglebihnetral.Kami diperoleh Kabupaten Tangerang seperti juga ingin membongkar bagaimana pada November 2019 Kabupaten praktik manifestasi etika pejabat publik Tangerang mendapatkan penghargaan dalam pelayanan publik di daerah dalam hal pelayanan publik dari tersebut. Di sini kami akan membedah Kementerian Pendayagunaan Aparatur apakah sejumlah prestasi itu diperoleh Negara dan Reformasi Birokrasi dengan disertai penerapan etika yang (KemenpanRB) Republik Indonesia. Di baik atau jangan-jangan masih banyak sampingitu, dikabarkan juga oleh media perilaku dan praktik nir-etika para 4
no reviews yet
Please Login to review.