 adalah sebuah dokumen legal yang 
     menjelaskan persetujuan antara dua belah 
     pihak. MoU tidak seformal sebuah kontrak.
     Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek 
     hukum yang satu dengan subjek hukum 
     lainnya, baik dalam suatu negara maupun 
     antarnegara untuk melakukan kerjasama 
     dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka 
     waktunya tertentu. 
      Dasar penyusunan kontrak pada masa datang 
     yang didasarkan pada hasil permufakatan 
     para pihak, baik secara tertulis maupun 
     secara lisan. (Black’s Law Dictionary) -
     Perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya 
     akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian 
     lain yang mengaturnya secara detail, karena 
     itu, memorandum of understanding berisikan 
     hal-hal yang pokok saja. (Munir Fuady) – 
     Dokumen yang memuat saling pengertian di 
     antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. 
     Isi dari memorandum of understanding harus 
     dimasukkan ke dalam kontrak, sehingga ia 
     mempunyai kekuatan mengikat.(Erman 
     Rajagukguk). – 
     Suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti akan 
     diikuti perjanjian lainnya.(I.Nyoman Sudana)
    Merupakan pencatatan atau 
     pendokumentasian hasil negosiasi awal 
     ke dalam bentuk catatan (tertulis);
    Pembuka suatu kesepakatan atau 
     catatan mengenai pokok-pokok dari 
     suatu kesepahaman yang telah didapat 
     oleh para pihak.
    Tidak dikenal dalam Civil Law di 
     Indonesia, tetapi dalam praktik sehari-
     hari sering orang mendahului 
     kontrak/perjanjian tertentu dengan 
     MOU.
    MOU dapat mengatur dan 
    memberikan kesempatan kepada 
    para pihak untuk mengadakan studi 
    kelayakan terlebih dahulusebelum 
    membuat kontrak yang lebih 
    terperinci dan mengikat para pihak.
     Dapat melakukan antisipasi kemungkinan 
     adanya pembatalan perjanjian;
     Berbagai sudut pandang pada saat studi 
     kelayakan:
       a. Keuntungan bagi para pihak;
       b. Kerugian yang mungkin timbul;
       c. Perhitungan perpajakan;
       d. Pengurusan perizinan;
       e. Jaminan ganti-rugi seandainya ada  
           kerugian;
       f.  Kepastian keuntungan;
       g. Lingkungan sosial dan budaya;
       h. Aspek hukum lainnya.