Disalin oleh:
       Buku ini adalah salinan dari Undang-Undang 
          Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
            Pengampunan Pajak.
                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 11 TAHUN 2016
                            TENTANG
                       PENGAMPUNAN PAJAK
                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                          MENIMBANG
                       a.       bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik 
                                Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh 
                                rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan 
                                pendanaan yang besar yang bersumber utama dari penerimaan 
                                pajak;
                       b.        bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus 
                                meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
                                dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang 
                                ada; 
                       c.        bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 
                                melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu 
                                ditingkatkan karena terdapat banyak Harta, baik di dalam 
                                maupun di luar negeri yang belum dilaporkan dalam Surat 
                                Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
                       d.       bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan 
                                pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan 
                                dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu untuk 
                                menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
                       e.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
                                dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk 
                                Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.