Struktur Kemenkop dan UKM 2021
   • Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 melakukan perampingan struktur 
    organisasi.  Ini  dilakukan  sebagai  implementasi  dari  UU  No  20/2008,  dimana 
    sebanyak 18 Kementerian/Lembaga mempunyai tugas mengembangkan UMKM 
    dan Kemenkop dan UKM sebagai koordinatornya
   • Di awal Oktober 2020 telah diterbitkan Peraturan Presiden No.  96 tahun 2020 
    tentang  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.  Dalam Perpres 
    tersebut    dimuat    peran  dan  fungsi  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  serta 
    struktur organisasi Kemenkop dan UKM dalam Kabinet Indonesia Maju tahun 
    2019 – 2024.
   • Tujuannya  mendorong  UMKM  berdaya  saing  dan  naik  kelas,  modernisasi 
    koperasi serta reformasi struktural dan mindset. 
        Sruktur Organisasi                       Menteri Koperasi 
      KEMENKOP DAN UKM                                dan UKM
                  2021
                                                                                                                                  Sekretaris 
                                                                   Deputi Bidang                                                 Kementerian
          Deputi Bidang               Deputi Bidang              Usaha Kecil dan               Deputi Bidang
          Perkoperasian                Usaha Mikro                   Menengah                 Kewirausahaan
                                                                                                                                      Staf Ahli Menteri  
                                                                                                                                         Bidang
                                                                                                                                       Ekonomi Makro
         Sekretaris Deputi            Sekretaris Deputi           Sekretaris Deputi            Sekretaris Deputi 
       Bidang Perkoperasian         Bidang Usaha Mikro           Bidang Usaha Kecil                Bidang                             Staf Ahli Menteri 
                                                                   dan Menengah                 Kewirausahaan                            Bidang
                                                                                                                                      Produktivitas dan 
                                                                                                                                        Daya Saing
       Asdep Pengembangan                                      Asdep Pembiayaan dan           Asdep Konsultasi 
           & Pembaruan               Asdep Pembiayaan           Investasi Usaha Kecil               Bisnis                            Staf Ahli Menteri 
                                        Usaha Mikro                                                                                      Bidang
           Perkoperasian                                           dan Menengah               dan Pendampingan                        Hubungan Antar 
                                                                                                                                         Lembaga
       Asdep Pembiayaan &          Asdep Perlindungan &         Asdep Pengembangan          Asdep Pengembangan
            Penjaminan               Kemudahan Usaha            SDM Usaha Kecil dan         Teknologi Informasi &
           Perkoperasian                   Mikro                     Menengah                   Inkubasi Usaha
                                   Asdep Pengembangan           Asdep Pengembangan
        Asdep Pengawasan            Rantai Pasok Usaha           Kawasan dan Rantai         Asdep Pengembangan              Inspektur
             Koperasi                      Mikro                       Pasok                   Ekosistem Bisnis
                                                                                                                           Dirut. LPDB 
              Asdep                Asdep Pengembangan           Asdep Kemitraan dan           Asdep Pembiayaan              KUMKM
        Pengembangan SDM           Kapasitas Usaha Mikro           Perluasan Pasar                Wirausaha
                                                                                                                           Dirut. LLP 
                                      Asdep Fasilitasi                                      Asdep Pemetaan Data,             KUKM
                                           Hukum                                            Analis dan Pengkajian 
                                    dan Konsultasi Usaha                                            Usaha
       Dasar Hukum Pengembangan  Kemitraan
         •    UU No. 11 Tahun 2020 (Undang Undang Cipta Kerja)
                – Pasal 90
                      •   ayat (1) :  pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya wajib 
                          memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi  kegiatan Kemitraan Usaha Menengah 
                          dan Usaha Besar dengan Koperasi , Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan 
                          untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha
                      •   Ayat (2) : Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih 
                          keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber 
                          daya manusia dan teknologi
         •    Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 
              Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
                                      Tujuan UU Cipta Kerja
                                                              “50 tahun waktu yang
                                                   dibutuhkan jika merevisi UU satu per satu. 
                                                   Melalui  Omnibus Law, penyederhanaan 
                                                          regulasi bisa  dipercepat.”
                                               Presiden Jokowi, dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Rafles 
                                                                Hotel,  Jakarta, Kamis malam (28/11/2019)
     Menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata  di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
     Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak  atas penghidupan yang layak melalui:
     •   kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian,
     •   peningkatan ekosistem investasi,
     •   kemudahan berusaha,
     •   peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja,
     •   investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.
            Undang-Undang No.11 Tahun 2020                          Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 
                   tentang Cipta Kerja                              tentang Kemudahan,  Perlindungan, dan 
                                                                      Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
                                                  Tujuan PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 
                         Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi 
                                                                                                 Dan UMKM
                         Pengaturan Sesuai Era Digital                                                                                                     Amanat UU 11 Tahun  
                                Untuk memenuhi kebutuhan                                                                                                2020 tentang Cipa kerja
                                    hukum dan mengikuti  
                                perkembangan zaman di era                                                                                                        •   Pasal 86          •   Pasal 90
                                               digital                                                                                                           •   Pasal 87          •   Pasal 91
                                                                                                                                                                 •   Pasal 88          •   Pasal 94
                                                                                                                                                                 •   Pasal 89          •   Pasal 104
                                                                                                                                                                                       •   Pasal 185
                                                                                                                                                        Menyatukan Pengaturan terkait 
                            Perluasan Lapangan Kerja dan                                                                                                          Koperasi dan UMKM
                   Pemerataan dan Peningkatan Pendapatan
                                                                                                                                                       Pengaturan terkait kemudahan, pelindungan, 
                                   Diharapkan dapat mendorong                                                                                             dan pemberdayaan koperasi dan UMKM  
                             pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan                                                                                             tersebar di berbagai peraturan sektor
                                           stabilitas nasional